AFU.id

Indeks Berita

ASN di Bekasi Ketahuan Pakai Narkoba: Cuma Diberhentikan Sementara, Tidak Dipecat

Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat memberhentikan sementara oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) berinisial N alias I usai terjerat kasus penyalahgunaan peredaran narkoba jenis sabu sebagai langkah tegas sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bekasi Bennie Yulianto Iskandar mengatakan oknum ASN berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) itu diberhentikan sementara sambil menunggu proses hu

ASN di Bekasi Ketahuan Pakai Narkoba: Cuma Diberhentikan Sementara, Tidak Dipecat

Belanja Negara Melonjak 34,4 Persen di Tengah Defisit Rp180,4 Triliun, Fiskal Mulai Tertekan?

Realisasi belanja negara hingga Mei 2026 mencapai Rp1.365,4 triliun atau 35,5 persen dari target APBN, tumbuh tinggi 34,4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan itu terutama didorong program Makan Bergizi Gratis (MBG), penyaluran bansos, dan pencairan THR. Namun, terjadi kontraksi belanja transfer ke daerah (TKD) sebesar 4,9 persen. Ini menandakan adanya ketidakseimbangan antara ambisi program pusat dan dukungan fiskal ke daerah. Meski Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menye

Belanja Negara Melonjak 34,4 Persen di Tengah Defisit Rp180,4 Triliun, Fiskal Mulai Tertekan?

Menko Yusril Pastikan Jalur Cepat Izin Tinggal WNA Telah Dihapus, Kenapa Masih Bocor?

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan kini tak ada lagi jalur cepat pengurusan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) maupun Izin Tinggal Tetap (ITAP) untuk Warga Negara Asing (WNA). Pasalnya, ia mengungkapkan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto sudah melakukan berbagai perbaikan sejak pertama kali menjabat. "Langkah-langkah penertiban sebenarnya sudah dilakukan sejak kabinet baru terbentuk, sejak Kementerian Imipas terb

Menko Yusril Pastikan Jalur Cepat Izin Tinggal WNA Telah Dihapus, Kenapa Masih Bocor?

Kang Dedi Tantang BPK: Jangan Cuma Uji Sampel, Periksa Seluruh Laporan Keuangan!

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ke depan tidak lagi menggunakan metode uji sampel (sampling), melainkan memeriksa seluruh laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara menyeluruh. "Hal ini, agar potret akuntabilitas di Jawa Barat menjadi lebih optimal dan komprehensif," kata pria yang akrab disapa KDM tersebut dalam keterangan di Bandung, Jumat. Dedi mengatakan, walau dari hasil audit BPK Pemprov Jabar sukses mempertahankan opini Wajar Tanpa Pe

Kang Dedi Tantang BPK: Jangan Cuma Uji Sampel, Periksa Seluruh Laporan Keuangan!

Iran Minta 50 Persen Aset Beku Dicairkan Sebelum Teken Kesepakatan Damai dengan AS

Iran meminta Amerika Serikat segera mencairkan setidaknya 50 aset yang beku sebelum nota kesepakatan damai ditandatangani. Wakil Menteri Luar Negeri Iran bidang Hukum dan Urusan Internasional Kazem Gharibabadi mengatakan berbagai mekanisme sedang dikaji untuk menjamin akses Teheran terhadap dana yang diblokir dalam kemungkinan kesepahaman dengan Washington. "Setidaknya, Iran menuntut agar 50 persen dari dana tersebut segera tersedia (bagi Iran) setelah penandatanganan nota kesepahaman," kata Gha

Iran Minta 50 Persen Aset Beku Dicairkan Sebelum Teken Kesepakatan Damai dengan AS

Minat Barang Rampasan Koruptor KPK? Proses Lelang Masih Berjalan hingga 18 Juni

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih membuka bagi siapa yang ingin membeli barang lelang hasil rampasan koruptor. Masih ada 108 lot barang yang belum terbeli. Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi KPK Mungki Hadipratikto mengatakan, masyarakat masih bisa mengajukan penawaran hingga 18 Juni 2026. "Untuk lelang edisi Juni 2026, ada 108 lot yang dilelangkan dari 26 perkara," ujar di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) KPK, Jakarta, Jumat (5/6/2026) Mungki

Minat Barang Rampasan Koruptor KPK? Proses Lelang Masih Berjalan hingga 18 Juni

Polres Jakut Gerebek Tempat Hiburan Malam Alexa Suite, Tangkap 2 Pengedar Narkoba Etomidate

Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Utara menggerebek tempat hiburan malam Alexa Suites and Lounge di Jalan Simpang Empat, Penjaringan, Jakarta Utara dan menangkap dua pengedar narkoba jenis etomidate di dalam tempat hiburan tersebut. “Penggerebekan dilakukan berdasarkan adanya laporan dari pihak manajemen tempat hiburan malam tersebut terkait adanya peredaran narkotika etomidate,” kata Kasat Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Utara, AKBP Ari Galang Saputra di Jakarta, Jumat. Ia mengat

Polres Jakut Gerebek Tempat Hiburan Malam Alexa Suite, Tangkap 2 Pengedar Narkoba Etomidate

DPR: Nobar Piala Dunia 2026 Buka Peluang Perputaran Ekonomi Daerah

Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menyebut kegiatan nonton bareng (nobar) Piala Dunia 2026 dapat dimanfaatkan sebagai ruang edukasi, penguatan kebersamaan, serta penggerak ekonomi masyarakat. "Momentum Piala Dunia ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Setiap kegiatan nonton bareng dapat melibatkan pedagang makanan, minuman, dan berbagai usaha kecil lainnya," jelasnya di Cimahi, Jawa Barat, Jumat. Menurut dia, momentum penyelenggaraan Piala Dunia yang disia

DPR: Nobar Piala Dunia 2026 Buka Peluang Perputaran Ekonomi Daerah

Menkeu: Belanja Negara Tembus Rp1.365,4 Triliun per Mei 2026

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan realisasi belanja negara hingga Mei 2026 mencapai Rp1.365,4 triliun atau 35,5 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp3.842,7 triliun. Realisasi tersebut tumbuh 34,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. “Belanja negara tetap tumbuh 34,4 persen. Bagus, artinya sesuai dengan target ya, kita selalu ingin mempercepat belanja mencapai Rp1.365,4 triliun,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat. Secara r

Menkeu: Belanja Negara Tembus Rp1.365,4 Triliun per Mei 2026

Buntut OTT KPK, Imigrasi Perketat Pengawasan Digital Izin Tinggal WNA

Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi berkomitmen meningkatkan sistem digital penerbitan izin tinggal bagi warga negara asing (WNA) agar proses permohonan menjadi lebih transparan dan dapat dipantau oleh semua pihak. Komitmen ini merupakan langkah taktis yang dilakukan jajaran Ditjen Imigrasi usai penangkapan dan penahanan sejumlah pejabat imigrasi terkait penyimpangan dalam izin tinggal warga WNA yang diusut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Saya telah menginstruksikan kepada jajaran un

Buntut OTT KPK, Imigrasi Perketat Pengawasan Digital Izin Tinggal WNA