Reformasi Sistem Kampanye Pemilu, KPK Dorong Negara Biayai Alat Peraga Kampanye untuk Tekan Korupsi
Tingginya biaya kampanye dalam pemilihan umum (pemilu) dinilai menjadi salah satu faktor yang meningkatkan risiko praktik korupsi. Untuk menekan persoalan tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan evaluasi terhadap model kampanye berbiaya besar sekaligus memperbesar peran negara dalam pembiayaan alat peraga kampanye (APK). Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pola kampanye seperti rapat umum yang membutuhkan biaya besar perlu ditinjau kembali. Sebagai alternatif, KPK mendorong














