AFU.id

Indeks Berita

Komisi III DPR RI Akan Panggil Penegak Hukum Terkait Pemenuhan Hak ABK Fandi Ramadhan

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menjadwalkan pemanggilan terhadap penyidik dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait kasus dugaan tindak pidana penyelundupan dua ton narkoba yang menjerat Anak Buah Kapal (ABK), yakni Fandi Ramadhan. Langkah tersebut hadir untuk mengevaluasi proses hukum, menyusul vonis lima tahun penjara yang Pengadilan Negeri (PN) Batam jatuhkan kepada Fandi Ramadhan. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman menyampaikan rencana tersebut untuk memastika

Komisi III DPR RI Akan Panggil Penegak Hukum Terkait Pemenuhan Hak ABK Fandi Ramadhan

Sentuh Rp1,62 Triliun, 707.477 Peserta Didik Terima KJP Plus dari Pemprov DKI Jakarta

Sebanyak 707.477 peserta didik di wilayah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta akan menerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus. Sebagai informasi, KJP Plus adalah program milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang merupakan bantuan di sektor pendidikan. Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan pun mulai menyalurkan bantuan tahap pertama tersebut ke berbagai jenjang. Mulai dari Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekola

Sentuh Rp1,62 Triliun, 707.477 Peserta Didik Terima KJP Plus dari Pemprov DKI Jakarta

Angkut 3,2 Juta Penumpang, Kemenhub RI Siapkan 841 Kapal untuk Periode Lebaran 2026

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Kemenhub RI) menyiapkan 841 kapal selama periode Angkutan Laut Lebaran 2026. Melansir website Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) pada Jumat, 6 Maret 2026, jumlah tersebut akan mengangkut sekitar 3,2 juta penumpang. “Oleh sebab itu, pemerintah memastikan kesiapan armada dan layanan pelabuhan untuk mendukung kelancaran perjalanan masyarakat selama periode Lebaran 2026,” ungkap Menteri Perhubungan (Menhub) RI, Dudy Purwagandhi. Dudy Purwagandhi

Angkut 3,2 Juta Penumpang, Kemenhub RI Siapkan 841 Kapal untuk Periode Lebaran 2026

Gembleng Kompetensi Industri Nasional, Kemenperin RI Kirim 4.000 SDM ke Jerman

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia (Kemenperin RI) terus berupaya menggembleng kualitas kompetensi industri nasional. Upaya tersebut untuk memastikan kesiapan tenaga kerja industri Indonesia memiliki kompetensi unggul dan mampu bersaing di tingkat global. Salah satu langkahnya dengan melalui berbagai kerja sama internasional yang membuka peluang peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) industri nasional. Menteri Perindustrian (Menperin) RI, Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaika

Gembleng Kompetensi Industri Nasional, Kemenperin RI Kirim 4.000 SDM ke Jerman

PN Batam Vonis 5 Tahun ABK Fandi Ramadhan, Habiburokhman: Hakim Berhasil Jaga Marwah Keadilan

Habiburokhman lega atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Batam yang tidak menjatuhkan hukuman mati kepada anak buah kapal (ABK), yakni Fandi Ramadhan. Kini, ABK yang menjadi terdakwa kasus penyelundupan narkotika tersebut divonis lima tahun penjara, jauh lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Habiburokhman menilai vonis tersebut mencerminkan keberanian hakim dalam menerapkan asas keadilan substantif dan menjaga marwah konstitusi. Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakya

PN Batam Vonis 5 Tahun ABK Fandi Ramadhan, Habiburokhman: Hakim Berhasil Jaga Marwah Keadilan

Habiburokhman Pastikan Komisi III Kawal Kasus Nabilah O’Brien: Jangan Ada Warga Dikriminalisasi

Komisi III DPR RI menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk membahas kasus dugaan kriminalisasi terhadap Nabilah O’Brien, pemilik restoran Bibi Kelinci di Jakarta Selatan. Rapat ini menyusul penetapan Nabilah sebagai tersangka setelah dirinya melaporkan aksi pencurian di restorannya sendiri. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengonfirmasi bahwa pertemuan tersebut akan dilaksanakan pada Senin, 9 Maret 2026, di Gedung DPR RI, Senayan. Agenda ini bertujuan menjalankan fungsi pengaw

Habiburokhman Pastikan Komisi III Kawal Kasus Nabilah O’Brien: Jangan Ada Warga Dikriminalisasi

Harga Minyak Dunia Meroket, Rocky Gerung Sarankan Prabowo Tunda Program Makan Bergizi Gratis

Lonjakan harga minyak dunia akibat memanasnya konflik di Timur Tengah, khususnya langkah Iran menutup Selat Hormuz, dinilai akan berdampak fatal pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menyikapi hal ini, pengamat politik Rocky Gerung menyarankan Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil langkah berani dengan menunda atau membatalkan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Rocky menjelaskan bahwa kenaikan harga BBM akan otomatis memicu inflasi harga bahan pangan. Akibatnya, patokan harga

Harga Minyak Dunia Meroket, Rocky Gerung Sarankan Prabowo Tunda Program Makan Bergizi Gratis

KPK Ungkap Direktur Perusahaan Pemenang Proyek Outsourcing Adalah ART Bupati Pekalongan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa Direktur Utama PT Raja Nusantara Berjaya (RNB), Rul Bayatun, ternyata berstatus sebagai asisten rumah tangga (ART) dari tersangka Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq. "Info terakhir yang kita dapat itu dia menyebutnya ART gitu ya. ART-nya FAR," ujar Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu kepada wartawan di Jakarta, Kamis, 5 Maret 2026. Perusahaan pemenang proyek pengadaan jasa outsourcing senilai Rp46 miliar tersebut diketahui pa

KPK Ungkap Direktur Perusahaan Pemenang Proyek Outsourcing Adalah ART Bupati Pekalongan

Tanggapi Kasus Fadia Arafiq, Eks Penyidik Senior KPK Tegaskan Keterlibatan Pejabat di Pengadaan Bisa Langsung Dipidana

Mantan Penyidik Senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Praswad Nugraha, menilai langkah penerapan Pasal 12 huruf i UU Tipikor terhadap Bupati Pekalongan Fadia Arafiq menandai pergeseran fokus penegakan hukum dari pola suap menuju konflik kepentingan pada Jumat, 6 Maret 2026. Penggunaan aturan hukum tersebut dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Pekalongan menunjukkan bahwa keterlibatan pejabat negara di proyek pengadaan sudah cukup kuat untuk dijadikan sebagai dasar pidana. "Penegakan hukum

Tanggapi Kasus Fadia Arafiq, Eks Penyidik Senior KPK Tegaskan Keterlibatan Pejabat di Pengadaan Bisa Langsung Dipidana

OTT Fadia Arafiq Berbeda, KPK Gunakan Pasal Konflik Kepentingan Pengadaan Barang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan penggunaan pasal benturan kepentingan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, merupakan delik formil yang cukup dibuktikan perbuatannya tanpa perlu melihat akibat kerugiannya. "Sehingga cukup dibuktikan apakah perbuatannya telah memenuhi rumusan delik, tanpa harus melihat adanya akibat dari perbuatannya tersebut," tegas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu di Jakarta, Kamis, 5 Maret 2026. Langkah hukum in

OTT Fadia Arafiq Berbeda, KPK Gunakan Pasal Konflik Kepentingan Pengadaan Barang