AFU.id

Indeks Berita

Klaim Saksi Ahli Sepakat Soal Kerugian Negara, Eks Menag Yaqut Yakin Keadilan Terungkap

Mantan Menteri Agama sekaligus tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji 2024, Yaqut Cholil Qoumas, mengaku lega usai menjalani sidang praperadilan dengan agenda penyerahan kesimpulan pada Senin, 9 Maret 2026. “Saya sebagai warga negara yang sedang mencari keadilan hukum harus sampaikan terus terang bahwa saya merasa lega sekali karena proses ini berjalan secara terbuka, adil, dan objektif,” ujar Yaqut kepada wartawan. Yaqut turut mengapresiasi kinerja Hakim Tunggal Sulistyo Muhammad Dwi Putro y

Klaim Saksi Ahli Sepakat Soal Kerugian Negara, Eks Menag Yaqut Yakin Keadilan Terungkap

Kasus Kuota Haji, KPK Tunda Pemanggilan Yaqut Hingga Putusan Praperadilan Keluar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunda pengiriman surat panggilan terbaru terhadap tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji, Yaqut Cholil Qoumas, hingga adanya putusan sidang praperadilan pada pekan ini. “Terkait dengan perkembangan penanganan perkara kuota haji, saat ini KPK sedang menghadapi gugatan praperadilan. Untuk kelanjutannya kami menunggu putusan praperadilan dimaksud,” ujar Ketua KPK, Setyo Budiyanto kepada wartawan, Senin, 9 Maret 2026. Lembaga antirasuah tersebut menegaskan bah

Kasus Kuota Haji, KPK Tunda Pemanggilan Yaqut Hingga Putusan Praperadilan Keluar

Menko Yusril: Kesimpulan Komite Reformasi Polri Akan Diserahkan Sebelum Lebaran

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa Komite Percepatan Reformasi Polri telah merampungkan laporan hasil kerjanya, Senin, 9 Maret 2026. “Kami sudah melakukan sidang-sidang beberapa kali dan telah membuat kesimpulan final terhadap apa yang dikerjakan oleh komite yang bekerja lebih dari tiga bulan selama ini,” ujar Yusril dalam keterangannya. Seluruh dokumen hasil telaah dan rekomendasi tersebut

Menko Yusril: Kesimpulan Komite Reformasi Polri Akan Diserahkan Sebelum Lebaran

KPK Limpahkan Berkas Dua Tersangka Suap Pajak KPP Madya Jakut ke Penuntut Umum

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi melimpahkan berkas perkara beserta dua tersangka pemberi suap kasus pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara ke tahap penuntutan pada Jumat, 6 Maret 2026. “Hari ini berkas penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penyuapan dalam pemeriksaan pajak di KPP Madya Jakarta Utara dinyatakan lengkap atau P21,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan di Jakarta. Kedua tersangka dari pihak swasta yang diserahk

KPK Limpahkan Berkas Dua Tersangka Suap Pajak KPP Madya Jakut ke Penuntut Umum

Soal Tuntutan Delpedro, Yusril Sebut Ganti Rugi Penahanan Harus Lewat Praperadilan

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menanggapi tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi dari Delpedro Marhaen beserta tiga rekannya usai divonis bebas pada Sabtu, 7 Maret 2026. “Majelis hakim telah menyatakan merehabilitasi nama baik, kemampuan, serta harkat dan martabat Delpedro dkk,” kata Yusril dalam keterangan tertulisnya. Ia menjelaskan bahwa hak pemulihan nama baik tersebut secara otomatis telah dipenuhi oleh negara mel

Soal Tuntutan Delpedro, Yusril Sebut Ganti Rugi Penahanan Harus Lewat Praperadilan

Jelang Putusan, KPK Yakin Dalil Jawabannya Diterima Hakim dan Status Tersangka Yaqut Dinyatakan Sah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini majelis hakim akan menolak gugatan praperadilan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam kasus dugaan korupsi kuota haji menjelang sidang putusan yang akan digelar besok. "Sehingga kami berkeyakinan dalam putusannya besok, hakim akan menolak permohonan dari pemohon, dan menyatakan penetapan tersangka Saudara YCQ dalam perkara ini sah," ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Senin, 9 Maret 2026. Pernyataan optimis dari pihak lembaga antirasuah terse

Jelang Putusan, KPK Yakin Dalil Jawabannya Diterima Hakim dan Status Tersangka Yaqut Dinyatakan Sah

KPK Limpahkan Berkas Perkara Bupati Ponorogo Nonaktif Sugiri Sancoko ke Kejaksaan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi melimpahkan berkas perkara, barang bukti, dan tiga tersangka kasus dugaan suap serta gratifikasi Pemerintah Kabupaten Ponorogo ke tahap penuntutan pada Jumat, 6 Maret 2026. Pelimpahan tahap dua ini dilakukan terhadap Bupati Ponorogo nonaktif, Sugiri Sancoko (SUG), Sekretaris Daerah Agus Pramono, dan Direktur RSUD Dr. Harjono Yunus Mahatma setelah seluruh berkas penyidikan dinyatakan berstatus P21. “Hari ini, berkas penyidikan perkara dugaan tindak pidana

KPK Limpahkan Berkas Perkara Bupati Ponorogo Nonaktif Sugiri Sancoko ke Kejaksaan

Lima Rapat di Hambalang, Prabowo Bahas Timur Tengah hingga Persiapan Mudik

Presiden Prabowo Subianto menggelar lima rapat bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di kediamannya di Hambalang, Bogor, Minggu (8/3/2026). Pertemuan berlangsung sejak siang hingga malam hari. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan rapat dihadiri sejumlah pejabat, antara lain Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan, Rektor Universitas Pertahanan, serta Direktur Utama PT Pindad

Lima Rapat di Hambalang, Prabowo Bahas Timur Tengah hingga Persiapan Mudik

ABK Fandi Lolos Hukuman Mati, Komisi III DPR Tetap Panggil Penyidik dan Jaksa

Komisi III DPR RI berencana memanggil penyidik kepolisian hingga jaksa penuntut umum (JPU) yang menangani perkara Fandi Ramadhan, anak buah kapal (ABK) yang menjadi terdakwa kasus penyelundupan narkotika jenis sabu hampir 2 ton. Pemanggilan tersebut dilakukan menyusul putusan Pengadilan Negeri Batam yang menjatuhkan vonis lima tahun penjara kepada Fandi, jauh lebih ringan dibanding tuntutan jaksa yang sebelumnya meminta hukuman mati. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengatakan pemanggilan

ABK Fandi Lolos Hukuman Mati, Komisi III DPR Tetap Panggil Penyidik dan Jaksa

Setelah Puncaki ASEAN, Kemenperin Target Industri Furniture Nasional Jadi Nomor 1 Dunia

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia (Kemenperin RI) menargetkan subsektor industri furniture nasional menjadi nomor satu dunia. Sebagai informasi, furniture merupakan cabang dari sektor industri pengolahan yang bertumbuh 5,30% sepanjang tahun 2025. Capaian tersebut menjadi momentum bersejarah karena pertumbuhan industri kembali berada di atas pertumbuhan ekonomi setelah 14 tahun, terakhir pada 2011. Kinerja positif tersebut sejalan dengan kontribusi industri pengolahan terhadap Produk D

Setelah Puncaki ASEAN, Kemenperin Target Industri Furniture Nasional Jadi Nomor 1 Dunia