AFU.id

Indeks Berita

Komplotan Residivis Curanmor Ditangkap, Senpi Rakitan Disiapkan Hadapi Perlawanan Korban

Polisi menangkap komplotan pencuri sepeda motor yang kerap beraksi di sejumlah wilayah DKI Jakarta. Tiga pelaku yang merupakan residivis itu ditangkap setelah polisi membuntuti gerak-gerik mereka dari kawasan Pondok Indah hingga Taman Sari. Dari tangan para tersangka, polisi menemukan dua senjata api rakitan dan puluhan barang bukti hasil kejahatan. Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Joko Adi mengatakan penangkapan bermula saat petugas patroli mencurigai salah satu pelaku di kaw

Komplotan Residivis Curanmor Ditangkap, Senpi Rakitan Disiapkan Hadapi Perlawanan Korban

Pimpinan Ponpes Garut Jadi Tersangka dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Santriwati

Seorang santriwati di Kabupaten Garut masih menjalani pendampingan psikologis setelah melaporkan dugaan tindak pidana asusila yang diduga dilakukan pimpinan pondok pesantren tempat ia belajar. Di tengah proses pemulihan korban, Polres Garut telah menahan AN (45) setelah menetapkannya sebagai tersangka. Kasi Humas Polres Garut Ipda Susilo Adi mengatakan AN ditetapkan sebagai tersangka sejak Selasa. Status perkara dinaikkan dari penyelidikan ke penyidikan setelah polisi memeriksa korban, sejumlah

Pimpinan Ponpes Garut Jadi Tersangka dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Santriwati

Ironi Pajak: UMKM Makin Dicekik, Pajak Pejabat Malah Dibayari Negara

Per 1 Juli 2026, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan resmi mengimplementasikan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025. Aturan ini menunjuk empat raksasa marketplace Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli—sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,5% dari peredaran bruto. Meski penunjukan sudah ketok palu, pemerintah memberikan masa transisi satu bulan sebelum pemotongan langsung ke rekening pedagang dimulai pada 1 Agustus 2026. DJP menegaskan, langk

Ironi Pajak: UMKM Makin Dicekik, Pajak Pejabat Malah Dibayari Negara

Indonesia-Belarus Resmikan Roadmap Kerja Sama, Sektor Pangan Energi Jadi Prioritas

Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Aleksandr Lukashenko di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (2/7/2026). Lukashenko tiba di Istana Kepresidenan sekitar pukul 11.23 WIB dengan pengawalan pasukan motoris dan berkuda. Kedatangannya disambut langsung oleh Prabowo sebelum kedua kepala negara mengikuti upacara penyambutan kenegaraan. Usai upacara penyambutan, kedua kepala negara melakukan sesi foto bersama dan penandatanganan buku tamu negara sebelum melanjutkan perte

Indonesia-Belarus Resmikan Roadmap Kerja Sama, Sektor Pangan Energi Jadi Prioritas

MA Tambah Hukuman Eks Dirjen Anggaran di Kasus Jiwasraya Jadi 2 Tahun

Mahkamah Agung memperberat hukuman mantan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata dalam perkara korupsi pengelolaan keuangan dan investasi PT Asuransi Jiwasraya. Pidana penjara Isa naik dari satu tahun enam bulan menjadi dua tahun, sementara dendanya digandakan menjadi Rp200 juta. Dalam amar putusan kasasi, MA menolak kasasi yang diajukan penuntut umum dan terdakwa, tetapi memperbaiki pidana. Isa juga dijatuhi denda Rp200 juta subsider 80 hari kurungan, naik dari putusa

MA Tambah Hukuman Eks Dirjen Anggaran di Kasus Jiwasraya Jadi 2 Tahun

Jual Beli Jabatan Kepala Daerah Berulang, Bupati Kuansing Jadi yang Ketiga dalam Setahun

Kasus dugaan jual beli jabatan kembali menjerat kepala daerah. Setelah Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko dan Bupati Pati Sudewo, kini giliran Bupati Kuantan Singingi atau Kuansing, Riau, Suhardiman Amby, ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam setahun terakhir, tiga kepala daerah terseret perkara jual beli jabatan dengan modus berbeda. Ada yang diduga meminta uang untuk mempertahankan jabatan, memungut biaya dari perangkat desa, hingga membarter kursi Sekretaris Daerah

Jual Beli Jabatan Kepala Daerah Berulang, Bupati Kuansing Jadi yang Ketiga dalam Setahun

Latsarmil Dievaluasi, Peserta Diizinkan Pakai Ponsel Satu Jam Sepekan

Peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang digagas untuk melatih calon manajer Koperasi Desa (KDMP) dan Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP) kini hanya diizinkan menggunakan telepon seluler selama satu jam setiap pekan. Kebijakan tersebut diterapkan setelah evaluasi pelaksanaan pelatihan dasar militer (latsarmil) menyusul meninggalnya sejumlah peserta. Komandan Satuan Pendidikan SPPI Pusdikkes TNI AD, Letkol Ckm Said Jauhari, mengatakan pembatasan penggunaan ponsel bertuj

Latsarmil Dievaluasi, Peserta Diizinkan Pakai Ponsel Satu Jam Sepekan

Bukan Cuma Izin Tinggal, KPK Usut Dugaan Uang di Balik Penindakan Imigrasi Jakbar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperluas pengusutan perkara dugaan pemerasan dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing di lingkungan imigrasi. Penyidik kini menelusuri uang yang diduga diterima saat penindakan keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non-TPI Jakarta Barat. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman tidak lagi hanya menyasar dugaan penerimaan uang dalam layanan izin tinggal. Penyidik juga menelusuri kemungkinan adanya uang yang berkaitan dengan penindak

Bukan Cuma Izin Tinggal, KPK Usut Dugaan Uang di Balik Penindakan Imigrasi Jakbar

Resmi Gantikan Hernawan, Ini Profil Kusfiardi yang Bantu DPR Awasi OJK hingga 2028

DPR RI menyetujui Kusfiardi sebagai anggota Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan (BS OJK) untuk melanjutkan sisa masa jabatan periode 2023–2028. Kusfiardi menggantikan Hernawan Bekti Sasongko yang mengundurkan diri setelah dipercaya menjadi Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK. Persetujuan diberikan dalam rapat paripurna DPR RI, Kamis (2/7/2026), setelah Kusfiardi mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di Komisi XI DPR. Pengisian kursi ini penting karena Badan Supervisi OJK berfungsi membantu DPR m

Resmi Gantikan Hernawan, Ini Profil Kusfiardi yang Bantu DPR Awasi OJK hingga 2028

Usai Disindir PKB Abu-Abu, Puan Balas Singkat: “Nggak Kok, Kita Jelas”

Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan sikap politik partainya tetap jelas setelah PDIP disindir Ketua Fraksi PKB DPR Jazilul Fawaid sebagai partai yang berada di posisi “abu-abu”. “Nggak kok, kita jelas,” kata Puan usai memimpin rapat paripurna di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (2/7/2026). Puan tidak merinci lebih jauh maksud dari pernyataannya tersebut. Ia hanya menegaskan bahwa posisi politik PDIP tidak berada di antara pemerintah dan oposisi. Pernyataan itu muncul di tengah sor

Usai Disindir PKB Abu-Abu, Puan Balas Singkat: “Nggak Kok, Kita Jelas”