AFU.id

Indeks Berita

Kejaksaan RI Setor Uang Kasus Korupsi Rp11,4 Triliun, Terbanyak dari Sektor Kehutanan

Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia resmi menyetorkan dana pemulihan aset senilai Rp11,4 triliun ke kas negara pada Jumat, 10 April 2026. Penyerahan akumulasi denda administratif sektor kehutanan, perpajakan, hingga penyelamatan keuangan negara dari kasus korupsi tersebut dilaporkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. "Pada hari ini sebagai wujud transparansi kinerja kepada publik, kami akan menyerahkan uang total sebesar Rp11.420.140.815.858 ke kas negara," ujar Jaksa Agung ST

Kejaksaan RI Setor Uang Kasus Korupsi Rp11,4 Triliun, Terbanyak dari Sektor Kehutanan

Yusril: Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Masih Ranah Peradilan Militer

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa penanganan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, masih berada dalam ranah peradilan militer. Hal itu disampaikan Yusril karena hingga saat ini belum ditemukan keterlibatan tersangka dari kalangan sipil dalam kasus tersebut. “Kalau sekarang karena belum ditemukan adanya tersangka dari kalangan sipil, maka pengadilannya sepenuhnya adalah pengadilan militer,” ujar

Yusril: Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Masih Ranah Peradilan Militer

Kejagung Ambil Alih 5,8 Juta Hektare Hutan Sawit Ilegal, Selamatkan Aset Rp371 Triliun

Satuan Tugas Penguasaan Kawasan Hutan (Satgas PKH) Kejaksaan Agung berhasil menyelamatkan keuangan dan aset negara senilai Rp371,1 triliun sejak dibentuk pada Februari 2025. Tim tersebut juga mengambil alih jutaan hektare lahan hutan yang sebelumnya dimanfaatkan secara ilegal oleh sektor perkebunan dan pertambangan. “Perlu kami sampaikan bahwa Satgas PKH sejak dibentuknya pada bulan Februari 2025 hingga saat ini, telah berhasil melakukan penyelamatan keuangan aset negara yang mencapai Rp371.100.

Kejagung Ambil Alih 5,8 Juta Hektare Hutan Sawit Ilegal, Selamatkan Aset Rp371 Triliun

Didakwa Atur Proyek dan Jual Beli Jabatan, Tiga Pejabat Ponorogo Segera Diadili di PN Surabaya

Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa tiga pejabat Pemerintah Kabupaten Ponorogo atas rentetan kasus dugaan suap dan gratifikasi pada Jumat, 10 April 2026. Ketiga terdakwa tersebut adalah Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, Sekretaris Daerah Agus Pramono, serta Direktur RSUD dr Harjono S Yunus Mahatma. Bupati Sugiri Sancoko didakwa menerima suap Rp900 juta dari Yunus untuk memperpanjang jabatan direktur, serta suap proyek RSUD senilai Rp950 juta dari Direktur CV C

Didakwa Atur Proyek dan Jual Beli Jabatan, Tiga Pejabat Ponorogo Segera Diadili di PN Surabaya

KPK Geledah 12 Lokasi di Madiun Terkait Kasus Suap Wali Kota Nonaktif Maidi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merampungkan rangkaian penggeledahan di 12 lokasi berbeda di Kota Madiun sepanjang pekan ini hingga Kamis, 9 April 2026. Upaya penggeledahan tersebut dilakukan secara maraton untuk mencari barang bukti tambahan terkait kasus dugaan suap proyek dan gratifikasi yang menjerat Wali Kota Madiun nonaktif Maidi. “Penyidik menyelesaikan rangkaian kegiatan penggeledahan pekan ini, pada Kamis 9 April 2026, dengan melakukan geledah di empat lokasi, yaitu satu lokasi di ru

KPK Geledah 12 Lokasi di Madiun Terkait Kasus Suap Wali Kota Nonaktif Maidi

Presiden Prabowo Lantik Hakim MK, Sembilan Anggota Ombudsman, dan Dubes Oman

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi melantik sejumlah pejabat tinggi negara yang meliputi Hakim Konstitusi, anggota Ombudsman RI periode 2026-2031, serta Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat 10 April 2026. Rangkaian pelantikan ini didasarkan pada sejumlah Keputusan Presiden (Keppres) yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti. "Mengangkat Liliek Prisbawono Adi sebagai Hakim

Presiden Prabowo Lantik Hakim MK, Sembilan Anggota Ombudsman, dan Dubes Oman

Menlu Iran: "Israel" adalah Produk Kebodohan Washington

Iran mengungkap dugaan motif tersembunyi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berambisi menggagalkan gencatan senjata antara Teheran dan Amerika Serikat dengan terus membombardir Lebanon. Dia bahkan menyebut Israel adalah produk "kebodohan" Washington yang merusak tatatan kepentingan nasional AS. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menyoroti persidangan kasus korupsi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang akan kembali digelar pada Minggu akhir pekan ini. Ia mengisyaratkan Netanyahu m

Menlu Iran: "Israel" adalah Produk Kebodohan Washington

Komisi IX DPR Desak Badan Gizi Nasional Transparan Soal Pengadaan 21 Ribu Motor Listrik

Anggota Komisi IX DPR RI, Neng Eem Marhamah Zulfa, mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memberikan penjelasan transparan mengenai urgensi pengadaan 21.000 unit sepeda motor listrik untuk operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG). Neng Eem menegaskan bahwa keterbukaan informasi diperlukan agar masyarakat memahami alasan rasional di balik keputusan tersebut, terutama terkait asal-usul pengadaan dan sumber anggarannya. “Masyarakat berhak mengetahui asal-usul pengadaan, peruntukan, hingga s

Komisi IX DPR Desak Badan Gizi Nasional Transparan Soal Pengadaan 21 Ribu Motor Listrik

Dukung Efisiensi Energi, KPK Berlakukan Sistem Kerja Hybrid Mulai 10 April

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi memberlakukan sistem kerja kombinasi berupa Bekerja Dari Rumah (BDR) dan Bekerja Dari Kantor (BDK) bagi seluruh pegawainya mulai Jumat, 10 April 2026. Kebijakan ini diterapkan sebagai langkah nyata lembaga antirasuah tersebut dalam mendukung program efisiensi energi dari pemerintah pusat. “Hari ini, Jumat pertama, KPK mulai menerapkan pelaksanaan kombinasi kerja bagi para pegawai di lingkungan KPK. Kombinasi kerja ini merupakan implementasi untuk mendukun

Dukung Efisiensi Energi, KPK Berlakukan Sistem Kerja Hybrid Mulai 10 April

Peras Anggota DPR, Empat Oknum Pegawai KPK Gadungan Ditangkap Bersama Uang USD17.400

Tim gabungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polda Metro Jaya menangkap empat orang yang mengaku sebagai pegawai KPK di wilayah Jakarta Barat pada Kamis malam, 9 April 2026. Para pelaku diringkus lantaran diduga memeras seorang anggota dewan dengan dalih dapat mengatur penanganan perkara tindak pidana korupsi. "Pada Kamis malam, tim gabungan KPK dengan Polda Metro Jaya Jakarta mengamankan sejumlah 4 orang yang diduga mengaku sebagai pegawai KPK dan dapat melakukan pengaturan penanganan pe

Peras Anggota DPR, Empat Oknum Pegawai KPK Gadungan Ditangkap Bersama Uang USD17.400