AFU.id

Indeks Berita

Data Tunggal Muncul, 11 Juta Warga Kehilangan Akses Bantuan

Deretan angka bantuan sosial selama ini terdengar seperti janji yang rapi—terukur, terarah, dan menyasar mereka yang paling membutuhkan. Namun di balik angka itu, ada satu soal lama yang terus menghantui: data. Dalam kanal Akbar Faizal Uncensored , perbincangan antara Akbar Faizal dan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, membuka lapisan problem klasik yang selama bertahun-tahun tak kunjung tuntas—ketepatan sasaran bantuan. Akbar Faizal mengajukan kegelisahan yan

Data Tunggal Muncul, 11 Juta Warga Kehilangan Akses Bantuan

Utang, Pangan, dan Sunyi di Ruang Kabinet: Catatan Muhaimin di Tengah Gelombang Kritik Publik

Percakapan itu tidak meledak, tetapi terasa berat. Di kanal YouTube milik Akbar Faizal, suara Muhaimin Iskandar terdengar tenang, nyaris datar, ketika menjawab satu pertanyaan yang menggantung di benak publik: seberapa keras sebenarnya perdebatan di ruang kabinet saat negara didera berbagai tekanan? Tidak ada ledakan emosi, tidak ada pengakuan dramatis. “Kita berjalan tanpa henti,” kata Muhaimin. Kalimat itu seperti pintu yang setengah terbuka—memberi isyarat bahwa dinamika ada, tetapi tidak sep

Utang, Pangan, dan Sunyi di Ruang Kabinet: Catatan Muhaimin di Tengah Gelombang Kritik Publik

Setor Trilliunan Rupiah ke Kas Negara, Satgas PKH Diminta Terbuka Data Lahan Sawit Melanggar Kawasan Hutan

Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dinilai berhasil menertibkan kawasan lahan sawit yang melanggar kawasan hutan. Dari berbagai sanksi denda yang dikenakan ke perusahaan sawit nakal, Satgas PKH telah menyetor uang ke kas negara mencapai Rp11,42 triliun dari jumlah denda administratif yang dikenakan yang mencapai Rp31,3 triliun. Kini, Satgas PKH bakal bergerak lebih tegas lagi, memasuki ranah penyitaan lahan sawit yang dinilai melanggar. Salah satunya, sebuah perusahaan sawit bern

Setor Trilliunan Rupiah ke Kas Negara, Satgas PKH Diminta Terbuka Data Lahan Sawit Melanggar Kawasan Hutan

Prabowo Pede Cadangan BBM Aman, Kemandirian Energi Jadi Syarat Mutlak

Presiden Prabowo Subianto cukup percaya diri cadangan bahan bakar minyak (BBM) dalam negeri masih aman di tengah krisis minyak dunia. Presiden memastikan, stok BBM di Indonesia masih kuat dibanding negara lain. "Di tengah krisis dunia, ya, krisis dunia yang luar biasa sekarang, terjadi perang di mana-mana. Ukraina, Gaza, Iran, di mana-mana perang," kata Prabowo, dalam sambutannya di SMAN 1 Cilacap, Desa Danon, Cilacap, Jawa Tengah, seperti dikutip Detik.com , Rabu (28/4/2026). "Kita bersyukur In

Prabowo Pede Cadangan BBM Aman, Kemandirian Energi Jadi Syarat Mutlak

Pembajakan MT Honour 25, DPR Desak Pemerintah Selamatkan WNI

Kasus pembajakan kapal tanker MT Honour 25 oleh perompak di perairan Somalia menjadi ujian serius bagi diplomasi Indonesia. Empat warga negara Indonesia (WNI) dilaporkan menjadi sandera sejak 22 April 2026, memicu desakan dari DPR RI agar pemerintah segera bertindak cepat. Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB, Syamsu Rizal, menegaskan keselamatan WNI harus menjadi prioritas utama dalam penanganan krisis ini. “Kementerian Luar Negeri harus segera berkoordinasi dengan kementerian terkait, terma

