AFU.id

Indeks Berita

Dua Bupati Kena OTT Beruntun, PDIP Kritik Lemahnya Pencegahan KPK

Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, menilai operasi tangkap tangan atau OTT terhadap kepala daerah yang terus berulang menunjukkan lemahnya fungsi pencegahan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Kritik itu disampaikan setelah dua kepala daerah terjerat OTT KPK dalam waktu berdekatan. Keduanya yakni Bupati Kuantan Singingi, Suhardiman Amby, dan Bupati Langkat, Syah Afandin. Deddy mengatakan maraknya OTT terhadap kepala daerah menjadi alarm bahwa pemberantasan korupsi belum men

Dua Bupati Kena OTT Beruntun, PDIP Kritik Lemahnya Pencegahan KPK

Kerusakan Pesisir Capai 770 Ribu Hektare, Pemulihan Ekosistem Mangrove Butuh Konsistensi

Pemulihan ekosistem mangrove di kawasan pesisir rawan mengalami kegagalan akibat minimnya pengawasan pasca-penanaman bibit baru. Kondisi ini memperparah risiko abrasi pantai yang mengancam pemukiman warga secara meluas. Melansir website Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia (KLH/BPLH RI), Minggu (5/7/2026), langkah rehabilitasi kawasan pesisir ini terus diakselerasi melalui gerakan penanaman massal. Upaya penanggulangan bencana rob tersebut dilakukan

Kerusakan Pesisir Capai 770 Ribu Hektare, Pemulihan Ekosistem Mangrove Butuh Konsistensi

Sebelum Terbakar, TPA Jatiwaringin Ternyata Pernah Disanksi KLH

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten, ternyata pernah mendapat sanksi administrasi dari Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup atau KLH/BPLH sebelum terbakar. Sanksi itu diberikan pada 2025 terkait tata kelola TPA yang dinilai belum baik. Kini, TPA Jatiwaringin terbakar hingga enam hari dan area terdampak api diperkirakan mencapai sekitar 15 hektare. Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan KLH, Irjen Rizal Irawan, mengatakan pihaknya

Sebelum Terbakar, TPA Jatiwaringin Ternyata Pernah Disanksi KLH

Keterbatasan Fasilitas Permanen Akut, Akses Pendidikan Berkualitas di Jakarta Dipaksa Ekspansi

Akses pendidikan berkualitas bagi kelompok masyarakat miskin perkotaan sering kali terhambat oleh minimnya ketersediaan ruang kelas baru yang representatif. Kelangkaan infrastruktur sekolah di wilayah padat penduduk memicu ketimpangan sosial yang semakin mendalam. Melansir website Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI), Minggu (5/7/2026), percepatan penyediaan fasilitas belajar terpadu kini mulai difokuskan melalui skema renovasi bangunan rintisan di beberapa wilayah administratif.

Keterbatasan Fasilitas Permanen Akut, Akses Pendidikan Berkualitas di Jakarta Dipaksa Ekspansi

Paparan Asap TPA Jatiwaringin Memburuk, Pelayanan Kesehatan Darurat Terkendala Jarak

Pelayanan kesehatan darurat di wilayah pesisir Banten rawan lumpuh akibat kepulan asap beracun dari pembakaran sampah. Kondisi semakin parah oleh buruknya penataan infrastruktur pembuangan akhir yang mengancam keselamatan sistem pernapasan warga sekitar. Melansir website Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI), Minggu (5/7/2026), alokasi bantuan logistik mulai dikirimkan menuju lokasi bencana. Langkah evakuasi medis darurat dijalankan oleh Pusat Krisis Kesehatan guna mengantisipas

Paparan Asap TPA Jatiwaringin Memburuk, Pelayanan Kesehatan Darurat Terkendala Jarak

Ancaman Krisis Global Meluas, Alokasi Investasi Pendidikan Diuji

Investasi pendidikan melalui alokasi dana fiskal nasional rawan menghadapi tantangan daya serap infrastruktur digital di berbagai daerah. Hambatan birokrasi itu berisiko memperlambat pencetakan generasi talenta unggul yang adaptif terhadap dinamika perkembangan teknologi modern. Melansir website Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI), Minggu (5/7/2026), pengalokasian kas negara untuk investasi pendidikan tahun ini diarahkan untuk menopang transformasi ekonomi jangka panjang. Langk

Ancaman Krisis Global Meluas, Alokasi Investasi Pendidikan Diuji

Cadangan Beras Aman 8 Bulan, Distribusi Ketahanan Pangan Daerah Diperketat

Ketahanan pangan menjadi pilar strategis yang menentukan kedaulatan sebuah negara di tengah ancaman krisis pasokan global. Fondasi yang kuat pada sektor agraria sangat krusial untuk mencegah kelaparan masif di masyarakat. Melansir website Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia (Polkam RI), Minggu (5/7/2026), pemerintah pusat tengah memperluas cetak lahan sawah secara masif. Langkah taktis itu diambil demi mewujudkan ambisi sebagai lumbung komoditas dunia

Cadangan Beras Aman 8 Bulan, Distribusi Ketahanan Pangan Daerah Diperketat

Kepatuhan Industri Rendah, Akselerasi Pembangunan Berkelanjutan Terancam Hadapi Jalan Buntu

Pembangunan berkelanjutan di wilayah domestik kini menghadapi tantangan berat akibat tingginya akumulasi kerusakan ekosistem lingkungan. Kelalaian kolektif dalam menjaga daya dukung alam berisiko memicu krisis ekologis yang berkepanjangan bagi generasi mendatang. Melansir website Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia (KLH/BPLH RI), Minggu (5/7/2026), pemulihan kerusakan bumi memerlukan gerakan pertobatan ekologis secara masif dari seluruh lapisan mas

Kepatuhan Industri Rendah, Akselerasi Pembangunan Berkelanjutan Terancam Hadapi Jalan Buntu

Anak Krakatau Siaga III, Nelayan Pandeglang Tetap Melaut demi Menyambung Hidup

Kenaikan status Gunung Anak Krakatau menjadi Level III atau Siaga tidak menghentikan aktivitas nelayan di Kabupaten Pandeglang, Banten. Para nelayan tetap melaut mencari ikan selama kondisi di lapangan masih memungkinkan. Bagi mereka, laut masih menjadi sumber utama untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Wakil Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia atau HNSI Ranting Labuan, Jumami, mengatakan belum ada penghentian aktivitas melaut setelah status Gunung Anak Krakatau naik menjadi Siaga. “Nela

Anak Krakatau Siaga III, Nelayan Pandeglang Tetap Melaut demi Menyambung Hidup

Kesiapan Sarana Prasarana Rendah, Antisipasi MPLS Sekolah Rakyat Diperketat

Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Sekolah Rakyat rawan terkendala akibat buruknya kesiapan fasilitas dasar daerah. Ketidaksiapan sarana prasarana air bersih dan pasokan listrik berisiko mengganggu kenyamanan adaptasi fisik para siswa baru. Melansir website Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI), Minggu (5/7/2026), masa transisi menuju status permanen membutuhkan pemetaan masalah secara menyeluruh sejak dini. Evaluasi berkala mencakup peninjauan kapasitas tenaga pendidik guna

Kesiapan Sarana Prasarana Rendah, Antisipasi MPLS Sekolah Rakyat Diperketat