AFU.id

Indeks Berita

Tanpa Talenta dan Pusat Data, RI Berisiko Jadi Pasar AI Global

Wacana kedaulatan kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) di Indonesia dinilai masih menghadapi tantangan mendasar. Di tengah dorongan untuk membangun teknologi AI nasional, kesiapan talenta, infrastruktur digital, pusat data, hingga dukungan kebijakan dinilai belum sepenuhnya memadai. Dalam diskusi Indonesia AI Ethics Summit di Jakarta, Rabu (17/6/2026), Director and Chief Legal & Regulatory Officer Indosat Reski Damayanti mengatakan pengembangan AI nasional tidak bisa hanya berfokus

Demo Mahasiswa di Malang Tuntut Evaluasi MBG hingga Pengesahan RUU Perampasan Aset

Ratusan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Alun-Alun Tugu, Kota Malang, Jawa Timur, Rabu, (17/6/2026). Massa menyampaikan sejumlah tuntutan, mulai dari evaluasi Program Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, hingga percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset. Aksi berlangsung di depan Gedung DPRD dan Balai Kota Malang. Massa mulai datang sekitar pukul 13.00 WIB dan menyampaikan tuntutan secara bergantian. Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita menemu

Demo Mahasiswa di Malang Tuntut Evaluasi MBG hingga Pengesahan RUU Perampasan Aset

Pemerintah Dorong Land Value Capture, Siapa Paling Diuntungkan dari Kenaikan Nilai Kawasan?

Pemerintah mendorong skema Land Value Capture atau Pengelolaan Perolehan Peningkatan Nilai Kawasan sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur di tengah keterbatasan fiskal. Skema ini memanfaatkan kenaikan nilai kawasan akibat pembangunan infrastruktur untuk kembali membiayai proyek publik. Pelaksana Tugas Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Kementerian Koordinator Perekonomian Dida Gardera mengatakan pembangunan infrastruktur menjadi syarat penting untuk mengejar

Pemerintah Dorong Land Value Capture, Siapa Paling Diuntungkan dari Kenaikan Nilai Kawasan?

Bahu Jalan Jadi Parkir Liar, 206 Motor di SPB Kembangan Ditindak Petugas

Petugas gabungan Pemerintah Kota Jakarta Barat menindak ratusan kendaraan dalam operasi penertiban parkir liar di kawasan Sentra Primer Barat, Kembangan, Rabu, (17/6/2026). Penindakan dilakukan untuk mengembalikan fungsi jalan, mengurai titik kemacetan, serta menekan praktik pungutan liar yang muncul dari parkir ilegal di bahu jalan dan trotoar. Kepala Satpel Perhubungan Kecamatan Kembangan Dedi Setiadi mengatakan operasi dilakukan setelah pihaknya menerima laporan masyarakat terkait bahu jalan

Bahu Jalan Jadi Parkir Liar, 206 Motor di SPB Kembangan Ditindak Petugas

Petugas Gulkarmat Evakuasi Jenazah dari Lantai Dua Rumah di Pulogadung

Petugas Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur mengevakuasi jenazah seorang warga dari lantai dua rumah di wilayah RT 17/RW 05, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung, Selasa, (16/6/2026) malam. Evakuasi dilakukan karena posisi jenazah berada di lantai dua dengan akses rumah yang sempit sehingga menyulitkan proses pemulasaraan oleh keluarga dan warga sekitar. Kepala Seksi Operasi Sudin Gulkarmat Jakarta Timur Abdul Wahid mengatakan petugas menerima permintaan bantuan un

Petugas Gulkarmat Evakuasi Jenazah dari Lantai Dua Rumah di Pulogadung

Purbaya Cari Dana ke China, Upaya Kurangi Ketergantungan pada Dolar

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bertemu Menteri Keuangan China Lan Fo’an di Beijing untuk membahas penguatan akses pembiayaan bagi Indonesia sekaligus memperluas kerja sama keuangan yang dapat mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS. Namun hingga kini pemerintah belum menjelaskan berapa nilai dana yang dijajaki, skema pembiayaannya, maupun sektor yang akan menjadi sasaran pendanaan. Pertemuan itu disebut sebagai bagian dari upaya pemerintah memperluas sumber pembiayaan dan memperkuat h

Purbaya Cari Dana ke China, Upaya Kurangi Ketergantungan pada Dolar

Program Desa Wisata Diklaim Berdampak, Data Masih Bertumpu pada 50 Desa ADWI

Kementerian Pariwisata mengklaim program Desa Wisata telah memberi dampak positif terhadap pengembangan destinasi dan ekonomi masyarakat. Namun, data kinerja yang dipaparkan pemerintah masih bertumpu pada 50 desa wisata penerima Anugerah Desa Wisata Indonesia 2024, sementara total desa wisata yang tercatat mencapai 6.262 desa. Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengatakan program pengembangan desa wisata dilakukan melalui strategi bertahap sesuai tingkat perkembangan masing-masing desa.

Program Desa Wisata Diklaim Berdampak, Data Masih Bertumpu pada 50 Desa ADWI

Gugatan soal Posisi Polri di Bawah Presiden Dicabut, MK Tutup Perkara

Mahkamah Konstitusi mengabulkan penarikan kembali uji materi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yang mempersoalkan kedudukan Polri langsung di bawah Presiden. Gugatan dalam Perkara Nomor 63/PUU-XXIV/2026 itu sebelumnya meminta agar Polri ditempatkan di bawah Presiden melalui menteri yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri atau Kementerian Dalam Negeri. “Mengabulkan penarikan kembali permohonan para pemohon,” kata Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pengucapan putusan atau keteta

Gugatan soal Posisi Polri di Bawah Presiden Dicabut, MK Tutup Perkara

KemenHAM Pegang Anggaran Rp953 Miliar, Publik Butuh Bukti Bukan Janji

Komisi XIII DPR RI menyetujui usulan anggaran Kementerian Hak Asasi Manusia tahun 2027 sebesar Rp953,1 miliar. Anggaran itu diklaim akan digunakan untuk memperkuat penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia. Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan anggaran tersebut diarahkan untuk menjalankan fungsi utama kementerian, mulai dari perumusan kebijakan, penguatan kesadaran HAM, pelayanan pengaduan, penilaian kepatuhan, hingga pengembangan sistem satu data HAM. “Al

KemenHAM Pegang Anggaran Rp953 Miliar, Publik Butuh Bukti Bukan Janji

Sengketa Lahan PT PMC vs Warga Sukajaya Bogor, Konflik 30 Tahun Warga Tuntut Reforma Agraria

Konflik agraria yang terpendam selama 30 tahun antara PT Prima Mustika Candra (PMC) dan masyarakat Desa Sukajaya, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, akhirnya meledak juga. Warga desa bersama mahasiswa dan elemen masyarakat sipil yang tergabung dalam Aliansi Sukajaya Melawan, bergerak menggeruduk Kantor Bupati Bogor, Rabu (17/6/2026). Mereka mendesak Bupati Bogor Rudy Susmanto segera menyelesaikan sengketa lahan antara masyarakat dan perusahaan yang sudah berlangsung sejak tahun 1997 itu. Juru

Sengketa Lahan PT PMC vs Warga Sukajaya Bogor, Konflik 30 Tahun Warga Tuntut Reforma Agraria