Pembajakan MT Honour 25, DPR Desak Pemerintah Selamatkan WNI

Konflik Ketum PBB Memanas, Sekjen Sebut Ilegal, Yusril Tegaskan Sah

Konflik internal Partai Bulan Bintang (PBB) memanas menyusul perbedaan pandangan terkait keabsahan kepemimpinan partai. Sengketa mencuat setelah Sekretaris Jenderal DPP PBB, Ali Amran Tanjung, menilai penunjukan Yuri Kemal Fadlullah sebagai Ketua Umum melalui Musyawarah Dewan Partai (MDP) tidak sah. Menurut Ali Amran, mekanisme MDP yang digelar pada 11 Maret 2026 melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) hasil Muktamar VI di Bali. “Sampai detik ini, Gugum Ridho Putra masih sah seba

Konflik Ketum PBB Memanas, Sekjen Sebut Ilegal, Yusril Tegaskan Sah

Uni Emirat Arab Minggat dari OPEC, Indonesia Didesak Semakin Cepat Tinggalkan Ketergantungan Pada Energi Fosil

Langkah mengejutkan diambil Uni Emirat Arab (UEA), Sebagai salah satu negara produsen minyak terbesar dunia, UEA justru mengumumkan akan keluar dari keanggotaan Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan OPEC+. UEA bakal resmi hengkang pada 1 Mei mendatang. Langkah UEA ini akan menjadi pukulan telak, bukan saja bagi OPEC, melainkan juga dunia dan Indonesia. Keluarnya UEA, dinilai akan melemahkan pengaruh OPEC atas pasokan dan harga minya global. Maklum UEA adalah produsen minyak nomor

Uni Emirat Arab Minggat dari OPEC, Indonesia Didesak Semakin Cepat Tinggalkan Ketergantungan Pada Energi Fosil

Simulasi Threshold 7 Persen: Partai Besar Untung, Partai Kecil Terancam

Wacana kenaikan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) dalam revisi Undang-Undang Pemilu kembali memantik polemik nasional. Perdebatan mengerucut pada dua kutub: efektivitas pemerintahan melalui penyederhanaan partai versus perlindungan hak representasi politik warga negara. Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan bahwa ambang batas perlu dipertahankan bahkan dinaikkan dari angka saat ini sebesar 4 persen. “Kami mengusulkan naik dari 4 persen menjadi di atas

Simulasi Threshold 7 Persen: Partai Besar Untung, Partai Kecil Terancam

Kewajiban Jaminan Smelter Tidak Dipenuhi, Rp170 Miliar Disetor ke Negara

Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat (Kejati Kalbar) kembali menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp55 miliar dalam penanganan perkara dugaan korupsi tata kelola pertambangan bauksit di wilayah Kalimantan Barat. "Pada hari ini, tim penyidik kembali berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp55 miliar dalam perkara tata kelola pertambangan bauksit di Kalimantan Barat," kata Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Kalbar, Siju, saat konferensi pers di Pontianak, Rabu, (29/4/26). Siju me

Kewajiban Jaminan Smelter Tidak Dipenuhi, Rp170 Miliar Disetor ke Negara

Selamat Menyicil 30 Tahun, Utang Whoosh Akhirnya Jadi Tanggungan Negara

Deru cepat kereta Whoosh tak lagi sekadar simbol modernitas. Di balik rel beton dan kecepatan tinggi itu, ada satu kenyataan yang kini tak bisa ditutup: utangnya masuk ke negara. Ekonom dan analis kebijakan publik, Awalil Rizky, secara lugas membedah perubahan arah proyek ini. Pernyataan Rosan Roeslani yang menegaskan restrukturisasi utang PT Kereta Cepat Indonesia China akan ditangani Kementerian Keuangan Republik Indonesia menjadi penanda jelas: ini bukan lagi urusan bisnis semata. Padahal sej

Selamat Menyicil 30 Tahun, Utang Whoosh Akhirnya Jadi Tanggungan Negara