AFU.id

Indeks Berita

Hukum Koneksitas Dipertanyakan, Keadilan untuk Andrie Yunus Menggantung di Meja Peradilan

Percakapan dalam kanal Akbar Faizal Uncensored kembali menyalakan bara lama: bagaimana hukum bekerja ketika pelaku berasal dari militer, sementara korban adalah warga sipil. Dalam diskusi panas antara Akbar Faizal dan Soleman Ponto, satu pertanyaan terus berputar tanpa jawaban tuntas—di mana letak keadilan bagi Andrie Yunus? Logika sederhana yang diajukan publik sebenarnya tidak rumit: jika pelaku adalah militer dan korban adalah sipil, maka peradilan umum seharusnya menjadi arena. Namun, hukum

Hukum Koneksitas Dipertanyakan, Keadilan untuk Andrie Yunus Menggantung di Meja Peradilan

Dendam, Psikologi TNI, dan Jalan Panjang Keadilan Andrie Yunus

Suasana diskusi di kanal Akbar Faizal Uncensored terasa tegang sejak menit awal. Akbar Faizal tak menyembunyikan kegelisahannya saat mengulik satu nama yang terus bergaung di ruang publik: Andrie Yunus. Di seberangnya, Soleman Ponto—mantan Kepala BAIS—membuka lapisan demi lapisan penjelasan yang tak selalu nyaman didengar. Narasi “dendam” menjadi titik paling kontroversial. Soleman menyebut, dalam banyak kasus, emosi personal bisa menjadi pemicu awal tindakan ekstrem. Ia menggambarkan bagaimana

Dendam, Psikologi TNI, dan Jalan Panjang Keadilan Andrie Yunus

Debat Panas AFU: Soleman Ponto Bongkar Akar Dendam Kasus Andrie Yunus, Soroti Rapuhnya Relasi Sipil-Militer

Diskusi di kanal Akbar Faizal Uncensored kembali memantik percakapan publik. Kali ini, tema yang diangkat bukan sekadar peristiwa hukum, melainkan luka lama dalam relasi sipil dan militer yang kembali terbuka: kasus kekerasan terhadap aktivis Andrie Yunus. Dipandu Akbar Faizal, perbincangan menghadirkan Soleman Ponto, mantan Kepala BAIS TNI. Diskusi berlangsung tajam, penuh tarik-menarik argumen, dan sesekali terasa seperti ruang interogasi terhadap sistem yang lebih besar dari sekadar pelaku di

Debat Panas AFU: Soleman Ponto Bongkar Akar Dendam Kasus Andrie Yunus, Soroti Rapuhnya Relasi Sipil-Militer

Satu Lagi Prajurit TNI Gugur di Lebanon, RI Minta PBB Investigasi

Duka mendalam kembali menyelimuti tanah air. Di tengah eskalasi konflik yang terus memanas di perbatasan Lebanon Selatan. Jumlah ksatria bangsa yang gugur dalam misi perdamaian PBB di Lebanon atau United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) kini bertambah menjadi empat orang. Jumat (24/4/2026), UNIFIL secara resmi mengumumkan bahwa Prajurit Kepala (Praka) Rico Pramudia (31) meninggal dunia di rumah sakit setelah berjuang melawan luka berat yang dideritanya. Praka Rico merupakan korban dari

Satu Lagi Prajurit TNI Gugur di Lebanon, RI Minta PBB Investigasi

Nihil Penegakan Hukum Peristiwa Mei 1998, Bukti 28 Tahun Negara Abai terhadap Hak Warga Negaranya

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak pentingnya percepatan penegakan hukum atas Peristiwa Mei 1998 sebagai bagian dari upaya negara memastikan kepastian hukum, keadilan, dan pemulihan korban, menyusul putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang menolak gugatan korban terkait pernyataan pejabat publik. Komisioner Komnas HAM Amiruddin Al Rahab dalam keterangannya di Jakarta, Kamis menilai putusan tersebut harus disikapi dengan langkah konkret penegakan hukum agar ti

