Indeks Berita

DPR Tetapkan 5 DK OJK 2026–2031, Misbakhun: Pengawasan Jangan Kalah Cepat dari Pelaku Usaha

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menegaskan bahwa penetapan lima Anggota Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2026–2031 merupakan momentum krusial untuk memperkuat kualitas pengawasan sektor jasa keuangan. Hal ini dinilai penting guna menjaga stabilitas sistem keuangan nasional di tengah meningkatnya risiko global dan transformasi digital. Misbakhun menilai tanggung jawab OJK ke depan akan semakin berat seiring membesarnya skala industri keuangan nasional serta m

5 bulan lalu

Aktivis HAM Disiram Air Keras, KontraS Tuntut Polisi Usut Tuntas Pelaku

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak aparat kepolisian segera menangkap pelaku penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus pada Kamis malam, 12 Maret 2026. Insiden penyerangan oleh orang tak dikenal tersebut terjadi di kawasan Jalan Salemba I, Jakarta Pusat. Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya menyebutkan bahwa serangan itu mengakibatkan korban menderita luka bakar hingga 24 persen pada area wajah, dada, mata, dan kedua tangannya. “Pa

5 bulan lalu

Komisi VIII DPR RI Desak Percepatan Revisi UU Dana Haji demi Transparansi bagi Jemaah

Komisi VIII DPR RI berkomitmen mempercepat pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Langkah ini diambil guna menyesuaikan regulasi dengan dinamika terkini serta memastikan distribusi nilai manfaat bagi jemaah dilakukan secara lebih transparan, adil, dan proporsional. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menegaskan bahwa perubahan regulasi ini sangat krusial untuk mendukung penyelenggaraan haji yang lebih berkualitas bagi seluruh umat Islam d

5 bulan lalu

Ditawari Uang Tutup Mulut 1 Juta Dolar AS, Pansus Haji Tolak Suap Tersangka Yaqut

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan Panitia Khusus (Pansus) Haji DPR RI baru menyadari adanya penyimpangan kuota tambahan 50:50 setelah kebijakan tersebut telanjur dieksekusi di lapangan. Keterlambatan informasi ini berujung pada temuan upaya suap senilai 1 juta dolar AS oleh mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas guna meredam penyelidikan dewan. "Di forum-forum resmi itu tidak disampaikan bahwa untuk kuota tambahan ini dibagi 50 persen 50 persen. Taunya itu 92 persen sama 8 persen,"

5 bulan lalu

Antrean Tetap Panjang, KPK Sebut Eks Menag Selewengkan Jatah Haji Hasil Lobi Presiden

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa manipulasi pembagian 20.000 kuota haji tambahan merupakan permainan murni di tingkat menteri teknis tanpa sepengetahuan Presiden. Upaya kepala negara melobi Arab Saudi demi memangkas antrean panjang jemaah justru disalahgunakan oleh mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. "Kalau kepala pemerintahan, Presiden, itu kan masalah pembagian kuota dan lain-lain itu masalah teknis. Jadi yang mengetahui itu adalah menteri teknis," urai Deputi Penindak

5 bulan lalu

Susul Yaqut, KPK Jadwalkan Pemanggilan Tersangka Gus Alex Pekan Depan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan terhadap mantan Staf Khusus Menteri Agama Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex pada pekan depan terkait penyidikan kasus korupsi kuota haji periode 2023–2024. "Nah sudah kami panggil yang bersangkutan ya untuk minggu depan," ujar Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Jakarta, Kamis 12 Maret 2026. Pemanggilan tersangka yang diduga bertindak sebagai operator lapangan dalam skandal pembagian jatah jemaah ini sekaligus membu

5 bulan lalu

Friderica Widyasari Terpilih Jadi Ketua OJK, Janji Jaga Stabilitas dan Pertumbuhan Ekonomi

Komisi XI DPR RI resmi menetapkan Friderica Widyasari sebagai Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode baru bersama empat anggota dewan komisioner lainnya. Usai menjalani fit and proper test, pimpinan baru OJK ini berkomitmen untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional di tengah dinamika ekonomi global. Friderica menegaskan bahwa jajaran baru OJK akan bekerja secara kolektif kolegial untuk memastikan sektor jasa keuangan berkontribusi nyata dalam pembangunan nasional. Ia juga menekankan

5 bulan lalu

Kembali Ditetapkan Jadi Tersangka, Yaqut: Saya Tidak Terima Serupiah Pun

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi tetap menetapkan Eks Menag, Yaqut Cholil Qoumas (YQC) sebagai tersangka kembali kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2024. Penetapan ini dilakukan usai praperadilan Yaqut ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Jaksel) pada Rabu, 11 Maret 2026. “"Dalam pokok perkara, menolak permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya," tegas Hakim Praperadilan Sulistyo Muhammad Dwiputro saat membacakan amar putusan di ruang sidang, Rabu 11 Mar

5 bulan lalu

Banggar DPR: Program Makan Bergizi Gratis Adalah Wajib, Proyek Infrastruktur Bisa Ditunda

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah melakukan penyisiran terhadap program-program pemerintah tahun 2026 untuk menentukan skala prioritas di tengah ketidakpastian geopolitik. Banggar menegaskan bahwa program-program yang masuk dalam mandat konstitusi, seperti anggaran pendidikan yang mencakup Makan Bergizi Gratis (MBG), tidak boleh diganggu gugat. Namun, untuk program pembangunan fisik yang bersifat tahun jamak (multi-years) seperti jalan tol, Banggar menyarankan agar pemerintah

5 bulan lalu

Tekan Kebocoran Anggaran, Banggar DPR Desak Subsidi LPG Gunakan Retina Mata

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah menyoroti tingginya angka bias pada penyaluran subsidi energi yang mencapai 60 hingga 80 persen. Menurutnya, besarnya angka inclusion dan exclusion error ini terjadi karena sistem distribusi yang masih bersifat terbuka, padahal secara undang-undang seharusnya bersifat tertutup. Sebagai solusi, Banggar mendesak pemerintah untuk beralih ke teknologi biometrik dalam memverifikasi penerima subsidi. Selain itu, Banggar meminta pemerintah untuk bert

5 bulan lalu