AFU.id

Indeks Berita

Jutaan PRT Tak Terdata, Koalisi Sipil Tuntut Negara Bangun Sistem Perlindungan Sosial

Institut Sarinah atas nama Koalisi Sipil untuk Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan pendataan pekerja rumah tangga (PRT) sebagai bagian implementasi UU PPRT. Pertemuan yang berlangsung di Kantor Sekretaris Jenderal Kemendagri pada Selasa (11/5/2026) itu merupakan agenda kedua dalam rangka memperkuat persiapan penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) turunan UU PPRT. “PRT selama ini belum terlihat dalam sistem negara. Tanp

Jutaan PRT Tak Terdata, Koalisi Sipil Tuntut Negara Bangun Sistem Perlindungan Sosial

Empat Tahun UU TPKS: Kasus Melonjak 360 Persen, Negara Gagal Cegah Kekerasan Seksual

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat lonjakan kasus kekerasan seksual hingga mencapai 22.848 perkara pada 2025 meski Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah berjalan empat tahun. "Berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan, jumlah kasus kekerasan seksual pada tahun 2022 tercatat sebanyak 6.315 kasus, kemudian terus melonjak tajam lebih dari 360 persen hingga mencapai 22.848 kasus pada 2025," kata Wakil Ketua Komnas Perempuan Dahlia

Empat Tahun UU TPKS: Kasus Melonjak 360 Persen, Negara Gagal Cegah Kekerasan Seksual

SE Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 Kubur Status Guru Honorer Tanpa Jaminan Kesejahteraan yang Nyata

Krisis ketersediaan tenaga pendidik di Indonesia telah mencapai titik nadir yang menuntut intervensi regulasi dari hulu hingga hilir. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia (Kemendikdasmen RI) pun menerbitkan Surat Edaran (SE) Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 tentang Penugasan Guru Non-Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah. SE tersebut hadir sebagai respons terhadap kompleksitas transisi kepegawaian pascapemberlakuan Undang

3 media, Cenderung kanan
SE Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 Kubur Status Guru Honorer Tanpa Jaminan Kesejahteraan yang Nyata

Hakim Beda Pendapat di Kasus Minyak Mentah Pertamina, Terdakwa Divonis Meski Kerugian Negara Diragukan

Hakim Anggota IV Mulyono Dwi Putranto menyatakan beda pendapat alias dissenting opinion terhadap kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (Persero) periode 2013–2024. Hakim menilai aksi para terdakwa dalam kasus tersebut murni keputusan bisnis strategis demi menjaga keamanan pasokan bahan bakar minyak (BBM) nasional yang bermanfaat sampai sekarang. "Terdapat beda pendapat oleh hakim Anggota IV terkait pertimbangan hukum atas unsur kerugian keuangan negara ata

Hakim Beda Pendapat di Kasus Minyak Mentah Pertamina, Terdakwa Divonis Meski Kerugian Negara Diragukan

Tak Nikmati Uang Sepeser pun di Kasus Chromebook, Konsultan Kemendikbudristek Ibam Divonis 4 Tahun Penjara

Kasus dugaan korupsi Chromebook yang menjerat eks Kemendikbudristek telah memasuki tahap akhir. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat menjatuhkan vonis empat tahun penjara kepada Konsultan teknologi Kemendikbudristek, Ibrahim Arief alias Ibam, Selasa (12/5/2026). Ibam dinyatakan terbukti bersalah dalam kasus rasuah pengadaan laptop Chromebook tahun anggaran 2020-2022, sebagaimana putusan yang dibacakan Ketua Majelis Hakim Purwanto S. Abdullah, Selasa (12/5/2026).

