AFU.id

Indeks Berita

ESDM Tetapkan 26 Tersangka Tambang Ilegal Gunung Botak, 12 WNA DPO

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bersama Bareskrim Polri menetapkan 26 orang sebagai tersangka kasus dugaan penambangan tanpa izin di Gunung Botak, Kabupaten Buru, Maluku. Sebanyak 12 tersangka warga negara asing masuk daftar pencarian orang karena berada di luar wilayah hukum Indonesia. Direktur Jenderal Penegakan Hukum ESDM Jeffri Huwae mengatakan 26 tersangka terdiri atas dua warga negara Indonesia dan 24 warga negara asing. Dari jumlah itu, satu WNI ditahan di Rumah Tahanan Bareskr

ESDM Tetapkan 26 Tersangka Tambang Ilegal Gunung Botak, 12 WNA DPO

Instagram Kini Bisa Putar Reels di TV, Tak Perlu Aplikasi Tambahan

Instagram menghadirkan cara baru bagi pengguna untuk menikmati konten Reels dengan menghadirkan dukungan Google Cast. Melalui fitur ini, video Reels kini dapat ditayangkan langsung ke layar televisi tanpa perlu memasang aplikasi tambahan. Fitur tersebut sudah mendukung berbagai perangkat yang kompatibel dengan Google Cast, termasuk Chromecast, Google TV, Android TV, serta sejumlah smart TV seperti LG dan Vizio. Dengan begitu, pengguna bisa menikmati konten Instagram di layar yang lebih besar han

Instagram Kini Bisa Putar Reels di TV, Tak Perlu Aplikasi Tambahan

Lima Operator Judi Online Internasional Diciduk di Batam, Uang Rp1,3 Miliar Disita

Polisi membongkar jaringan promosi judi online internasional yang beroperasi di Kota Batam. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menangkap lima tersangka dan menyita aset senilai miliaran rupiah. Kelima tersangka yang diamankan masing-masing berinisial ML, DC, RL, VW, dan AL. Dari hasil pemeriksaan, kelimanya diketahui memiliki peran berbeda dalam menjalankan operasional promosi judi online yang menyasar masyarakat di Brasil. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kepulauan Riau Komisaris Besar, Ro

Lima Operator Judi Online Internasional Diciduk di Batam, Uang Rp1,3 Miliar Disita

KPK Periksa Enam Pihak Swasta di Bali, Usut Kasus Izin Tinggal WNA

Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa enam orang dari pihak swasta terkait dugaan korupsi pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Pemeriksaan dilakukan di Mapolresta Denpasar, Bali, Kamis, (25/6/2026). Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan saksi tersebut merupakan bagian dari lanjutan penyidikan perkara dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi dalam layanan keimigrasian periode 2022–20

KPK Periksa Enam Pihak Swasta di Bali, Usut Kasus Izin Tinggal WNA

Batu Bara PLTU Sempat Terkendala, Bahlil: Kini Tidak Ada Masalah

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan kendala pasokan batu bara kalori menengah yang dibutuhkan pembangkit listrik tenaga uap milik PT PLN telah teratasi. Pemerintah sebelumnya menyoroti kesulitan memperoleh batu bara dengan spesifikasi sekitar 5.200 kcal per kilogram GAR. “Sekarang, batu bara semua sudah on progress, jadi enggak ada masalah lagi,” kata Bahlil setelah meresmikan Mini LNG Plant PT Sumber Aneka Gas di Tuban, Jawa Timur, Kamis, (25/6/2026). Bahlil menye

Batu Bara PLTU Sempat Terkendala, Bahlil: Kini Tidak Ada Masalah

Geledah Kantor BPK Sumsel, KPK Dalami Dugaan Intervensi Audit Muara Enim

Penggeledahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kantor BPK Perwakilan Sumatera Selatan mengungkap dugaan intervensi terhadap hasil audit Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Dugaan tersebut kini didalami penyidik melalui dokumen yang disita dan pemeriksaan sejumlah saksi. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik menemukan sejumlah dokumen yang berkaitan dengan intervensi terhadap hasil audit tersebut. "Kami akan menganalisis dokumen-dokumen yang diperoleh dan mempertajamnya dengan bukti

Geledah Kantor BPK Sumsel, KPK Dalami Dugaan Intervensi Audit Muara Enim

Vendor Diatur untuk Menang Tender, Kepala BTP Jakarta Diperiksa KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pemberian fee proyek kepada pihak-pihak di Kementerian Perhubungan dalam perkara korupsi proyek jalur kereta api Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta Ferdian Suryo Adhi Pramono sebagai saksi. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik menggali pengetahuan Ferdian mengenai dugaan fee proyek yang diduga mengalir dari pihak swasta kepada pejabat di lingkung

Vendor Diatur untuk Menang Tender, Kepala BTP Jakarta Diperiksa KPK

KPK Periksa Tiga Notaris untuk Telusuri Aset Tersangka Pemerasan Sertifikat K3

Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa tiga notaris untuk menelusuri aset yang diduga dikuasai atau dibeli para tersangka kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk mendalami kepemilikan aset para tersangka. Penyidik belum merinci jenis maupun nilai aset yang sedang ditelusuri. “Para saksi didalami terkait aset-aset yang diduga dalam penguasaan ataupun di

KPK Periksa Tiga Notaris untuk Telusuri Aset Tersangka Pemerasan Sertifikat K3

Eks Polisi Polda Bali Divonis 3 Tahun Penjara dalam Kasus TPPO ABK

Mantan anggota Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Bali, I Putu Setiyawan, divonis tiga tahun penjara setelah terbukti bersalah dalam perkara tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Selain hukuman penjara, majelis hakim juga menjatuhkan denda Rp200 juta dan mewajibkannya membayar restitusi Rp32 juta. Putusan tersebut dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam sidang yang digelar pada Kamis (25/6/2026). Vonis itu lebih ringan satu tahun dibanding tuntutan jaksa.

Eks Polisi Polda Bali Divonis 3 Tahun Penjara dalam Kasus TPPO ABK

Pemkab Situbondo Belum Kembalikan Kerugian Proyek Rp1,6 Miliar ke Negara

Panitia Khusus Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan DPRD Situbondo menyebut temuan proyek fisik Pemkab Situbondo tahun anggaran 2025 senilai sekitar Rp1,6 miliar belum menunjukkan progres pengembalian. Pemerintah daerah diberi waktu 60 hari untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK. Ketua Pansus LHP BPK DPRD Situbondo Siti Maria Ulfa mengatakan temuan tersebut menjadi salah satu catatan yang dibahas dalam rapat bersama Inspektorat dan Sekretaris Daerah Situbondo. Pansus meminta organis

Pemkab Situbondo Belum Kembalikan Kerugian Proyek Rp1,6 Miliar ke Negara