AFU.id

Indeks Berita

Isu Pergantian Menkeu Dibantah, Mensesneg: Tidak Ada Rencana Ganti Purbaya

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menegaskan tidak ada rencana pergantian Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya di tengah isu yang beredar mengenai kemungkinan pengunduran dirinya. Prasetyo menjelaskan pemerintah saat ini tengah fokus memperkuat koordinasi antarotoritas ekonomi untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan nasional. "Saya kira tadi sore juga sudah disampaikan, tidak ada rencana pergantian," kata Prasetyo memberikan keterangan media di Kompleks Istana Kepresi

Isu Pergantian Menkeu Dibantah, Mensesneg: Tidak Ada Rencana Ganti Purbaya

Kasus Suap Sertifikat K3, 10 Terdakwa Divonis hingga 6,5 Tahun Penjara

Sebanyak 10 terdakwa dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) serta penerimaan gratifikasi periode 2024–2025 dijatuhi hukuman penjara dengan rentang 1 tahun 6 bulan hingga 6 tahun 6 bulan. Sepuluh terdakwa dimaksud, yaitu ⁠Temurila dan Miki Mahfud masing-masing 1 tahun dan 6 bulan penjara; Fahrurozi 4 tahun penjara; Subhan, Gerry Aditya Herwanto Putra, Sekarsari Kartika Putri, Anitasari Kusumawat

Kasus Suap Sertifikat K3, 10 Terdakwa Divonis hingga 6,5 Tahun Penjara

Demi Kalahkan China, Trump Gelontorkan Rp12 Triliun untuk Industri Batu Bara AS

Demi memperkuat posisi Amerika Serikat dalam persaingan energi global, terutama melawan China, Donald Trump menggelontorkan investasi sebesar 700 juta dolar AS atau Rp12,6 triliun untuk sektor batu bara nasional. Dana tersebut difokuskan untuk mendukung operasional pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), tambang batu bara, hingga pembangunan fasilitas ekspor baru. Presiden AS, Donald Trump, menyampaikan langsung kebijakan tersebut dalam pernyataan di Gedung Putih, Washington D.C., Kamis (4/6/2026)

Demi Kalahkan China, Trump Gelontorkan Rp12 Triliun untuk Industri Batu Bara AS

Kereta Trans Sumatra Butuh Rp350 T, Pemerintah Cari Dana Non-APBN

Pemerintah mencari skema pembiayaan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk membangun jalur kereta Trans Sumatra. Proyek sepanjang sekitar 1.700 kilometer itu diperkirakan membutuhkan dana hingga Rp350 triliun. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan pemerintah tidak ingin hanya bergantung pada anggaran negara. Berbagai sumber pendanaan alternatif akan dikaji agar proyek penghubung Banda Aceh hingga Bandar Lampung dapat berjalan. “Kita masih akan mematangkan skema pendanaan

Kereta Trans Sumatra Butuh Rp350 T, Pemerintah Cari Dana Non-APBN

Emas hingga Kripto Disita dari Kasus Pemerasan Izin Tinggal WNA

Komisi Pemberantasan Korupsi menyita aset senilai Rp17,5 miliar dari tiga tersangka kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi. Aset itu disita dari Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non-TPI Jakarta Barat Ronald Arman Abdullah, Ketua Tim Alih Status ITAS Juniadi Sri Priambudi, dan Staf Subdirektorat Izin Tinggal Gusti Benardiansyah. Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan aset yang disita terdiri dari kendaraan, logam mulia, reke

Emas hingga Kripto Disita dari Kasus Pemerasan Izin Tinggal WNA

Pasien Anak Kritis Disebut Tak Diperiksa Langsung, Dokter Dituntut 4,5 Tahun

Dokter spesialis anak RSUD Depati Hamzah Pangkalpinang, Ratna Setia Asih, dituntut 4 tahun 6 bulan penjara dalam perkara dugaan kelalaian medis yang menyebabkan pasien anak bernama Aldo Ramdani meninggal dunia. Tuntutan itu dibacakan jaksa penuntut umum dalam sidang di Pengadilan Negeri Pangkalpinang, Kamis, (4/6/2026). Jaksa menilai Ratna terbukti melakukan kealpaan sebagaimana diatur dalam Pasal 440 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Jaksa penuntut Anjasra Karya menyat

Pasien Anak Kritis Disebut Tak Diperiksa Langsung, Dokter Dituntut 4,5 Tahun

Kejagung: Insentif Dapur MBG Rp6 Juta per Hari Jadi Keuntungan Pribadi

Kejaksaan Agung mengungkap penyelewengan insentif untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dalam kasus korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis. Dana yang seharusnya menopang layanan dapur MBG itu diduga mengalir untuk keuntungan pribadi tiga mantan petinggi Badan Gizi Nasional. Tiga tersangka dalam perkara ini adalah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana serta dua mantan Wakil Kepala BGN, Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya. Mereka ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan korupsi tata kelola MBG

Kejagung: Insentif Dapur MBG Rp6 Juta per Hari Jadi Keuntungan Pribadi

KPK: Silmy Karim Terima Jatah Rp100 Juta Tiap Jumat

Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan periode 2024-2026, Silmy Karim, diduga menerima jatah rutin dari hasil pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan uang itu diduga diberikan secara berkala setiap pekan. Nilainya diperkirakan mencapai Rp100 juta per minggu. “Setiap pekan di hari Jumat, SK ini diperkirakan menerima jatah sekitar Rp100 juta per minggu,” kata Setyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis,

KPK: Silmy Karim Terima Jatah Rp100 Juta Tiap Jumat

Usai Jadi Tersangka MBG, Sony Kirim Surat Satir ‘Hadiah Indah’ untuk Kepala BGN Baru

Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Sony Sonjaya menulis surat kepada Kepala BGN baru Nanik S. Deyang setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis. Surat tulisan tangan itu menjadi sorotan karena muncul tidak lama setelah Kejaksaan Agung menetapkan tiga mantan petinggi BGN sebagai tersangka. Mereka adalah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewyk Pusung. Dalam surat tersebut, Sony menyampaikan ucapan selamat kep

Usai Jadi Tersangka MBG, Sony Kirim Surat Satir ‘Hadiah Indah’ untuk Kepala BGN Baru

Defisit Perdagangan dengan Tiongkok dan Australia Membengkak, Gerus Cadangan Devisa Indonesia

Publik baru saja mendapatkan suguhan berupa narasi impresif mengenai ketahanan eksternal Indonesia berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS). Yang mana, negara kita berhasil mencatatkan surplus neraca perdagangan selama enam tahun atau 72 bulan berturut-turut. Dalam Berita Resmi Statistik BPS yang rilis pada Senin (2/6/2026), neraca perdagangan barang Indonesia mengalami surplus sebesar USD5,64 miliar periode Januari-April 2026. “Dengan capaian ini, maka neraca perdagangan barang Indo

Defisit Perdagangan dengan Tiongkok dan Australia Membengkak, Gerus Cadangan Devisa Indonesia