AFU.id

Indeks Berita

Bank BUMN Diminta Turunkan Bunga Kredit Rakyat Kecil, Siapa Tanggung Selisihnya?

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan bank-bank BUMN menurunkan bunga kredit bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Perintah itu muncul karena masyarakat kecil dinilai membayar bunga kredit lebih mahal dibanding pengusaha besar. “Orang miskin disuruh bayar bunga lebih tinggi daripada pengusaha besar. Saya perintahkan bank-bank pemerintah, ubah. Turunkan bunga untuk rakyat miskin,” kata Prabowo dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Rabu,920/5/2026). Masalahnya, pemerintah belum menjelaskan s

Bank BUMN Diminta Turunkan Bunga Kredit Rakyat Kecil, Siapa Tanggung Selisihnya?

Prabowo Akui Dibantu Megawati Semasa Tak Berkuasa, Proyek PDIP Kini Dibebaskan dari Hambatan Politik?

Presiden Prabowo Subianto mengaku pernah dibantu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam urusan tender pemerintah saat dirinya belum berkuasa. Pengakuan itu disampaikan Prabowo ketika menjelaskan sikapnya terhadap proyek atau tender yang diikuti pihak berlatar belakang PDIP. “Waktu saya enggak berkuasa, Ibu Mega juga bantu saya di bidang ekonomi,” kata Prabowo dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Rabu, (20/5/2026) Prabowo mengatakan Megawati pernah meminta jajarannya tidak menghambat pr

Prabowo Akui Dibantu Megawati Semasa Tak Berkuasa,  Proyek PDIP Kini Dibebaskan dari Hambatan Politik?

Selundupkan 1 Kilogram Kokain, Dua Nelayan Aceh Divonis 15 Tahun Penjara

Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan vonis masing-masing 15 tahun penjara kepada dua nelayan asal Aceh, Muhammad Yasir alias Umar dan Sarboini alias Boy dalam kasus peredaran narkotika jenis kokain seberat 1 kilogram. “Mengadili, menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 15 tahun,” ujar Hakim Ketua Monita Honeisty Br. Sitorus dalam sidang di ruang Cakra VI, Pengadilan Negeri Medan, Rabu, (20/5/2025). Monita mengatakan selain pidana penjara, kedua te

Selundupkan 1 Kilogram Kokain, Dua Nelayan Aceh Divonis 15 Tahun Penjara

Tegur Pengunjung Kantor Kelurahan, Petugas Kebersihan di Jaktim Ditusuk

Polisi masih memburu pelaku penusukan terhadap petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) Kelurahan Bidara Cina, Jakarta Timur, yang terjadi usai korban menegur seorang pengunjung di area kantor kelurahan. "Saat ini kami sedang lakukan upaya pencarian pelaku," kata Kepala Unit Reserse Kriminal (Kanit Reskrim) Polsek Jatinegara, AKP Eko Bayu. saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu, (20/5/2026) Eko memastikan pihaknya telah mengantongi identitas pelaku penusukan terhadap petugas PPSU, Endri.

Tegur Pengunjung Kantor Kelurahan, Petugas Kebersihan di Jaktim Ditusuk

Prabowo Ancam Ganti Bos Bea Cukai Jika Tak Mampu, Beranikah Copot Eks Anak Buahnya?

Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengganti pimpinan Bea Cukai jika tidak mampu memperbaiki institusi tersebut. Pernyataan itu langsung mengarah ke Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budi Utama, purnawirawan Letnan Jenderal TNI yang kini memimpin institusi tersebut. “Bea Cukai kita harus diperbaiki. Menteri Keuangan, kalau pimpinan Bea Cukai tidak mampu segera diganti,” kata Prabowo dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Rabu, (20/5/2026) Djaka Budi Uta

Prabowo Ancam Ganti Bos Bea Cukai Jika Tak Mampu, Beranikah Copot Eks Anak Buahnya?

Krisis Guru dan Ruang Kelas, Pemkab Bandung Terapkan Batas 40 Siswa per Kelas

Pemerintah Kabupaten Bandung menyiapkan kebijakan pembatasan jumlah siswa dalam satu rombongan belajar (rombel) maksimal 40 murid menjelang pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026. Langkah ini dilakukan untuk menyesuaikan kondisi kekurangan tenaga pengajar dan keterbatasan ruang kelas di sejumlah sekolah. Bupati Bandung, Dadang Supriatna, menjelaskan pembatasan jumlah siswa per kelas dinilai dapat membantu menekan beban guru sekaligus membuat proses belajar mengajar lebih efektif. M

Krisis Guru dan Ruang Kelas, Pemkab Bandung Terapkan Batas 40 Siswa per Kelas

Rusia-China Tolak Sanksi dan Penyitaan Aset, Soroti Pembekuan Dana Rusia di AS dan Eropa

Rusia dan China mengecam pemblokiran, pembekuan, atau penyitaan aset serta properti milik negara asing. “Para pihak mengecam inisiatif terkait pemblokiran, pembekuan, atau penyitaan aset dan properti negara asing serta menegaskan hak mereka untuk mengambil langkah balasan sesuai norma hukum internasional,” demikian isi pernyataan tentang penguatan lebih lanjut kemitraan komprehensif dan kerja sama strategis Rusia-China, Rabu. (20/5/2026) Dalam pernyataan itu, kedua negara juga menyerukan penghap

Rusia-China Tolak Sanksi dan Penyitaan Aset, Soroti Pembekuan Dana Rusia di AS dan Eropa

Petani Sawit Khawatir Monopoli Ekspor Lemahkan Harga dan Akses Pasar

Ketua Umum Persatuan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) Mansuetus Darto menilai transparansi sangat penting dalam regulasi Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA) termasuk komoditas sawit. Hal ini menyusul Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA) yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks MPR, DPR, DPD RI, Jakarta, Rabu, (20/5/2026). “Penguatan sawit berkelanjutan tidak dapat

Petani Sawit Khawatir Monopoli Ekspor Lemahkan Harga dan Akses Pasar

Warga Diminta Rekam Aparat Nakal, Jalur Lapor ke Presiden Belum Dijelaskan

Presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat merekam aparat yang bertindak tidak sesuai aturan dan melaporkannya langsung kepada dirinya. Namun, dalam pidatonya, Prabowo belum menjelaskan mekanisme resmi pelaporan langsung tersebut, termasuk kanal aduan dan perlindungan bagi warga yang merekam aparat bermasalah. “Rakyat kita sudah punya gadget semua, kalau ada kelakuan aparat yang tidak beres, saya minta rakyat video, langsung video. Jangan kau melawan, jangan dilawan, video saja, lapor langsung

Warga Diminta Rekam Aparat Nakal, Jalur Lapor ke Presiden Belum Dijelaskan

Potensi Minyak 11,3 Miliar Barel Masih Terganjal Aturan Insentif

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyiapkan aturan baru untuk memberi insentif dalam rangka mempercepat pengembangan minyak dan gas bumi nonkonvensional (MNK). “Kami coba revisi beberapa peraturan yang memungkinkan untuk kami bisa percepat (pengembangan MNK),” ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman ketika ditemui di sela-sela IPA Convex, Tangerang, Banten, Rabu (20/5/2026) malam. Laode menjelaskan bahwa Kementerian ESDM sudah me

Potensi Minyak 11,3 Miliar Barel Masih Terganjal Aturan Insentif