AFU.id

Indeks Berita

Nikah Tak Tercatat Bukan Sekadar Urusan Administrasi, Ini Risikonya bagi Anak

Pernikahan yang tidak tercatat secara resmi dapat membuat ibu dan anak berada dalam kondisi lebih rentan, terutama saat keluarga menghadapi masalah ekonomi, kehilangan pasangan, hingga tantangan dalam pengasuhan. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji menilai kondisi ini juga berpotensi meningkatkan risiko terjadinya masalah gizi dan stunting pada anak. Wihaji mencontohkan kasus seorang ibu dengan tiga anak di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang mengalam

Nikah Tak Tercatat Bukan Sekadar Urusan Administrasi, Ini Risikonya bagi Anak

DEN: Perbaikan Sistem Subsidi BBM Agar Tepat Sasaran Berpotensi Hemat Hingga Rp200 Triliun

Anggota Dewan Energi Nasional M Fadhil Hasan menyebut negara berpotensi menghemat Rp170 triliun hingga Rp200 triliun apabila salah sasaran atau inclusion error dalam penyaluran subsidi bahan bakar minyak dapat dihilangkan. Dana tersebut, menurut dia, dapat dialihkan untuk perlindungan sosial dan program pemerintah lainnya. Fadhil mengatakan masalah utama subsidi BBM saat ini adalah kelompok masyarakat yang tidak berhak justru menikmati manfaat lebih besar dibandingkan warga miskin. Ia menilai sk

DEN: Perbaikan Sistem Subsidi BBM Agar Tepat Sasaran Berpotensi Hemat Hingga Rp200 Triliun

Prabowo Klaim Tahu Dalang Demo, Mahfud Minta Bukti Dibuka

Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD meminta Presiden Prabowo Subianto mengungkap pihak yang diduga membiayai demonstrasi apabila memang mengetahui informasi tersebut. Mahfud menilai tudingan adanya demonstran bayaran harus disertai penyebutan pihak yang membayar, pihak yang menerima uang, serta bukti yang dapat diuji publik. “Mestinya ya Pak Prabowo ungkapkan aja siapa sih yang dibayar, siapa yang membayar,” kata Mahfud di UC UGM, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta,

Prabowo Klaim Tahu Dalang Demo, Mahfud Minta Bukti Dibuka

Kabel Menjuntai Ancam Pengendara, Jakbar Relokasi 7.960 Meter Jaringan

Suku Dinas Bina Marga Jakarta Barat bersama pemilik jaringan utilitas sedang merelokasi 7.960 meter kabel udara ke bawah tanah di sejumlah jalan utama. Langkah itu dilakukan di tengah keluhan warga mengenai kabel semrawut dan menjuntai yang kerap tersangkut kendaraan serta membahayakan pengguna jalan. Relokasi tahap kedua 2025–2026 mencakup Jalan Banda Raya sepanjang 2.500 meter, Jalan Tomang Raya 2.300 meter, Jalan KS Tubun 860 meter, serta ruas Jalan Joglo Raya–Jalan H Muchtar Raya sepanjang 2

Kabel Menjuntai Ancam Pengendara, Jakbar Relokasi 7.960 Meter Jaringan

Polisi Tangkap Penjual Air Gun Ilegal di Priok, Sita 22 Senjata

Polres Pelabuhan Tanjung Priok menangkap pria berinisial B yang diduga menjual senjata jenis air gun tanpa izin sejak 2023. Polisi menyita 22 pucuk air gun dan menduga pelaku meraup keuntungan Rp100 juta hingga Rp200 juta dari penjualan senjata tersebut. Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Aris Wibowo mengatakan pelaku membeli air gun dari luar daerah melalui transaksi daring, lalu menjualnya kembali dengan harga Rp2 juta hingga Rp5 juta per pucuk. “Senjata ini dibeli pelaku dari luar daerah s

Polisi Tangkap Penjual Air Gun Ilegal di Priok, Sita 22 Senjata

Data 19 Ribu Anak Putus Sekolah Belum Terverifikasi, Garut Siapkan Orang Tua Asuh

Pemerintah Kabupaten Garut menyiapkan program orang tua asuh untuk membantu anak putus sekolah yang terkendala biaya dan akses pendidikan. Namun, Pemkab Garut belum memastikan data sekitar 19 ribu anak putus sekolah yang beredar di masyarakat. Bupati Garut Abdusy Syakur Amin mengatakan pemerintah daerah masih menginventarisasi anak yang akan masuk program tersebut. Pemkab akan mengajak aparatur sipil negara, pengusaha, Baznas, dan Korpri untuk membantu pembiayaan pendidikan anak dari keluarga ku

Data 19 Ribu Anak Putus Sekolah Belum Terverifikasi, Garut Siapkan Orang Tua Asuh

PBB Ingatkan AI Bisa Boros Air dan Listrik, Data Center Diminta Transparan

Perserikatan Bangsa-Bangsa meminta perusahaan teknologi membuka dampak penggunaan air, listrik, karbon, dan lahan dari pengoperasian kecerdasan buatan atau AI. Desakan itu muncul ketika pembangunan data center untuk menopang AI berkembang pesat, tetapi beban lingkungannya belum seluruhnya terbuka kepada publik. Sekretaris Jenderal PBB António Guterres mengusulkan AI Environmental Transparency Initiative dalam London Climate Action Week. Inisiatif itu meminta perusahaan AI mengukur dan mengumumka

PBB Ingatkan AI Bisa Boros Air dan Listrik, Data Center Diminta Transparan

Anggota Polda NTB Jadi Tersangka Kekerasan Seksual terhadap Mahasiswi

Polda Nusa Tenggara Barat menetapkan anggota Bidang Informasi dan Teknologi berinisial MCG sebagai tersangka kasus dugaan kekerasan seksual terhadap seorang mahasiswi. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan sedikitnya dua alat bukti dalam perkara tersebut. Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda NTB Kombes Pol Ni Made Pujawati membenarkan status hukum MCG telah meningkat menjadi tersangka. “Iya, sudah ada penetapan tersangka,

Anggota Polda NTB Jadi Tersangka Kekerasan Seksual terhadap Mahasiswi

Mantri Bank BUMN Pakai Data Fiktif untuk KUR Rp21,6 Miliar, Kerugian Negara Rp711 Juta

Polres Bantul menangkap AIIM (37), mantri salah satu bank BUMN Unit Sanden, yang diduga merekayasa penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan total plafon sekitar Rp21,6 miliar melalui calo dan penggunaan data debitur bermasalah. Penyidik menyebut praktik tersebut menimbulkan kerugian negara sebesar Rp711 juta. Kasatreskrim Polres Bantul AKP Achmad Mirza mengatakan tersangka pada 2021 memprakarsai penyaluran KUR kepada 252 nasabah dengan total plafon sekitar Rp7,6 miliar. Pada 2022, AIIM kembal

Mantri Bank BUMN Pakai Data Fiktif untuk KUR Rp21,6 Miliar, Kerugian Negara Rp711 Juta

Kuota Produksi Nikel 2026 Belum Diputuskan, Ini Penjelasan ESDM

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) belum menetapkan total Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) nikel untuk 2026, termasuk perubahan kuota produksi yang diajukan pelaku usaha. Pemerintah menyatakan seluruh usulan revisi masih dalam tahap evaluasi menjelang periode pengajuan perubahan RKAB. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Tri Winarno, mengatakan hingga saat ini belum ada keputusan terkait angka produksi nikel. Evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan da

Kuota Produksi Nikel 2026 Belum Diputuskan, Ini Penjelasan ESDM