AFU.id

Indeks Berita

Kuasa Hukum Absen di Sidang Korupsi Chromebook, JPU Nilai Tidak Profesional

Jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Agung (Kejagung) menyesalkan ketidakhadiran penasihat hukum Nadiem Makarim dalam sidang dugaan korupsi Chromebook di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu (22/4). JPU Roy Riady dalam keterangan diterima di Jakarta, Kamis, (23/4/26) menegaskan bahwa ketidakhadiran tersebut merupakan tindakan yang melanggar prinsip kepatuhan dalam proses peradilan. Menurutnya, sikap tersebut merupakan bentuk ketidakprofesionalan.

Kuasa Hukum Absen di Sidang Korupsi Chromebook, JPU Nilai Tidak Profesional

Debat Panas Saiful Mujani vs Iwan Piliang, dari Demokrasi Retak hingga “Kodok dalam Batok”

Podcast Akbar Faizal Uncensored kembali memanas. Dalam satu sesi yang awalnya dirancang sebagai diskusi analitis, perdebatan antara Saiful Mujani dan Narliswandi Iwan Piliang berubah menjadi duel argumen yang tajam, nyaris kehilangan jeda. Saiful membuka dengan nada tegas. Ia menyoroti kasus penyiraman terhadap Andri Yunus sebagai pelanggaran serius dalam kehidupan berbangsa. Baginya, tindakan itu bukan sekadar insiden, melainkan alarm keras tentang bagaimana kekuasaan negara bisa melenceng. “Ka

Debat Panas Saiful Mujani vs Iwan Piliang, dari Demokrasi Retak hingga “Kodok dalam Batok”

8 ASN Kemenaker Terbukti Lakukan Pemerasan, 95 Persen dari 1,14 Juta Izin RPTKA Pakai Uang Suap

Sebanyak delapan aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Ketenagakerjaan terbukti memeras lebih dari 20 agen maupun perusahaan pengurusan izin Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) sebesar Rp130,51 miliar dalam kurun waktu 2017-2025. Hakim anggota Ida Ayu menjelaskan pemerasan dilakukan agar pengesahan izin RPTKA dapat dipercepat. "Terdapat 1,14 juta pengesahan RPTKA pada Direktorat PPTKA Kemenaker, di mana dari jumlah tersebut sebanyak 95 persen dilakukan pemberian uang tidak resmi dala

8 ASN Kemenaker Terbukti Lakukan Pemerasan, 95 Persen dari 1,14 Juta Izin RPTKA Pakai Uang Suap

Saiful Mujani: Pemakzulan Lewat DPR Jarang Berhasil Tanpa Tekanan Publik

Percakapan di kanal Akbar Faizal Uncensored kembali memantik diskursus serius. Dalam episode yang menghadirkan Saiful Mujani dan Narliswandi Iwan Piliang, arah diskusi bergeser dari perdebatan umum menjadi sorotan tajam tentang fondasi demokrasi Indonesia. Saiful Mujani, yang juga dikenal sebagai pendiri Saiful Mujani Research and Consulting, sejak awal menahan diri untuk tidak buru-buru menyimpulkan. Ia justru menekankan pentingnya percakapan yang terfokus. Baginya, problem bangsa tak bisa dise

Saiful Mujani: Pemakzulan Lewat DPR Jarang Berhasil Tanpa Tekanan Publik

Legalitas Lahan Tukar Guling KEK Kura Kura Diperiksa

Pengembang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura menyebutkan lahan tukar guling di Jembrana, Bali, telah memenuhi sejumlah regulasi melalui proses panjang sejak 1996. “Kami lalui sesuai regulasi saat itu. Kalau menggunakan regulasi sekarang, kami no comment. Kami sudah serahkan semua lengkap, semua petanya ada, tapal batas ada, penunjuk ada,” kata Kepala Lisensi dan Regulasi Bali Turtle Island Development (BTID) selaku pengembang KEK Kura Kura, Kundarso melalui keterangan tertulis di Denpasar,