Tak Nikmati Uang Sepeser pun di Kasus Chromebook, Konsultan Kemendikbudristek Ibam Divonis 4 Tahun Penjara

11 Ribu Penerima Bansos Terindikasi Judi Online, Bantuan Dicabut Kemensos

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mencoret lebih dari 11 ribu keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial yang terindikasi menggunakan dana bansos untuk bermain judi online pada triwulan pertama 2026. "Untuk tahun 2026 ini ada 11.000 lebih yang kami coret di triwulan pertama dan untuk triwulan kedua itu ada 75 KPM yang kami coret," kata pria yang akrab disapa Gus Ipul itu di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa. Gus Ipul mengatakan seluruh penerima bansos yang dicoret tersebut terindika

11 Ribu Penerima Bansos Terindikasi Judi Online, Bantuan Dicabut Kemensos

Kendari Tanggap Darurat Banjir, Lebih dari 8.000 Warga Terdampak

Pemerintah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara menaikkan status penanganan bencana menjadi tanggap darurat setelah banjir besar melanda tujuh kecamatan di daerah tersebut yang berdampak pada ribuan warga. Wali Kota Kendari Siska Karina Imran saat ditemui di Kendari, Selasa, mengatakan bahwa penetapan ini merupakan respons atas hujan intensitas tinggi yang menyebabkan luapan air di tujuh kecamatan, merusak lahan pertanian, serta memaksa warga untuk mengungsi. "Melihat kondisi Kota Kendari sekarang, s

Kendari Tanggap Darurat Banjir, Lebih dari 8.000 Warga Terdampak

Protes Kadin China Soal Kebijakan Investasi, Purbaya Tegaskan Tambang Adalah Aset Strategis Indonesia

Beredarnya surat terbuka yang dikirim China Chamber of Commerce in Indonesia (CCC-ID) alias Kadin China, yang menuntut perbaikan kebijakan investasi China ditanggapi serius Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Purbaya mengatakan, mineral adalah aset strategis milik bangsa. Karena itu, soal penyesuaian tarif royalti mineral, merupakan hak negara untuk melindungi kepentingannya, meski saat ini hal tersebut masih dalam tahap perencanaan. "Belum dikenakan kan baru rencana. Biar aja tapi kita akan

3 media, Cenderung netral
Protes Kadin China Soal Kebijakan Investasi, Purbaya Tegaskan Tambang Adalah Aset Strategis Indonesia

Polemik Audit Harta Peserta Tax Amnesty DJP, Purbaya Bakal Ambil Alih Seluruh Kewenangan Pajak

tax amnesty atau pengampunan pajak bagi wajib pajak tidak dilanjutkan. Wajib pajak yang telah masuk dalam daftar tax amnesty sejak kebijakan ini dibuat pada 2022, besaran harta tidak diusik. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberi tenggat waktu enam bulan bagi wajib pajak WNI di luar negeri yang ogah bayar pajak. Ancamannya, uang mereka tidak bisa dipakai membuka usaha di Indonesia dan akan mendapat pengawasan ekstra. Keputusan ini menyusul simpang siur pernyataan Direktorat Jende

3 media, Cenderung netral
Polemik Audit Harta Peserta Tax Amnesty DJP, Purbaya Bakal Ambil Alih Seluruh Kewenangan Pajak

Benarkah? Beredar Surat Terbuka dari kamar Dagang dan Industri China kepada Prabowo Keluhkan Kebijakan Investasi

Jagat maya kembali menghadirkan isu sensitif. Kali ini soal beredarnya surat terbuka dari Kamar Dagang dan Industri China di Indonesia (CCC Indonesia) yang ditujukan langsung kepada Presiden Prabowo. Adalah akun @jilulisme, yang mengunggah kopian surat tersebut di akunnya, Selasa (12/5/2026). Dalam cuitannya @jilulisme mangatakan: " Waduh, investor mulai berani teriak! Sedang beredar surat terbuka dari Kamar Dagang China (CCC Indonesia) langsung buat Presiden. Isinya benar-benar tamparan keras b

13 media, Cenderung netral
Benarkah? Beredar Surat Terbuka dari kamar Dagang dan Industri China kepada Prabowo Keluhkan Kebijakan Investasi