AFU.id

Indeks Berita

Mega Korupsi Rp285,18 Triliun, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Jalani Sidang Tuntutan

Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga (PPN) periode 2021-2023 Alfian Nasution menghadapi sidang tuntutan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis. "Sidang terdakwa Alfian Nasution, agenda tuntutan," kata Juru Bicara PN Jakpus Andi Saputra kepada wartawan. Adapun sidang akan dipimpin oleh Hakim Ketua Adek Nurhadi, yang dijadwalkan digelar pada pukul 09.20 WIB di ruang sidang Kusuma Atmadja. Selain Alfian, terd

Mega Korupsi Rp285,18 Triliun, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Jalani Sidang Tuntutan

Sempat Dinonaktifkan, Kuota BPJS PBI Kini Dikaji Ditambah

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengungkapkan pemerintah sedang mengkaji penambahan alokasi kuota peserta BPJS Kesehatan segmentasi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) hingga menjangkau 120 juta jiwa. "Itu adalah salah satu skema yang kami siapkan juga. Mulai ada pembahasan tapi belum secara komprehensif ya," kata Mensos Saifullah Yusuf menjawab pertanyaan pewarta saat ditemui di Jakarta, Rabu, (23/4/26). Mensos menjelaskan saat ini kuota PBI JKN yang tersedia bar

Sempat Dinonaktifkan, Kuota BPJS PBI Kini Dikaji Ditambah

Rupiah Tertekan, BI Tarik Dana Asing Rp54,3 Triliun untuk Stabilkan Kurs

Bank Indonesia (BI) memperkuat struktur suku bunga instrumen moneter pro-market , dalam hal ini Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), untuk mendorong aliran modal masuk ( inflow ) agar mendukung stabilisasi nilai tukar rupiah. Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI secara daring di Jakarta, Rabu (23/4/26), menjelaskan bahwa struktur suku bunga SRBI dalam sebulan terakhir telah ditingkatkan. Kebijakan tersebut, dikatakannya, telah mendorong inflow po

Rupiah Tertekan, BI Tarik Dana Asing Rp54,3 Triliun untuk Stabilkan Kurs

Subsidi BBM Tak Tepat Sasaran, Penyaluran Dikontrol Lewat Data Kendaraan

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memastikan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi semakin akurat dan tepat sasaran bagi masyarakat yang berhak. Untuk mewujudkan hal tersebut, BPH Migas menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) dengan Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Korlantas Polri) dan PT Pertamina Patra Niaga. PKS tentang Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi Kendaraan Bermotor dalam Pengaturan dan Pengendalian Konsumen Pengguna Je

Subsidi BBM Tak Tepat Sasaran, Penyaluran Dikontrol Lewat Data Kendaraan

Iran Siap Serang Balik Jika AS Menyerang Lagi

Militer Iran menyatakan siap menyerang target yang telah ditentukan jika Amerika Serikat melancarkan serangan baru terhadap negara itu, televisi pemerintah Iran melaporkan pada Rabu (22/4/26). Peringatan itu disampaikan juru bicara Markas Pusat Khatam al-Anbiya, Ebrahim Zolfaghari, menyusul apa yang disebutnya sebagai ancaman berulang dari Presiden Donald Trump dan komandan militer AS. "Pasukan kami yang kuat dan mumpuni telah lama berada dalam kondisi siaga penuh dan siap bertindak kapan saja,"

Iran Siap Serang Balik Jika AS Menyerang Lagi

Reruntuhan RS Indonesia di Gaza Dipakai untuk Propaganda Militer Israel

Indonesia mengecam keras tindakan militer Israel yang memasang spanduk propaganda di reruntuhan Rumah Sakit Indonesia di Gaza utara, Palestina. "Indonesia mengecam keras dan memprotes pemasangan spanduk ‘ Rising Lion ’ oleh pasukan Israel di atas reruntuhan Rumah Sakit Indonesia di Gaza," sebut Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI dalam pernyataan melalui platform X, Rabu (22/4/26). Indonesia menilai penggunaan simbol dan propaganda militer di atas reruntuhan rumah sakit, terlebih dikaitkan dengan

Reruntuhan RS Indonesia di Gaza Dipakai untuk Propaganda Militer Israel

Purbaya Copot Dua Dirjen Kemenkeu, Lambatnya Kompensasi Energi Jadi Alasan Utama?

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan langkah berani dengan mencopot dua pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. Kedua pejabat itu yakni Direktur Jenderal Anggaran Luky Alfirman dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu. Keputusan ini mulai berlaku efektif sejak Selasa, 21 April 2026. Purbaya mengatakan Febrio Nathan Kacaribu tidak lagi mengisi posisi Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal dan Luky Alfirman dicopot dari Direktur Jenderal Anggaran (DJA)

Purbaya Copot Dua Dirjen Kemenkeu, Lambatnya Kompensasi Energi Jadi Alasan Utama?

Dinamika RUU Pemilu, Antara Efisiensi Pemerintah dan Kehati-hatian Parlemen

Pemerintah Republik Indonesia (RI) menargetkan pembahasan Revisi Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) rampung pada pertengahan 2027 mendatang. Target tersebut bertepatan dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang memasuki usia 2,5 tahun. Dari target tersebut, Pemerintah RI ingin memastikan seluruh kesiapan penyelenggaraan Pemilu 2029 dan memberikan kepastian hukum sejak dini. Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI

Dinamika RUU Pemilu, Antara Efisiensi Pemerintah dan Kehati-hatian Parlemen

Pacaran Sambil Cuci Uang Kripto, Sejoli di NTT Untung Rp25 Miliar dari Jual Skrip Retas Skala Global

Direktorat Tindak Pidana (Dit Tipid) Siber Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri) bersama Biro Investigasi Federal Bureau of Investigation (FBI) membongkar sindikat kejahatan siber global yang berpusat di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Siapa yang mengira, perancang perangkat lunak peretasan yang merugikan dunia hingga ratusan miliar rupiah tersebut merupakan pemuda lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang belajar secara otodidak. “Ters

Pacaran Sambil Cuci Uang Kripto, Sejoli di NTT Untung Rp25 Miliar dari Jual Skrip Retas Skala Global

Siap-siap! E-KTP Hilang Bisa Kena Denda Jika UU Ini Sah

JAKARTA - AFU - Kementerian Dalam Negeri (berencana memasukkan klausul baru dalam revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk), yaitu bakal menerapkan sanksi denda kepada warga yang kehilangan KTP elektronik atau e-KTP. Dasarnya, Kemendagri menilai banyak masyarakat yang tidak menjaga e-KTP-nya dan terkesan tidak bertanggung jawab sebagai pemilik data kependudukan tersebut. Akibatnya, sering ada laporan kehilangan. Komisi II DPR RI di Senayan, Jakarta, Se

3 media, Cenderung netral
Siap-siap! E-KTP Hilang Bisa Kena Denda Jika UU Ini Sah