AFU.id

Indeks Berita

Transaksi Multi Layer Bikin Judol Sulit Diberantas, Tapi Ada Celahnya

selanjutnya bagi aparat kepolisian dan otoritas terkait adalah mengungkap siapa sebenarnya dalang di balik operasional jaringan judi online yang baru saja digrebek di area perkantoran Hayam Wuruk, Jakarta Pusat, Sabtu (9/5/2026). Bagian paling atas gedung perkantoran itu, tepatnya di lantai 20 dan 21 jadi markas pengendali judi online jaringan internasional. Lokasi itu tanpa nama, tapi aktivitasnya meresahkan. Sebanyak 320 orang ditangkap dalam penggrebekan. Satu orang warga negara Indonesia yan

3 media, Cenderung netral
Transaksi Multi Layer Bikin Judol Sulit Diberantas, Tapi Ada Celahnya

Harap-harap Cemas Pasar Modal Indonesia Menanti Pengumuman MSCI, Rupiah Sudah Tembus 17.500 per USD

Pasar modal Indonesia kini harap-harap cemas menanti pengumuman hasil peninjauan indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI). Pengumuman tersebut rencananya rilis pada Selasa, 12 Mei 2026 sore hari waktu Amerika Serikat. Sehingga, datanya baru bisa terakses pada Rabu, 13 Mei 2026 dini hari besok atau sekira pukul 03.00-05.00 WIB. Beberapa saham berpotensi keluar ( deletion ) dari indeks, terutama yang masuk dalam daftar High Shareholding Concentration (HSC). Sebagai informasi, HSC

1 media, Cenderung netral
Harap-harap Cemas Pasar Modal Indonesia Menanti Pengumuman MSCI, Rupiah Sudah Tembus 17.500 per USD

Dari Cerdas Cermat, Kita Belajar tentang Feodalisme

Viralnya polemik dalam Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR RI di Kalimantan Barat beberapa waktu lalu sesungguhnya bukan sekadar persoalan teknis tentang benar atau salahnya jawaban peserta. Peristiwa itu justru membuka percakapan yang jauh lebih besar mengenai wajah budaya sosial dan pendidikan di Indonesia hari ini. Di tengah perhatian publik terhadap seorang peserta yang tetap tenang mempertahankan jawabannya meskipun dibantah juri dan dipotong pembawa acara, masyarakat sebenarnya sedang meny

Dari Cerdas Cermat, Kita Belajar tentang Feodalisme

KPK Periksa Plt Wali Kota Madiun terkait Dugaan Pemerasan Disertai Ancaman dalam Dana CSR

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Pelaksana Tugas Wali Kota Madiun atau Wakil Wali Kota Madiun Bagus Panuntun pada 11 Mei Mei 2026, untuk mendalami permintaan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang disertai ancaman oleh Maidi saat menjabat Wali Kota Madiun. "Saksi didalami pengetahuannya berkaitan dengan proses-proses perencanaan dan permintaan dana CSR yang dilakukan oleh tersangka Wali Kota Madiun kepada pihak-pihak swasta," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Mer

KPK Periksa Plt Wali Kota Madiun terkait Dugaan Pemerasan Disertai Ancaman dalam Dana CSR

Terlemah di Asia, Nilai Tukar Rupiah Anjlok Rp 17.500 per Dolar AS

Nilai tukar rupiah mencatat posisi terlemah sepanjang sejarah setelah menyentuh level Rp17.508 per dolar AS pada Selasa (12/5/2026) pukul 09.50 WIB. Nilai tersebut melemah 0,54 persen dibanding penutupan perdagangan sebelumnya di level Rp17.414 per dolar AS. Pergerakan rupiah sejalan dengan mayoritas mata uang di kawasan Asia yang juga mengalami tekanan. Rupiah menjadi salah satu mata uang dengan pelemahan terdalam di Asia bersama won Korea Selatan dan peso Filipina. Won Korea Selatan tercatat t

Terlemah di Asia, Nilai Tukar Rupiah Anjlok Rp 17.500 per Dolar AS

Drama E-KTP Rasa Analog, Kemendagri: KTP Fisik Masih Perlu untuk Check-In Hotel

Transformasi digital sistem kependudukan Indonesia kembali menjadi sorotan. Di tengah upaya pemerintah mendorong Identitas Kependudukan Digital (IKD), fakta di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat masih terjebak dalam praktik analog yang berisiko seperti kewajiban menyerahkan salinan fisik atau fotokopi KTP elektronik (e-KTP). Anggota Komisi II DPR RI, Ali Ahmad, melayangkan kritik terhadap lambatnya integrasi sistem verifikasi digital di berbagai instansi. Menurutnya, penggunaan fotokopi e-KTP

Drama E-KTP Rasa Analog, Kemendagri: KTP Fisik Masih Perlu untuk Check-In Hotel

Jawaban Benar Disalahkan, Kepala Biro Setjen MPR Dirujak Netizen

Warganet dibuat senyum-senyum sendiri oleh sebuah video viral tentang sebuah lomba cerdas cermat yang memperlihatkan dua kontestan yang menjawab sama tetapi divonis berbeda. Peristiwanya terjadi pada Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Demokrasi di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu (9/11/2026) lalu. Peristiwa berawal ketika pembawa acara melontarkan pertanyaan tentang tata cara pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam waktu cepat Tim SMAN 1 Pontianak memencet tombol. "Anggota Badan

Jawaban Benar Disalahkan, Kepala Biro Setjen MPR Dirujak Netizen

Cegah Penyebaran Hantavirus, Bandara Soekarno-Hatta Perketat Pengawasan Penerbangan dari Empat Negara

Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan (BBKK) Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Banten, melakukan pengetatan pengawasan terhadap kedatangan pelaku perjalanan udara dari empat negara yang diantisipasi terjadinya penemuan kasus penularan Hantavirus "Jadi kami melakukan pengetatan pengawasan terhadap negara-negara yang sudah menemukan atau teridentifikasi ada virus Hanta," kata Kepala BBKK Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Naning Nugrahini di Tangerang, Selasa. Ia mengataka

Cegah Penyebaran Hantavirus, Bandara Soekarno-Hatta Perketat Pengawasan Penerbangan dari Empat Negara

Kasus Korupsi Chromebook: Menghukum Ibam Bisa Membuat Publik Tak Percaya Hukum

Pakar hukum pidana dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Muhammad Fatahillah Akbar menyoroti posisi Ibrahim Arief alias Ibam dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Menurutnya, Ibam hanya konsultan teknologi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang tidak memiliki kewenangan mengikat. "Tidak seperti pejabat yang notabene bertugas sebagai pengambil keputusan formal dalam pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek," ucap Akbar dalam keterangan

Kasus Korupsi Chromebook: Menghukum Ibam Bisa Membuat Publik Tak Percaya Hukum

DPR Filipina Setujui Pemakzulan Wakil Presiden Sara Duterte

Wakil Presiden Filipina Sara Duterte kembali menghadapi proses pemakzulan setelah DPR setempat menyetujui pengajuan pasal pemakzulan terhadap dirinya, Senin (11/5/2026). Sebanyak 255 dari 318 anggota majelis rendah itu mendukung pengajuan pasal pemakzulan Duterte, melampaui ambang batas konstitusional sepertiga suara yang dibutuhkan untuk membawa kasus tersebut ke majelis tinggi (Senat). Senat selanjutnya akan bersidang sebagai pengadilan pemakzulan guna menentukan apakah Duterte harus dicopot d

DPR Filipina Setujui Pemakzulan Wakil Presiden Sara Duterte