Legalitas Lahan Tukar Guling KEK Kura Kura Diperiksa

Jumlah Titik Api Melonjak, Sensor dan Intervensi Atmosfer Dikerahkan Redam Karhutla

Pemasangan alat sensor yang mengawasi indikator kekeringan pada lahan rentan terbakar menjadi salah satu poin yang disepakati dalam kerja sama antara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)-Kementerian Kehutanan (Kemenhut). Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengatakan bahwa penggunaan alat sensor tersebut merupakan bagian dari upaya integrasi data dan informasi prediksi guna menguatkan perlindungan hutan dari ancaman kekeringan ekstrem sekaligus langkah preventif untuk menekan risiko

Jumlah Titik Api Melonjak, Sensor dan Intervensi Atmosfer Dikerahkan Redam Karhutla

Kasus Korupsi Website Desa Sudah Inkrah, Aksi Massa Tetap Tuntut Pembebasan

Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan bahwa perkara kasus korupsi pembuatan website desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, yang menjerat Toni Aji Anggoro, sudah berstatus inkrah. “Perkara ini sudah berjalan dan sudah inkrah,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna di Jakarta, Rabu (22/4/26). Ia mengatakan meski perkara ini juga ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo, namun kasusnya berbeda dengan Amsal Sitepu. “Tapi kan berbeda kasusnya. Memang ditangani ole

Kasus Korupsi Website Desa Sudah Inkrah, Aksi Massa Tetap Tuntut Pembebasan

Perpres Pembangunan PSEL Terbit, Targetkan Angkut 30.000 Ton Sampah Per Hari di 61 Kota

Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2025 untuk mempercepat pembangunan Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di berbagai wilayah Indonesia. ​Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, menyatakan bahwa melalui aturan baru tersebut pemerintah memberikan jaminan ekonomi yang lebih kuat bagi para investor yang terlibat dalam proyek PSEL. ​"Tarif listrik tetap, yaitu harga beli listrik dari PSEL dipatok sebesar USD 0,2 per kW

Perpres Pembangunan PSEL Terbit, Targetkan Angkut 30.000 Ton Sampah Per Hari di 61 Kota

Tarik Ulur Kenaikan BBM Bersubsidi, Rupiah Masih Terus Nyungsep

Isu mengenai harga BBM subsidi (Pertalite dan Biosolar) kembali menjadi pusat perhatian seiring dengan gejolak harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah yang dinamis di tahun 2026 ini. Terjadi "tarik ulur" opini antara tokoh senior ekonomi dan otoritas keuangan saat ini. Perbedaan pandangan ini mencerminkan dilema antara menjaga stabilitas nilai tukar (moneter) dan menjaga daya beli masyarakat (sosial-ekonomi). Mantan Menko Perekonomian Darmin Nasution mengingatkan, menahan harga BBM subsidi di

Tarik Ulur Kenaikan BBM Bersubsidi, Rupiah Masih Terus Nyungsep

Iwan Piliang Bantah Narasi Pemakzulan: “Pasal 7A Itu Bukan Karet untuk Menjatuhkan Presiden”

Percakapan di kanal YouTube lewat podcast Akbar Faizal Uncensored kembali memanas ketika Narliswandi Iwan Piliang mengambil posisi berseberangan dengan Saiful Mujani. Alih-alih mengikuti arus kritik, Iwan justru mematahkan narasi yang mengaitkan Presiden Prabowo Subianto dengan potensi pemakzulan. Bagi Iwan, demokrasi yang matang justru ditandai oleh pergantian kepemimpinan yang biasa—bukan dramatis. Ia menyinggung praktik di Inggris, di mana pergantian pemimpin bisa terjadi dalam waktu singkat

Iwan Piliang Bantah Narasi Pemakzulan: “Pasal 7A Itu Bukan Karet untuk Menjatuhkan Presiden”