AFU.id

Indeks Berita

PGI Kritik Pendekatan Militeristik di Papua: Warga Sipil Terus Jadi Korban

Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) mengkritik pendekatan militeristik dalam penanganan konflik bersenjata di Papua. Pendekatan tersebut dinilai tidak mampu menghadirkan solusi damai dan justru membuat warga sipil terus menjadi korban. Kritik itu disampaikan PGI menyusul eskalasi kekerasan di Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Yahukimo, Papua, yang kembali menelan korban jiwa serta memaksa ribuan warga sipil mengungsi. “Bagi PGI, setiap nyawa yang hilang adalah tragedi kemanusiaan. Keti

PGI Kritik Pendekatan Militeristik di Papua: Warga Sipil Terus Jadi Korban

Wamenkomdigi: Tiga dari Lima Anak Palsukan Usia Demi Akses Media Sosial

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Nezar Patria, mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil survei yang dirujuk pemerintah, tiga dari lima anak diketahui memalsukan usia mereka agar bisa mengakses platform media sosial. Fenomena ini dinilai menjadi tantangan awal dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS). "Ada satu survei yang menunjukkan kalau ada lima anak, tiga anak dipastikan m

Wamenkomdigi: Tiga dari Lima Anak Palsukan Usia Demi Akses Media Sosial

Papua Selatan Jadi Kawasan Pangan Seluas 102 Ribu Hektare, Bulog Targetkan Lumbung Pangan Masa Depan

Perusahaan Umum (Perum) Bulog menetapkan Papua Selatan sebagai wilayah pengembangan kawasan pangan terbesar di Tanah Papua dengan total luas mencapai sekitar 102 ribu hektare. Kawasan ini diproyeksikan menjadi lumbung pangan masa depan Indonesia yang terintegrasi penuh dari sektor hulu hingga hilir. Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menjelaskan bahwa total luasan tersebut terbagi menjadi dua fokus utama. "Pengembangan kawasan pangan di Papua Selatan terdiri atas 48.934 hektare la

Papua Selatan Jadi Kawasan Pangan Seluas 102 Ribu Hektare, Bulog Targetkan Lumbung Pangan Masa Depan

Prabowo Terbitkan Perpres No. 111 Tahun 2025, Budaya LGBTQ Disebut Ancaman Keamanan Negara, Dukungan Mengalir dari MUI dan DPR

Isu mengenai Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Queer (LGBTQ) di Indonesia memasuki babak baru yang lebih formal dalam ranah kebijakan negara. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, telah menetapkan langkah strategis dengan memasukkan penyebaran budaya LGBTQ ke dalam dokumen resmi pertahanan negara, dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025-2029, pada tanggal 24 Oktober 2025 oleh Presiden Prabowo Subi

Prabowo Terbitkan Perpres No. 111 Tahun 2025, Budaya LGBTQ Disebut Ancaman Keamanan Negara, Dukungan Mengalir dari MUI dan DPR

Bulog Sebut Papua Selatan Jadi Kawasan Pangan Terbesar

Perum Bulog menyebut Papua Selatan menjadi wilayah pengembangan kawasan pangan terbesar di Tanah Papua. Total lahan yang dikembangkan di wilayah itu mencapai sekitar 102 ribu hektare. Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, mengatakan kawasan pangan Papua Selatan diproyeksikan menjadi lumbung pangan masa depan Indonesia. Pengembangan dilakukan secara terintegrasi dari hulu hingga hilir. “Pengembangan kawasan pangan di Papua Selatan terdiri atas 48.934 hektare lahan cetak sawah dan 53.4

Bulog Sebut Papua Selatan Jadi Kawasan Pangan Terbesar

Aksi "Boti Hunter" Muncul di Tengah Pro-Kontra Usulan MUI soal Hukum Pidana LGBT

Video aksi “Boti Hunter” beredar di media sosial. Aksi tersebut dilakukan sejumlah kelompok orang yang membranding kelompoknya anti boti club dengan konvoi sepeda berkeliling kota dan membawa tulisan-tulisan anti boti di bendera. Aksi tersebut juga merujuk pada maraknya fenomena boti di media sosial. Video yang diunggah pertama kali oleh pengguna akun @Robbytanziilal_ tersebut memperlihatkan aksi anti boti club menolak keras adanya penyimpangan seksual yang kian terjadi. Diketahui, dalam hal ini

Aksi "Boti Hunter" Muncul di Tengah Pro-Kontra Usulan MUI soal Hukum Pidana LGBT

DPR Sorot Amplop Raja Juli: Gratifikasi Wajib Dilapor ke KPK, Bukan Dikembalikan ke Pemberi

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Golkar, Firman Soebagyo, menyoroti pengakuan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang menerima amplop berisi uang dari Bupati Kuantan Singingi, Suhardiman Amby. Firman menegaskan, jika pemberian itu masuk kategori gratifikasi, maka mekanisme yang benar adalah melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Bukan mengembalikan uang tersebut kepada pihak pemberi. “Pengembalian gratifikasi yang benar adalah kepada KPK, bukan kepada pemberi. Hal ini un

DPR Sorot Amplop Raja Juli: Gratifikasi Wajib Dilapor ke KPK, Bukan Dikembalikan ke Pemberi

Jadi Tempat Pesta Miras, 23 Bangunan Liar di Jalur Bandung-Cianjur Dibongkar Satpol PP

Sebanyak 23 bangunan liar di Jalan Raya Bandung-Cianjur, Kecamatan Ciranjang, dirobohkan Pemerintah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, karena berdiri tanpa izin dan kerap disalahgunakan sebagai tempat pesta minuman keras. Kepala Satpol PP Cianjur, Djoko Purnomo, di Cianjur, menjelaskan langkah tegas ini diambil setelah warga sekitar berulang kali mengeluhkan keresahan atas aktivitas di kios-kios semi permanen tersebut. Persoalan diperparah dengan tumpukan sampah yang terus bertambah setiap hari di a

Jadi Tempat Pesta Miras, 23 Bangunan Liar di Jalur Bandung-Cianjur Dibongkar Satpol PP

Iran Perketat Kendali Selat Hormuz, Tegaskan Bukan Panggung Militer Negara Luar

Iran memperingatkan Selat Hormuz bukanlah panggung unjuk kekuatan militer bagi negara-negara di luar kawasan, seiring meningkatnya ketegangan di jalur perairan strategis tersebut. Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk Urusan Hukum dan Internasional, Kazem Gharibabadi, menyampaikan peringatan tersebut melalui platform media sosial X. Ia menegaskan Iran, sebagai otoritas yang bertanggung jawab dan penjamin keamanan di selat tersebut, memperingatkan terhadap setiap pergerakan militer di jalur perair

Iran Perketat Kendali Selat Hormuz, Tegaskan Bukan Panggung Militer Negara Luar

DJP Buka Suara soal Isu Perubahan Pajak UMKM: Cuma Penyempurnaan, Bukan Rombakan

Pemerintah menegaskan tidak ada perubahan signifikan dalam fasilitas pajak penghasilan (PPh) bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Penegasan ini disampaikan untuk meredam kekhawatiran para pelaku usaha yang belakangan resah akibat beredarnya kabar mengenai perombakan besar aturan perpajakan di sektor UMKM. Penyuluh Pajak Ahli Muda Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Pusat, Monica Christina Panjaitan, menyampaikan bahwa yang terjadi bukanlah perubahan mendasar, m

DJP Buka Suara soal Isu Perubahan Pajak UMKM: Cuma Penyempurnaan, Bukan Rombakan