AFU.id

Indeks Berita

Kelangkaan BBM di Sumatra: Rantai Pasok Lumpuh, Harga Pangan Terancam Melonjak, UMKM Ikut Tercekik

Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi di Sumatra Utara hingga meluas ke wilayah lain di Sumatra, seperti Aceh, mulai memicu dampak domino yang mengkhawatirkan. Tidak hanya memicu antrean kendaraan yang mengular di berbagai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), krisis ini secara langsung melumpuhkan rantai logistik, memukul sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), menghambat proyek konstruksi, serta mengancam stabilitas harga bahan pangan pokok. Kondisi kelangkaan yang mula

2 media, Cenderung kiri
Kelangkaan BBM di Sumatra: Rantai Pasok Lumpuh, Harga Pangan Terancam Melonjak, UMKM Ikut Tercekik

Penyelesaian Konflik Agraria Buntu, Komnas HAM Usul Lembaga Khusus di Bawah Presiden

Penyelesaian konflik agraria di Indonesia dinilai membutuhkan lembaga khusus yang berada langsung di bawah Presiden. Usulan tersebut disampaikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagai solusi atas kebuntuan penanganan konflik yang selama ini berjalan lambat dan tumpang tindih kewenangan antarinstansi. Rekomendasi itu diserahkan kepada Kementerian ATR/BPN pada Senin (13/7/2026). Menurut Komisioner Bidang Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing, mengatakan lemba

Penyelesaian Konflik Agraria Buntu, Komnas HAM Usul Lembaga Khusus di Bawah Presiden

Aset Negara Dibiarkan Mangkrak Bertahun-tahun, Kontrak Pengelola Bakal Dicabut

Pemerintah akan mencabut kontrak kerja sama pengelolaan aset negara yang tidak dijalankan dan dibiarkan mangkrak selama bertahun-tahun. Penertiban tersebut menyasar aset di bawah Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPK-GBK) dan Pusat Pengelolaan Kompleks Kemayoran (PPK Kemayoran). Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan seluruh perjanjian kerja sama tengah diperiksa satu per satu untuk mengetahui kesesuaian antara kontrak dan pemanfaatan aset di lapangan.

Aset Negara Dibiarkan Mangkrak Bertahun-tahun, Kontrak Pengelola Bakal Dicabut

Profil Kuntadi, Eks Dirdik Kasus BTS hingga Timah yang Diusulkan Pimpin Jampidsus

Jaksa Agung ST Burhanuddin resmi mengusulkan Kuntadi sebagai calon Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus menggantikan Febrie Adriansyah Selasa, 14/7/2026). Nama Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung itu kini tengah diproses melalui Tim Penilai Akhir sebelum Presiden mengambil keputusan. Kuntadi bukan sosok baru dalam penanganan perkara korupsi. Ia pernah menjabat Direktur Penyidikan Jampidsus dan berada di balik pengusutan sejumlah kasus besar, mulai dari korupsi BTS 4G hingga tata niaga t

Profil Kuntadi, Eks Dirdik Kasus BTS hingga Timah yang Diusulkan Pimpin Jampidsus

Siapa Bobby Rizaldi? Anggota BPK yang Dikaitkan dalam Suap Bupati Muara Enim, Ini Profil dan Harta Kekayaannya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Bobby Adhityo Rizaldi di Jakarta, Selasa (14/7/2026), dalam penyidikan kasus suap hasil audit Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim, Sumatera Selatan. Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah barang bukti elektronik yang akan didalami untuk mengungkap perkara tersebut. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan dilakukan berdasarkan petunjuk penyidik yang meyakini terdapat b

Siapa Bobby Rizaldi? Anggota BPK yang Dikaitkan dalam Suap Bupati Muara Enim, Ini Profil dan Harta Kekayaannya

Jaksa Agung Resmi Ajukan Kuntadi, Istana Mulai Proses Calon Jampidsus

Jaksa Agung ST Burhanuddin resmi mengajukan Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Kuntadi sebagai calon Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Surat usulan pengganti Febrie Adriansyah tersebut telah diterima Presiden dan kini memasuki proses penilaian oleh Tim Penilai Akhir. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Jaksa Agung mengirimkan surat pengajuan kepada Presiden pada Selasa. Kuntadi menjadi nama yang diusulkan untuk mengisi jabatan Jampidsus setelah Febrie mengundurkan di

Jaksa Agung Resmi Ajukan Kuntadi, Istana Mulai Proses Calon Jampidsus

Kejari Kebut Kasus Korupsi Griya Dalem Kanjengan, Eks Bupati Tulungagung Maryoto Birowo Kembali Diperiksa

Mantan Bupati Tulungagung Maryoto Birowo telah dua kali diperiksa penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Tulungagung sebagai saksi dalam kasus korupsi pengadaan aset Griya Dalem Kanjengan. Hingga kini, penyidik juga telah memeriksa sekitar 30 saksi dan masih membuka kemungkinan memanggil saksi tambahan untuk mengusut perkara tersebut. Kepala Seksi Intelijen Kejari Tulungagung, Roni, mengatakan pemeriksaan dilakukan terhadap seluruh pihak yang berkaitan dengan proses pengadaan aset, mulai dari pejaba

Kejari Kebut Kasus Korupsi Griya Dalem Kanjengan, Eks Bupati Tulungagung Maryoto Birowo Kembali Diperiksa

Menteri PUPR Dody Hanggodo Buka Suara soal Keponakan Jadi Komisaris

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dody Hanggodo buka suara soal mencuatnya nama Aisyah Zakiyyah sebagai komisaris PT Pembangunan Perumahan (PP). Isu yang beredar luas, Aisyah disebut merupakan keponakan Dodi ramai di media sosial. Berita ini mengambang tanpa penjelasan dan klarifikasi, lalu menjadi liar. Ditemui AFU.ID saat menghadiri podcast Akbar Faizal Uncensored di Jakarta, Rabu (15/7/2026), Dody menjawab isu tersebut dengan memberi tantangan kepada masyarakat. “Yang bisa me

Menteri PUPR Dody Hanggodo Buka Suara soal Keponakan Jadi Komisaris

KPK Periksa Lima Anggota Tim Review BPK Pusat, Usut Perubahan Audit Muara Enim

Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa lima aparatur sipil negara Badan Pemeriksa Keuangan yang tergabung dalam Tim Review Pusat pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun 2025. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami proses perubahan temuan audit yang diduga telah dikondisikan. Kelima saksi berinisial AYB, RN, GNW, FLR, dan ARG diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (15/7/26). Pemanggilan dilakukan sehari setelah penyidik menggeledah rumah Anggota V BPK RI Bobb

KPK Periksa Lima Anggota Tim Review BPK Pusat, Usut Perubahan Audit Muara Enim

Konflik Agraria Buntu, Komnas HAM Desak Presiden Bentuk Lembaga Khusus

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak Presiden membentuk lembaga khusus untuk menangani konflik agraria struktural yang terus berlarut di berbagai daerah. Lembaga tersebut diminta berada langsung di bawah Presiden agar penyelesaian sengketa tanah tidak lagi terhambat ego sektoral, tumpang tindih aturan, dan pembagian kewenangan antarkementerian. Komisioner Bidang Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM Uli Parulian Sihombing mengatakan lembaga khusus tersebut harus memiliki kewena

Konflik Agraria Buntu, Komnas HAM Desak Presiden Bentuk Lembaga Khusus