AFU.id

Indeks Berita

P2G Dukung Serikat Pekerja Kampus Gugat UU Guru dan Dosen soal Kesejahteraan

Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) secara resmi menyatakan dukungannya terhadap langkah hukum yang ditempuh oleh Serikat Pekerja Kampus. Langkah tersebut berupa gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri menyampaikan apresiasi organisasinya atas keberanian para pekerja kampus tersebut. "Kami mengapresiasi dan ikut mendukung apa yang dilakukan oleh teman-teman Serikat Pekerja Kampus yang hari ini melakukan sida

P2G Dukung Serikat Pekerja Kampus Gugat UU Guru dan Dosen soal Kesejahteraan

Paripurna DPR Sahkan Komisi III: MKMK Tak Punya Wewenang Proses Adies Kadir

Rapat Paripurna DPR RI secara resmi menyepakati bahwa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) tidak memiliki wewenang untuk memproses laporan terkait penetapan Adies Kadir sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Keputusan ini diambil dalam sidang yang digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 19 Februari 2026. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Dalam pembukaannya, Puan menjelaskan bahwa pimpinan DPR telah menerima surat berisi kesimpul

Paripurna DPR Sahkan Komisi III: MKMK Tak Punya Wewenang Proses Adies Kadir

KPK Isyaratkan Kasus Suap DJKA Tak Berhenti di Sudewo, Bidik Anggota Komisi V Lainnya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengisyaratkan pengembangan kasus dugaan suap proyek di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) tidak akan berhenti pada satu nama saja. Penyidik masih terus menelusuri dugaan aliran dana ke sejumlah anggota Komisi V lainnya selain Sudewo yang saat itu masih menjadi anggota DPR RI. Ketua KPK, Setyo Budiyanto menegaskan pihaknya akan menelaah secara utuh konstruksi perkara dan keterlibatan pihak lain. “Ya nanti KPK pasti melihat ya, kan intinya hukum itu kan k

KPK Isyaratkan Kasus Suap DJKA Tak Berhenti di Sudewo, Bidik Anggota Komisi V Lainnya

Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang III: 293 Anggota Hadir, 26 Izin

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar Rapat Paripurna ke-14 Penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis 19 Februari 2026. Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Puan membuka rapat setelah memastikan kehadiran anggota memenuhi kuorum. “Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI daftar hadir pada permulaan rapat paripurna DPR RI hari ini telah ditandatangani oleh 293 orang dan 26 orang i

Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang III: 293 Anggota Hadir, 26 Izin

DPR Desak Pemerintah Pastikan Hunian Korban Bencana Sumatera Rampung Sebelum Idulfitri

Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana (Satgas Galapana) DPR RI mengapresiasi langkah cepat pemerintah dalam menangani wilayah terdampak bencana di Sumatra. Apresiasi ini didorong oleh kesepakatan penambahan alokasi dana untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah tersebut. Kesepakatan tersebut dihasilkan dalam Rapat Koordinasi antara Satgas Pemulihan Pascabencana DPR dan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam Sumatera Pemerintah. Pertemuan itu fokus pada s

DPR Desak Pemerintah Pastikan Hunian Korban Bencana Sumatera Rampung Sebelum Idulfitri

Gelar Rapat Paripurna ke-14, DPR RI Resmi Tutup Masa Persidangan III

Dewan Perwakilan Rakyat (PR) RI menggelar Rapat Paripurna ke-14 Penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 19 Februari 2026. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Berdasarkan catatan Kesetjenan DPR RI, rapat dihadiri oleh 293 anggota, sementara 26 anggota berhalangan hadir dari total 579 anggota DPR. Meskipun tidak semua hadir, seluruh fraksi tercatat mengikuti rapat tersebut. Puan Maharani membuka ra

Gelar Rapat Paripurna ke-14, DPR RI Resmi Tutup Masa Persidangan III

DPR Sahkan Ahmad Sahroni Kembali Jadi Wakil Ketua Komisi III Gantikan Rusdi Masse

Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem, Ahmad Sahroni, resmi ditetapkan kembali sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI. Sahroni menggantikan Rusdi Masse Mappasessu yang mengundurkan diri dan pindah ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Penetapan ini didasarkan pada surat Fraksi NasDem nomor F-NasDem/107/DPR RI/II/2026 yang diterima pimpinan DPR. Pengesahan dilakukan dalam rapat Komisi III di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 19 Februari 2026. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, yang memim

DPR Sahkan Ahmad Sahroni Kembali Jadi Wakil Ketua Komisi III Gantikan Rusdi Masse

Gandeng Menko Airlangga, Ketua KPK Kejar Aturan Pemidanaan Suap Pejabat Asing

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan percepatan reformasi regulasi antikorupsi di tanah air. Langkah strategis ini ditempuh melalui kolaborasi intensif bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Sinergi lintas lembaga ini bertujuan menyelaraskan hukum nasional dengan standar internasional. Fokus utamanya adalah merumuskan aturan pemidanaan terhadap praktik penyuapan pejabat publik asing. Ketua KPK, Setyo Budiyanto menyebut pihaknya telah menyodorkan draf usulan pembaruan Undang

Gandeng Menko Airlangga, Ketua KPK Kejar Aturan Pemidanaan Suap Pejabat Asing

DPR Desak BNPB Cairkan Dana Renovasi Rumah Nakes Terdampak Bencana di SumatEra

DPR RI melalui Satuan Tugas Pemulihan Pasca-Bencana (Satgas Galapana) menyepakati penambahan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) bagi tiga provinsi di Sumatra yang terdampak banjir bandang, yaitu Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Langkah ini diambil guna mempercepat rehabilitasi infrastruktur dan layanan publik di wilayah tersebut. Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, menegaskan bahwa fokus utama penanganan adalah penguatan dukungan anggaran lintas sektor, termasuk penambahan dana kementerian t

DPR Desak BNPB Cairkan Dana Renovasi Rumah Nakes Terdampak Bencana di SumatEra

Fokus pada 6 Tersangka, Ketua KPK Tak Menutup Kemungkinan Seret Pihak Lain di Bea Cukai

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengisyaratkan kemungkinan adanya tersangka baru dalam pusaran kasus suap pengaturan jalur importasi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Pengembangan perkara ini akan sangat bergantung pada temuan fakta lanjutan di tahap penyidikan. Ketua KPK, Setyo Budiyanto menyebut arah pengusutan kasus ini masih dinamis dan bisa menyasar pihak-pihak lain yang terbukti terlibat. "Ya kalau itu kan pasti berdasarkan keterangan, fakta, dan alat bukti yang lainnya," kat

Fokus pada 6 Tersangka, Ketua KPK Tak Menutup Kemungkinan Seret Pihak Lain di Bea Cukai