AFU.id

Indeks Berita

Tito Usul Bonus untuk Kepala Daerah di Tengah Maraknya OTT KPK

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan skema insentif atau bonus bagi kepala daerah yang berhasil meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sebagai bentuk penghargaan atas kinerja pengelolaan keuangan daerah. Menurut Tito, mekanisme tersebut diharapkan dapat mendorong kepala daerah lebih aktif dan kreatif dalam menggali sumber pendapatan daerah tanpa membebani masyarakat. Tito menilai pemberian insentif berbasis capaian PAD dapat menjadi dorongan agar kepala daerah lebih termotivasi men

Tito Usul Bonus untuk Kepala Daerah di Tengah Maraknya OTT KPK

KPK Koreksi Tersangka Suap Audit BPK Muara Enim Jadi 5 Orang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima tersangka dalam perkara dugaan suap pengondisian temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, tahun anggaran 2025. Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan jumlah tersangka tersebut memperbarui informasi yang sebelumnya disampaikan KPK. “Ya, ada lima, bukan empat. Hanya yang dilakukan penahanan dua orang,” kata Taufik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kam

KPK Koreksi Tersangka Suap Audit BPK Muara Enim Jadi 5 Orang

Aset Migas Pertamina di Venezuela Kembali Beroperasi, Pemerintah Cari Pasokan di Amerika Latin

Aset minyak dan gas milik Pertamina di Venezuela kembali diaktifkan untuk mendukung upaya Indonesia dalam memperkuat sumber energi alternatif di tengah ketidakpastian dan gejolak pasar energi global. Wakil Menteri Luar Negeri, Havas, mengatakan pemerintah telah memperoleh izin untuk melanjutkan kembali operasional di Venezuela. “Kita baru saja mendapatkan izin untuk melanjutkan operasi di Venezuela,” ujar Havas seusai rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kam

Aset Migas Pertamina di Venezuela Kembali Beroperasi, Pemerintah Cari Pasokan di Amerika Latin

Jual 13 Kg Sisik Tenggiling via Medsos, Warga Deli Serdang Divonis Dua Tahun Penjara

Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan vonis dua tahun penjara kepada terdakwa Obet Tarigan setelah terbukti memperdagangkan sisik tenggiling seberat 13 kilogram melalui media sosial. Putusan tersebut dibacakan Ketua Majelis Hakim Lenny Megawaty Napitupulu dalam sidang di PN Medan, Sumatera Utara, Rabu (10/6/2026), Majelis hakim menyatakan Obet Tarigan, warga Kecamatan Sibiru-biru, Kabupaten Deli Serdang, terbukti melakukan tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi. Perbuat

Jual 13 Kg Sisik Tenggiling via Medsos, Warga Deli Serdang Divonis Dua Tahun Penjara

Memahami Alur dan Tahapan Sebelum Muktamar ke-35 PBNU, Siapa Calon Terkuat?

Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) NU 2026 yang akan digelar di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Desa Mojo, Kabupaten Kediri, pada 20-22 Juni 2026 mendatang, dipastikan akan dihadiri lebih dari 500 peserta dan peninjau. Acara ini menjadi tahapan konstitusional yang wajib digelar sebelum puncak Muktamar NU ke-35 yang akan berlangsung pada 1-5 Agustus 2026. Forum tertinggi bagi warga NU ini akan menentukan arah kepemimpinan dan program jam'iyah Islam terbesar di d

Memahami Alur dan Tahapan Sebelum Muktamar ke-35 PBNU, Siapa Calon Terkuat?

Menteri Koperasi: LPG, Beras, dan Pupuk di Koperasi Harus Lebih Murah dari Pasar

Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menegaskan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih harus mampu menyediakan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga di bawah pasar. Ketentuan ini berlaku untuk barang-barang bersubsidi yang menjadi kebutuhan sehari-hari warga. Ferry menyebut barang-barang subsidi seperti LPG 3 kilogram, beras, minyak goreng, hingga pupuk wajib dijual dengan harga lebih murah. Ia menegaskan hal itu menjadi salah satu indikator keberhasilan operasional Koperasi Merah Putih di lapanga

Menteri Koperasi: LPG, Beras, dan Pupuk di Koperasi Harus Lebih Murah dari Pasar

Gerindra Bantah Instruksikan Kader Bangun SPPG, tapi Puluhan Yayasan MBG Diduga Terafiliasi Parpol

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra sekaligus Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi menegaskan tidak ada instruksi institusional dari partai kepada kadernya untuk membangun ataupun menguasai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Pernyataan itu disampaikan menyusul mencuatnya kabar sejumlah kader Gerindra terdaftar sebagai pemilik SPPG dalam jumlah signifikan. "Mohon maaf, saya bukan sebagai Mensesneg ya, sebagai kader Partai Gerindra kan ad

Gerindra Bantah Instruksikan Kader Bangun SPPG, tapi Puluhan Yayasan MBG Diduga Terafiliasi Parpol

Angka Nikah Terus Turun, Kemenag Buka Ajang Taaruf di Bulan Muharram

Kementerian Agama (Kemenag) melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) akan menggelar ajang pencarian jodoh islami bertajuk Golek Garwo dalam rangkaian program Peaceful Muharram 1448 Hijriah yang dimulai pada 16 Juni 2026. Forum taaruf itu menjadi bagian dari Islamic Wedding Expo 2026 sebuah langkah konkret pemerintah merespons tren penurunan angka pernikahan di Indonesia yang terus berlanjut selama satu dekade terakhir. Direktur Jenderal Bimas Islam Kemenag, Abu Rokhmad, menyataka

Angka Nikah Terus Turun, Kemenag Buka Ajang Taaruf di Bulan Muharram

Jumlah Dapur MBG Membengkak, Aroma Jual-Beli Titik Makin Terasa

Lonjakan jumlah titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) disebut tidak lagi sesuai dengan rencana awal yang telah ditetapkan. Dari target awal sekitar 21 ribu titik, realisasi SPPG kini mencapai 27.877 titik, atau bertambah 6.877 titik dibandingkan desain awal program. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menilai lonjakan jumlah tersebut tidak sesuai dengan perencanaan awal program dan mengindikasikan adanya potensi praktik tidak sesuai at

Jumlah Dapur MBG Membengkak, Aroma Jual-Beli Titik Makin Terasa

Sidang Perdana Tipikor, Wali Kota Madiun Maidi Didakwa Terima Gratifikasi dan Pemerasan Rp10 Miliar

Wali Kota Madiun nonaktif, Maidi, didakwa menerima gratifikasi sekaligus melakukan pemerasan dalam sidang perdana kasus tindak pidana korupsi di Pengadilan Tipikor Surabaya, Jawa Timur, Kamis (11/6/2026). Sidang tersebut turut menghadirkan dua terdakwa lain yang berkaitan dengan perkara pengelolaan proyek di lingkungan Pemerintah Kota Madiun. Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, Toni Franky, menyampaikan terdapat dua berkas dakwaan yang dibacakan dalam persidangan tersebut di hadapan majelis hakim

Sidang Perdana Tipikor, Wali Kota Madiun Maidi Didakwa Terima Gratifikasi dan Pemerasan Rp10 Miliar