Indeks Berita

Pemkab Bogor Percepat 10 Proyek Strategis, Tender Dini Dimulai Akhir 2026

Sekitar 10 proyek strategis di Kabupaten Bogor akan mulai dilelang lebih awal pada akhir 2026 melalui skema tender dini. Langkah ini disiapkan agar proyek-proyek yang dibiayai APBD 2027 dapat langsung dikerjakan setelah anggaran disahkan. Bupati Bogor Rudy Susmanto mengatakan proses lelang akan dimulai pada akhir 2026 sebagai bagian dari percepatan pengadaan barang dan jasa. Menurutnya, mekanisme tender dini diharapkan memangkas waktu persiapan sehingga proyek dapat segera memasuki tahap pelaksa

1 bulan lalu

OJK Jatuhkan Denda Rp86 Miliar ke 100 Pelaku Pasar Modal

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi administratif kepada 100 pelaku di sektor pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon sepanjang Januari hingga 29 Juni 2026. Total denda yang dikenakan mencapai Rp86,26 miliar sebagai bagian dari upaya penegakan aturan dan perlindungan investor. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK) OJK Hasan Fawzi mengatakan, sanksi tersebut dijatuhkan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap sejumlah kasus di sekto

1 bulan lalu

Korupsi Proyek Pabrik Gula Assembagoes Rp645 Miliar, Dua Direktur Resmi Jadi Tersangka

Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri menetapkan dua tersangka dalam kasus korupsi proyek modernisasi Pabrik Gula Assembagoes, Situbondo, Jawa Timur. Proyek yang bertujuan meningkatkan produksi gula nasional itu menimbulkan kerugian negara hingga Rp645,27 miliar. Penetapan tersangka diumumkan pada Selasa (7/7/2026). Dua orang yang dijerat ialah DPP, Direktur Utama PTPN IX periode 2015-2017, dan TD, Direktur Utama PT Multinas Indonesia. Kepala Bagian Operasi Kortastipid

1 bulan lalu

Keluarga Mengaku Sudah Melapor Sejak 2023, Mengapa Kasus Kekerasan Yuvita Baru Terungkap?

Terungkapnya kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap Yuvita Tri Rezeki memunculkan pertanyaan baru mengenai respons aparat terhadap laporan orang hilang. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengungkapkan pihak keluarga diduga telah melaporkan hilangnya korban kepada kepolisian sejak 2023, namun laporan tersebut disebut belum mendapat respons yang memadai. Kasus Yuvita menjadi perhatian publik setelah perempuan berusia 29 tahun itu ditemukan dalam kondis

1 bulan lalu

Skandal Pasokan Batu Bara PLTU Penyebab Blackout Listrik Naik ke Penyidikan

Pemadaman listrik total (blackout) dan pemadaman listrik bergilir yang melanda kawasan Sumatra dan Jawa dalam beberapa waktu lalu, kini menjelma menjadi persoalan hukum. Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri resmi meningkatkan status penanganan dugaan korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam pengadaan serta pemenuhan pasokan batu bara untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) periode 2018–2026 ke tahap penyidikan. Penyidikan kasus ini resmi dimulai pada S

1 bulan lalu

Polemik Ijazah Masuk Pengadilan, Jokowi Siap Hadir Bawa Dokumen SD hingga S1

Presiden ke-7 RI Joko Widodo menyatakan siap hadir dalam persidangan perkara dugaan pencemaran nama baik terkait tuduhan ijazah palsu yang menjerat Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa dan Roy Suryo. Jokowi mengatakan kehadirannya bergantung pada permintaan majelis hakim. Ia juga memastikan akan mengikuti seluruh proses hukum hingga perkara tersebut diputus pengadilan. “Kalau saya diundang yang mulia majelis hakim untuk hadir di forum persidangan, ya saya akan hadir,” kata Jokowi di Solo, Jawa Ten

1 bulan lalu

Fenomena Warga Bangun Infrastruktur Secara Swadaya, Bibit Krisis Kepercayaan Terhadap Pemerintah?

Fenomena masyarakat bergotong-royong, untuk memperbaiki infrastruktur jalan dan jembatan tengah masif terjadi di berbagai wilayah di Indonesia sepanjang tahun 2026 ini. Dari ujung barat Sumatra di dataran tinggi Aceh, melintasi tanah Banten, Jawa Tengah, hingga Madura, warga masyarakat berbondong-bondong merogoh kocek pribadi, mengumpulkan iuran rupiah demi rupiah, dan memegang sekop untuk mengecor serta menambal jalan yang rusak parah. Pada Minggu, 5 Juli 2026, warga di perbatasan Kampung Bukit

1 bulan lalu

Hampir Tiga Bulan Tak Ditanggapi, BGN Baru Bergerak setelah KPK Temukan 10 Masalah dalam Program MBG

Sepuluh temuan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait tata kelola Makan Bergizi Gratis mengendap sejak Maret 2026. Badan Gizi Nasional baru menyerahkan rencana perbaikan pada Selasa, (7/7/2026). Jeda itu berlangsung lebih dari tiga bulan sejak KPK menyerahkan hasil kajiannya. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan kajian itu diterima saat kepemimpinan sebelumnya masih berjalan. Namun, dokumen tersebut belum mendapat tanggapan ketika pimpinan baru mulai bekerja pada 2 Juni 2026. BGN kemudian

1 bulan lalu

Rekomendasi KPK soal MBG Ternyata Diabaikan di Era Dadan

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari mengungkap rekomendasi hasil kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sudah diserahkan sejak 17 Maret 2026 lalu ternyata tidak ditindaklanjuti pada masa kepemimpinan Kepala BGN sebelumnya, Dadan Hindayana. Hal itu disampaikan Agustina usai jajaran pimpinan BGN menggelar audiensi dengan KPK di Gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (7/7/2026). Menurutnya, saat kepemimp

1 bulan lalu

Antara Kajian dan Penolakan, Wacana Jawa Barat Jadi Tatar Sunda Terus Menuai Pro Kontra

Pro kontra pergantian nama Provinsi Jawa Barat (Jabar) menjadi Tatar Sunda masih bergulir hingga saat ini. Terbaru, komisi II DPR RI diketahui akan mengkaji urgensi perubahan nama provinsi tersebut setelah Pemerintah Provinsi Jabar menyampaikan usulan tersebut secara resmi pada Selasa (7/7/2026). Pasalnya diketahui, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong mengatakan pihaknya hingga kini belum menerima usulan resmi dari Pemprov Jabar terkait rencana perubahan nama tersebut. Ia menyebut substa

1 bulan lalu