Nihil Penegakan Hukum Peristiwa Mei 1998, Bukti 28 Tahun Negara Abai terhadap Hak Warga Negaranya

Bersih-bersih Partai Politik, Menguji Rekomendasi Tata Kelola Partai Antikorupsi dari KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai tetap berwenang untuk melakukan kajian pencegahan korupsi pada partai politik (parpol), termasuk terkait tata kelolanya yang sudah dikaji oleh Direktorat Monitoring. "Sesuai dengan tugas dan fungsinya, KPK tetap berwenang melakukan kajian untuk mencegah terjadinya korupsi," ujar Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Aminudin kepada para jurnalis di Jakarta, Jumat. Ia menyampaikan tersebut setelah ramai tanggapan dari legislator maupun politisi terhadap s

Bersih-bersih Partai Politik, Menguji Rekomendasi Tata Kelola Partai Antikorupsi dari KPK

Usaha Menkeu Purbaya Perkuat Nilai Tukar Rupiah Lewat Aturan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan revisi aturan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) segera terbit dalam waktu dekat. Saat ini, beleid tersebut sudah berada di Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). “DHE SDA sudah di Kantor Mensesneg. Sebentar lagi dikeluarkan (terbit), enggak lama lagi mungkin,” ujarnya dalam taklimat media di Jakarta, Jumat. Dalam revisi tersebut terdapat sejumlah skema pengecualian. Namun, Purbaya belum merinci detail pengecualian di

Usaha Menkeu Purbaya Perkuat Nilai Tukar Rupiah Lewat Aturan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam

Kemendagri Tiru Semangat Keraton, Ada Krisis Etika Kepemimpinan

Direktur Organisasi Kemasyarakatan Kementerian Dalam Negeri Wahyu Chandra Kusuma mengatakan nilai historis dalam kerajaan keraton Nusantara yang masih ada turun temurun sampai saat ini masih digunakan oleh pemerintah dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan dan ketatanegaraan. “Dua kitab yang merupakan warisan sejarah yang digunakan sampai dengan saat ini. Negara Kertagama, Suta Soma menjadi bagian dari penyelenggaraan ketatanegaraan,” kata Chandra dalam acara pembukaan pameran lukisan Revitali

Kemendagri Tiru Semangat Keraton, Ada Krisis Etika Kepemimpinan

Status Darurat Energi Negara-negara Oceania, Kepulauan Marshall Berharap Banyak ke AS

Kepulauan Marshall menghadapi ketidakpastian pasokan bahan bakar dalam dua bulan ke depan akibat konflik di Timur Tengah, kata Menteri Keuangan David Paul, menyoroti kerentanan energi negara kepulauan terpencil tersebut. “Secara realistis, situasinya masih sangat dinamis dan apa pun bisa terjadi. Saya tidak bisa memprediksi arahnya,” ujar Paul dalam wawancara dengan RNZ Pacific seperti dikutip RIA Novosti di Jakarta, Jumat. Ia mengatakan negaranya kini “bergantung pada pasar”, karena sekitar 90

Status Darurat Energi Negara-negara Oceania, Kepulauan Marshall Berharap Banyak ke AS

Infertilitas: Hilangnya Harapan Memiliki Anak dan Koneksi Masa Depan

Membangun keluarga merupakan impian hampir setiap pasangan dan biasanya keduanya ingin memberikan kontribusi dan perencanaan terbaiknya untuk mewujudkan hal tersebut. Namun, hal tersebut dapat berubah menjadi kekecewaan dan memberikan tekanan emosional pada pasangan jika harus dihadapkan dengan infertilitas atau kemandulan. Menurut psikoterapis trauma reproduksi yang bekerja di California, Oregon, dan Wisconsin, Fenella Das Gupta, Ph.D., MFT, seringkali perasaan cinta di antara keduanya masih ad

Infertilitas: Hilangnya Harapan Memiliki Anak dan Koneksi Masa Depan