AFU.id

Indeks Berita

NasDem Komitmen 100 Persen Dukung Pemerintahan Prabowo Meski Tanpa Kader di Kabinet

Partai NasDem kembali menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto hingga akhir periode 2029. Meski tidak menempatkan kadernya di dalam jajaran kabinet, NasDem memastikan tetap menjadi bagian dari koalisi pemerintah. "NasDem tetap berkomitmen menjadi bagian dari pemerintah. Walaupun orang mengatakan tidak ada kader di pemerintahan, tapi kita sampaikan bahwa NasDem 100 persen mendukung pemerintah," kata Wakil Ketua Umum partai NasDem, S

NasDem Komitmen 100 Persen Dukung Pemerintahan Prabowo Meski Tanpa Kader di Kabinet

Anggota Komisi XIII DPR Soroti Krisis Overkapasitas Lapas Akibat Kasus Narkotika

Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, mendesak pemerintah segera melakukan reformasi total dalam penanganan narkotika di Indonesia. Ia menilai penanganan saat ini masih terjebak pada pendekatan pemenjaraan yang mengakibatkan krisis sistemik dan kepadatan berlebih (overcapacity) di lembaga pemasyarakatan (lapas). Rieke mengungkapkan bahwa dari sekitar 271 ribu penghuni lapas dan rutan di Indonesia, lebih dari 54 persen merupakan narapidana kasus narkotika. Angka tersebut di

Anggota Komisi XIII DPR Soroti Krisis Overkapasitas Lapas Akibat Kasus Narkotika

Tak Hanya Peras Bawahan, KPK Sebut Bupati Tulungagung Juga Monopoli Proyek Alat Kesehatan dan Cleaning Service

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo turut mengatur pemenang lelang proyek alat kesehatan dan jasa tenaga kerja pada Sabtu, 11 April 2026. Praktik intervensi lelang ini terungkap sebagai pengembangan dari pusaran kasus dugaan pemerasan yang menjerat kepala daerah tersebut. “Dalam pemeriksaan intensif kepada para pihak, GSW juga diduga melakukan pengaturan vendor pengadaan alat kesehatan di RSUD, dengan menitipkan vendor agar dimenangkan,” ujar Deputi Pe

Tak Hanya Peras Bawahan, KPK Sebut Bupati Tulungagung Juga Monopoli Proyek Alat Kesehatan dan Cleaning Service

Penuhi Tuntutan Uang Bupati Gatut Sunu, KPK Sebut Pejabat Tulungagung Rela Berutang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan sejumlah pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Tulungagung terpaksa meminjam uang untuk memenuhi setoran dari Bupati Gatut Sunu Wibowo pada Sabtu, 11 April 2026. Kondisi tersebut terjadi akibat tingginya tekanan dan tuntutan dari sang kepala daerah terkait pengumpulan dana tak resmi. “Sebagian OPD bahkan sampai meminjam dana hingga menggunakan uang pribadi. Ketika diminta sesuatu oleh GSW ini, tentunya juga kan para kepala

Penuhi Tuntutan Uang Bupati Gatut Sunu, KPK Sebut Pejabat Tulungagung Rela Berutang

Trump Perintahkan Angkatan Laut AS Blokade Total Selat Hormuz, Upaya Putus Pendapatan Minyak Iran

Presiden Donald Trump pada Minggu pagi mengumumkan bahwa Angkatan Laut Amerika Serikat akan memulai blokade terhadap kapal-kapal yang berupaya melintasi Selat Hormuz. Langkah dramatis yang diumumkan melalui platform Truth Social ini memicu kebingungan, mengingat selama beberapa pekan terakhir AS terus menuntut Iran untuk membuka jalur perairan tersebut secara tanpa syarat. Terkait keputusan tersebut, Trump menuliskan pernyataannya: "Mulai sekarang juga, Angkatan Laut Amerika Serikat, yang Terbai

Trump Perintahkan Angkatan Laut AS Blokade Total Selat Hormuz, Upaya Putus Pendapatan Minyak Iran

Ajudan Bupati Tulungagung Juga Ditetapkan sebagai Tersangka Pemerasan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Bupati Tulungagung periode 2025-2030 Gatut Sunu Wibowo beserta ajudannya, Dwi Yoga Ambal, sebagai tersangka pada Sabtu, 11 April 2026. Keduanya terjerat dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi bermodus pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung. "Berdasarkan kecukupan alat bukti terkait pemerasan dan penerimaan lainnya, KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan dua orang tersangka," ujar Deputi Penindakan dan E

Ajudan Bupati Tulungagung Juga Ditetapkan sebagai Tersangka Pemerasan

Periksa Anggota DPRD Jatmiko, KPK Gali Praktik Pemerasan Bupati Tulungagung

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami keterangan anggota DPRD Kabupaten Tulungagung Jatmiko Dwijo Saputro sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan yang menjerat kakak kandungnya, Bupati Gatut Sunu Wibowo. Pemeriksaan ini dilakukan guna mengusut tuntas praktik pungutan liar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung yang terbongkar melalui operasi tangkap tangan (OTT). “Statusnya itu sebagai saksi yang bersangkutan. Penyidik menduga bahwa yang bersangkutan ada hubungan kekerabatan da

Periksa Anggota DPRD Jatmiko, KPK Gali Praktik Pemerasan Bupati Tulungagung

KPK Tetapkan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Tersangka Pemerasan Berkedok Surat Undur Diri

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Tulungagung periode 2025-2030 Gatut Sunu Wibowo (GSW) dan ajudannya Dwi Yoga Ambal (YOG) sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan penerimaan lainnya. Penetapan hukum ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar aparat penegak hukum di wilayah Kabupaten Tulungagung pada Jumat, 10 April 2026. Perkara tersebut bermula saat Gatut menyalahgunakan kekuasaan dengan mewajibkan sejumlah pejabat yang baru dilantiknya untuk menandatanga

KPK Tetapkan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Tersangka Pemerasan Berkedok Surat Undur Diri

KPK Sita Uang Rp335 Juta dan Sepatu Ratusan Juta dari OTT Bupati Tulungagung

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita barang bukti uang tunai sebesar Rp335 juta dan empat pasang sepatu senilai Rp129 juta dalam operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo. Barang bukti tersebut diamankan usai terjadi transaksi penyerahan uang di area pendopo kabupaten. "Tim mendapatkan informasi adanya rencana penyerahan uang dari salah satu dinas pada bupati," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di Jakarta, Sabtu, 11 April 2026. Penyerahan uang pelic

KPK Sita Uang Rp335 Juta dan Sepatu Ratusan Juta dari OTT Bupati Tulungagung

Dua Surat Tanpa Tanggal, Dua Tekanan Tanpa Pilihan

Ruang-ruang birokrasi di Kabupaten Tulungagung mendadak terasa lebih sempit. Bukan karena dindingnya bergeser, melainkan karena tekanan yang datang dari atas—diam, sistematis, dan nyaris tak menyisakan ruang bagi para pejabat untuk menolak. Di balik meja kekuasaan itu, Gatut Sunu Wibowo diduga merancang mekanisme yang rapi: dua lembar surat, tanpa tanggal, namun sarat ancaman. Operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat (10/4/2026) membuka lapisan praktik yang s

Dua Surat Tanpa Tanggal, Dua Tekanan Tanpa Pilihan