AFU.id

Indeks Berita

Antara Idealisme dan Pragmatisme, Pemerintah-Parpol ‘Adu Argumen’ Soal Usulan Kaderisasi Capres

Usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) wajib berasal dari hasil kaderisasi partai politik (parpol) memicu diskusi mendalam terkait masa depan rekrutmen politik nasional. Kendati usulan tersebut bertujuan memperkuat integritas kepemimpinan, respons parpol dan pemerintah menunjukkan adanya benturan antara idealisme organisasi dengan realitas lapangan. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golongan Karya (Golkar), Muhammad Sarmuji, m

Antara Idealisme dan Pragmatisme, Pemerintah-Parpol ‘Adu Argumen’ Soal Usulan Kaderisasi Capres

Tekan Migrasi Ilegal, Inggris Bayar Prancis Rp11,6 Triliun

Inggris dan Prancis menandatangani kesepakatan tiga tahun untuk menekan arus migrasi ilegal di Selat Inggris, di mana London akan membayar 500 juta pound sterling atau sekitar 673 juta dolar AS (sekitar Rp11,6 triliun) kepada Paris. Kesepakatan itu agar polisi Prancis dapat menghentikan pergerakan migran ilegal, demikian menurut Kementerian Dalam Negeri Inggris. Sebelumnya pada Maret, Inggris dan Prancis diwartakan gagal mencapai kesepakatan baru terkait penanganan migran yang menyeberangi Selat

Tekan Migrasi Ilegal, Inggris Bayar Prancis Rp11,6 Triliun

Hakim Kasus Chromebook Dilaporkan karena Dinilai Batasi Hak Terdakwa

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menegaskan tidak akan menanggapi lebih jauh terkait pelaporan tim advokat Nadiem Anwar Makarim mengenai majelis hakim yang menyidangkan perkara kasus dugaan korupsi Chromebook. Juru Bicara PN Jakarta Pusat Firman Akbar mengatakan pelaporan tim advokat tersebut berkaitan dengan substansi perkara yang masih dalam proses pemeriksaan. "Ini demi menjaga integritas dan objektivitas peradilan," ucap Firman dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat, (24/4/26) D

Hakim Kasus Chromebook Dilaporkan karena Dinilai Batasi Hak Terdakwa

Kasus PUPR Mempawah Masuk Tahap Hitung Kerugian, Modus dan Peran Tersangka Belum Diungkap

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 23 April 2026 memeriksa enam orang sebagai saksi untuk menghitung kerugian negara pada kasus dugaan korupsi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. "Pemeriksaan para saksi kali ini terkait penghitungan kerugian negara oleh auditor negara," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Jumat, (24/4/26). Budi mengatakan keenam saksi tersebut adalah HM selaku Direktur CV Hera Jaya Consultant, HS s

Kasus PUPR Mempawah Masuk Tahap Hitung Kerugian, Modus dan Peran Tersangka Belum Diungkap

Kerusakan Lingkungan Dinilai Krisis Moral, Tokoh Lintas Iman Serukan Tobat Ekologis

Sejumlah tokoh lintas iman menggelar doa bersama di Gunung Padang, Cianjur, Jawa Barat, untuk memperingati Hari Bumi sekaligus menyerukan tobat ekologis guna memulihkan kesadaran dalam menjaga kelestarian alam dari kerusakan. Acara ini melibatkan berbagai elemen mulai dari biksu, insan pers, tokoh organisasi lintas komunitas, pegiat alam bebas, tokoh industri, hingga komunitas lingkungan hidup Gereja Katedral Jakarta sebagai bentuk refleksi bersama atas kondisi bumi saat ini. Ketua Umum Forum Pe

Kerusakan Lingkungan Dinilai Krisis Moral, Tokoh Lintas Iman Serukan Tobat Ekologis

Waste to Energy Butuh Sampah Terpilah, Tanpa Pemilahan Operasional Sulit Berjalan

Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq menegaskan keberhasilan Program Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) atau waste to energy sangat bergantung pada kedisiplinan masyarakat dalam memilah sampah, mengingat teknologi yang digunakan membutuhkan sampah berkualitas untuk diolah menjadi energi. "Pilah sampah ini sebenarnya merupakan langkah transformasi menuju pembangunan waste to energy . Di dalam waste to energy dan Refuse-Derived Fuel (RDF) tetap mensyaratkan sampah berkua

Waste to Energy Butuh Sampah Terpilah, Tanpa Pemilahan Operasional Sulit Berjalan

Harga LPG Non-Subsidi Naik, Panic Buying Tekan Pelaku Usaha

Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik Chico Hakim mengimbau agar para pelaku usaha, mulai dari hotel hingga kafe dan restoran tidak melakukan pembelian secara berlebihan atau panic buying di tengah kenaikan harga LPG non subsidi. Selain itu, dia juga meminta agar pelaku usaha tetap patuh terhadap aturan penggunaan LPG subsidi. “Kami mengimbau pelaku usaha untuk tetap patuh pada aturan penggunaan LPG subsidi dan tidak melakukan panic buying . Masyarakat dan pela

Harga LPG Non-Subsidi Naik, Panic Buying Tekan Pelaku Usaha

Gerakan Hijau Semu, Pemda DKI Jakarta dan Pemadaman Lampu Serentak di Hari Bumi

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan pemadaman lampu secara serentak sebanyak tiga kali, yaitu pada 25 April 2026 dalam rangka Hari Bumi, 13 Juni 2026 dalam rangka Hari Lingkungan Hidup, dan 26 September 2026 dalam rangka Hari Ozon Sedunia. “Kegiatan pemadaman lampu bertujuan mendorong penghematan energi, mengurangi emisi gas rumah kaca, serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan,” ujar Kepala Dinas Lingkungan H

Gerakan Hijau Semu, Pemda DKI Jakarta dan Pemadaman Lampu Serentak di Hari Bumi

Penggunaan Obat Kumur Antibakteri Berlebihan, Tekanan Darah Bisa Naik

Ahli anestesi dan dokter pengobatan nyeri intervensi Dr. Kunal Sood melalui video yang diunggah di Instagram pada Kamis (23/4/26) membeberkan bahwa penggunaan obat kumur secara berlebihan dapat menyebabkan hipertensi. “Obat kumur antibakteri tidak hanya menyegarkan napas, tetapi juga dapat mengganggu bakteri baik di mulut dan memengaruhi produksi oksida nitrat, yang berperan dalam pengaturan tekanan darah," kata Sood dalam siaran Hindustan Times. Sood menyampaikan bahwa bakteri mulut tertentu be

Penggunaan Obat Kumur Antibakteri Berlebihan, Tekanan Darah Bisa Naik

Hukum Maksimal Kepala Daerah Korup, KPK Gali Dugaan Gratifikasi Bupati Tulungagung Nonaktif

Komisi Pemberantasan Korupsi membuka peluang pengembangan perkara dugaan korupsi yang menjerat Bupati Tulungagung nonaktif Gatut Sunu Wibowo dan ajudan Dwi Yoga Ambal ke arah dugaan gratifikasi. “Jika ditemukan bukti terkait penerimaan lainnya atau gratifikasi, tentu akan kami kembangkan untuk memperkuat pembuktian perkara,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, saat dikonfirmasi awak media Tulungagung melalui telepon, Kamis. Ia mengatakan, saat ini penyidik masih fokus melengkapi konstruksi perka

Hukum Maksimal Kepala Daerah Korup, KPK Gali Dugaan Gratifikasi Bupati Tulungagung Nonaktif