AFU.id

Indeks Berita

Gubernur Kaltim Kena Hak Angket, Anggota DPR: Kepala Daerah Lain Harus Belajar

Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menegaskan bahwa pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket terhadap Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas'ud, harus menjadi peringatan serius bagi seluruh kepala daerah di Indonesia. Khozin menekankan pentingnya bagi para pemimpin daerah untuk memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap isu-isu yang berkembang di tengah masyarakat. Langkah politik DPRD Kaltim ini diambil menyusul gelombang protes publik terhadap sejumlah kebijakan Rudy Mas'ud

Gubernur Kaltim Kena Hak Angket, Anggota DPR: Kepala Daerah Lain Harus Belajar

Potensi Pendapatan Sultra Besar, Aset Daerah Masih Bermasalah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) meminta seluruh kepala daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk segera menuntaskan aset-aset daerah yang bermasalah. Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK RI Edi Suryanto di Kendari, Kamis, (7/5/26) mengatakan penyelesaian aset bermasalah di tingkat kabupaten/kota menjadi salah satu fokus utama karena jumlahnya yang masih menumpuk hingga saat ini. "Terkait aset bermasalah, banyak yang belum selesai di tingkat kabupa

Potensi Pendapatan Sultra Besar, Aset Daerah Masih Bermasalah

Ditjenpas Targetkan 36 Dapur MBG Beroperasi Akhir Mei 2026, Libatkan Warga Binaan

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) menargetkan sebanyak 36 dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai beroperasi pada akhir Mei 2026. Dapur yang diberi nama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) itu dibangun di area lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) di berbagai wilayah Indonesia. Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mashudi, mengungkapkan progres pembangunan fisik dapur MBG saat ini telah mencapai sekitar 90 persen. “Mudah-mudahan akhir Mei beroperasi. Saat i

Ditjenpas Targetkan 36 Dapur MBG Beroperasi Akhir Mei 2026, Libatkan Warga Binaan

Bawaslu Cegah Pelanggaran Pemilu, Partai Politik Diminta Tahan Hoaks

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo berupaya melakukan pencegahan dini terhadap potensi pelanggaran pemilu dan pemilihan. Hal itu dikatakan Ketua Bawaslu Gorontalo Utara Ronald Ismail di Gorontalo, Rabu, (6/5/26). Menurutnya salah satu upaya yang dilakukan, yaitu memperkuat konsolidasi demokrasi dengan partai politik. "Kami melakukan langkah konkret, dengan menggelar diskusi bersama jajaran pengurus partai politik, di antaranya bersama Partai Gerindra Goro

Bawaslu Cegah Pelanggaran Pemilu, Partai Politik Diminta Tahan Hoaks

Angka Putus Sekolah Nasional Susut Jadi 66 Ribu Siswa pada 2024/2025

Anggota Komisi X DPR RI, Muhammad Hilman Mufidi, mengapresiasi capaian pemerintah dalam menurunkan angka putus sekolah pada seluruh jenjang pendidikan dalam lima tahun terakhir. Penurunan tersebut dinilai sebagai hasil kerja keras kolektif dalam memperluas akses pendidikan nasional. Berdasarkan data tahun ajaran 2020/2021 hingga 2024/2025, angka putus sekolah mengalami penurunan signifikan di jenjang SD hingga SMA/SMK. Penurunan paling tajam tercatat pada tingkat menengah atas (SMA dan SMK). “Pe

Angka Putus Sekolah Nasional Susut Jadi 66 Ribu Siswa pada 2024/2025

Uang Rp5,19 Miliar dalam 5 Koper, KPK Periksa Pegawai Bea Cukai

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan berinisial CMT sebagai saksi kasus dugaan korupsi di lingkungan Ditjen Bea Cukai. “Pemeriksaan atas nama CMT selaku aparatur sipil negara pada Ditjen Bea Cukai,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Kamis, (7/5/26). Budi menjelaskan CMT dipanggil lembaga antirasuah untuk diperiksa sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Sebelumnya, pada 4 Februari 2

Uang Rp5,19 Miliar dalam 5 Koper, KPK Periksa Pegawai Bea Cukai

Kepala Dinas Cilacap Diperas untuk THR Pejabat, Ada yang Pinjam Koperasi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa lima pejabat Pemerintah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, sebagai saksi pada 6 Mei 2026, untuk mengusut sumber uang iuran terkait dugaan pemerasan yang dilakukan Syamsul Auliya Rachman saat menjabat sebagai Bupati Cilacap. Lima pejabat tersebut adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Cilacap Wahyu Ari Pramono, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Cilacap Ferry Adhi Dharma, Kepala Dinas Perhubungan Cilacap Sukaryanto, K

Kepala Dinas Cilacap Diperas untuk THR Pejabat, Ada yang Pinjam Koperasi

Penerima Beasiswa LPDP Bakal Digembleng TNI Sebelum Kuliah

beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) bakal menerima pembekalan yang diisi oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebelum melanjutkan kuliah. Aturan tersebut akan berlaku bagi penerima beasiswa LPDP tahun ini. Pembekalan bakal digelar di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, selama sepekan. Pembekalan itu akan diwajibkan bagi penerima beasiswa program magister dan doktor, baik itu untuk melanjutkan studi di dalam atau luar negeri. Rangkaian kegiatan pembekalan bersifat w

3 media, Cenderung netral
Penerima Beasiswa LPDP Bakal Digembleng TNI Sebelum Kuliah

Beasiswa LPDP Bukan Tiket Kuliah, Penerimanya Ditagih Dampak untuk Negara

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto meminta kepada seluruh penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk berprestasi dan mampu memberi dampak bagi pembangunan negara. Hal tersebut disampaikan Mendiktisaintek saat berdialog dengan 200 penerima beasiswa LPDP Angkatan 273 di Kompleks Sekolah Komando Kesatuan TNI Angkatan Udara (Sekkau) Halim Perdanakusuma, di Jakarta, Rabu (6/5). "Harapannya, setelah belajar di luar negeri, kalian bisa

Beasiswa LPDP Bukan Tiket Kuliah, Penerimanya Ditagih Dampak untuk Negara

18 Desa Aceh Barat Diaudit, Warga Laporkan Dana Tak Transparan dan Kegiatan Fiktif

Inspektorat Kabupaten Aceh Barat saat ini tengah menggencarkan audit terhadap 18 desa/gampong di sejumlah kecamatan di daerah ini terkait adanya indikasi pengelolaan keuangan di tingkat desa yang tidak sesuai dengan ketentuan dan aturan hukum yang berlaku. “Audit ini kita lakukan sebagai upaya untuk memastikan penggunaan dana desa tepat sasaran, dan menghindari adanya hal yang tidak diinginkan dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Aceh Barat,” kata Inspektur Kabupaten Aceh Barat Zakaria kepad

18 Desa Aceh Barat Diaudit, Warga Laporkan Dana Tak Transparan dan Kegiatan Fiktif