AFU.id

Indeks Berita

Ketua DPD Golkar Maluku Tenggara Tewas Ditikam, Golkar: Kutuk Keras dan Usut Tuntas

DPD I Partai Golkar Maluku meminta polisi untuk mengusut tuntas dugaan penikaman terhadap Ketua DPD II Golkar Maluku Tenggara (Malra), Agrapinus Rumatora (Nus Kei), oleh orang tak dikenal di pintu keluar Bandara Karel Sadsuitubun. "Kami minta ini diusut tuntas dan sekaligus menyampaikan keprihatinan mendalam atas insiden penikaman yang menimpa Ketua Partai Golkar Malra," kata Ketua DPD I Partai Golkar Maluku Umar A. Lessy dalam pernyataan tertulis di Ambon, Minggu. Ia menilai peristiwa ini merup

Ketua DPD Golkar Maluku Tenggara Tewas Ditikam, Golkar: Kutuk Keras dan Usut Tuntas

Konflik Global Picu Harga LPG, Konsumen Bayar 18 Persen Lebih Mahal

PT Pertamina Patra Niaga menaikkan harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) nonsubsidi ukuran 12 kg dari Rp192 ribu per tabung menjadi Rp228 ribu per tabung atau naik 18,75 persen. Kenaikan harga LPG tersebut yang pertama kalinya sejak 2023. Dikutip dari laman resmi Pertamina Patra Niaga yang diakses di Jakarta, Minggu, harga Rp228 ribu untuk LPG 12 kg berlaku di Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Untuk provinsi lainnya juga mengalami p

Konflik Global Picu Harga LPG, Konsumen Bayar 18 Persen Lebih Mahal

Keracunan Massal MBG di Cianjur, 6 Balita Masih Menjalani Perawatan Intensif

Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur, Jawa Barat mencatat sebagian besar dari 63 balita dan ibu-ibu yang mengalami keracunan usai menyantap Makan Bergizi Gratis (MBG) di dua desa di Kecamatan Leles sudah kembali pulih. "Hanya tinggal hanya beberapa yang masih menjalani perawatan," ujar Kepala Dinkes Cianjur Made Setiwan di Cianjur, Minggu. Ia mengatakan pihaknya sudah mengambil sampel makanan dan muntah korban untuk diuji di laboratorium guna memastikan penyebab keracunan. "Kami sudah mengambil sam

Keracunan Massal MBG di Cianjur, 6 Balita Masih Menjalani Perawatan Intensif

Hashim Djojodikusumo Akui Banyak Kelemahan dalam Program MBG, Keracunan sampai Belatung di Ompreng

Utusan Khusus Presiden bidang Energi dan Lingkungan Hashim Djojohadikusumo menyebut kelemahan dalam implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejauh ini merupakan hal yang wajar, sehingga perlu pengawalan lebih ketat. Dalam sambutannya pada acara Jaga Desa Award 2026 di Jakarta, Minggu malam, Hashim berharap pengurus Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) dapat membantu mengawal pelaksanaan MBG di desa-desa. "Kita lihat memang ada kelemahan-kelemahan, misalnya keracunan, a

Hashim Djojodikusumo Akui Banyak Kelemahan dalam Program MBG, Keracunan sampai Belatung di Ompreng

Dituduh Jadi Dalang Rentetan Laporan Terhadap JK, PSI Pastikan Jokowi Tak Terlibat Urusan Rismon dan Gamki

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla secara terang-terangan membongkar sejarah perannya dalam mengantarkan Joko Widodo menjadi presiden pada Minggu, 19 April 2026. Hal tersebut ia sampaikan di tengah bergulirnya polemik dugaan penistaan agama dan laporannya terhadap Rismon Sianipar terkait dugaan pemerasan. Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu merasa perlu membuka fakta sejarah tersebut, sebagai respons atas narasi pendukung petahana yang kerap menudingnya tidak tahu balas budi. Ia meneg

Dituduh Jadi Dalang Rentetan Laporan Terhadap JK, PSI Pastikan Jokowi Tak Terlibat Urusan Rismon dan Gamki

Tarik Ulur Dana Otsus Aceh: Antara Kebutuhan 2,5 Persen dan Kapasitas Fiskal Negara

Masa berlaku Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh yang proyeksinya segera berakhir pada 2027 memicu langkah cepat dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh. Revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) pun kini menjadi prioritas, dengan target utama mengamankan perpanjangan status kekhususan dan menaikkan porsi dana Otsus menjadi 2,5%. Tuntutan tersebut bukan sekadar soal angka, melainkan strategi krusial untuk mengejar ketertinggalan indikator makroekonomi. Termasuk pula mendanai pemulihan infrastru

3 media, Cenderung netral
Tarik Ulur Dana Otsus Aceh: Antara Kebutuhan 2,5 Persen dan Kapasitas Fiskal Negara

Kasus Korupsi Pemkab Bekasi, Fakta Sidang Ungkap Praktik Fee Rp16 Miliar Sebelum Era Ade Kuswara

Upaya membongkar kejahatan dalam kasus tindak pidana korupsi kerap menghadapi jalan terjal berupa ancaman hingga munculnya alat bukti baru yang memperluas jangkauan perkara. Dinamika tersebut kembali terjadi secara nyata dalam pusaran kasus suap ‘ijon’ proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapati rintangan serius berupa intimidasi terhadap salah satu saksi penting dalam perkara tersebut. Ancamannya tak main-main, bahkan menyasar langsung

4 media, Cenderung netral
Kasus Korupsi Pemkab Bekasi, Fakta Sidang Ungkap Praktik Fee Rp16 Miliar Sebelum Era Ade Kuswara

Paradoks Dinasti di Balik Topeng Inklusif, Siasat PSI Poles Citra Lewat Klaim Eksodus Kader

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mulai memanaskan mesin politiknya dengan narasi ekspansi besar-besaran menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2029. Kendati gagal menembus parliamentary threshold (ambang batas parlemen) saat pesta demokrasi sebelumnya, partai yang kini dipimpin Kaesang Pangarep ini gencar mengklaim adanya ‘bedol desa’ kader dari partai lain. Hanya saja, klaim tersebut menuai sikap skeptis terhadap kubu mawar. Banyak pihak menilai narasi ‘kebanjiran kader’ tersebut lebih bersifat ko

4 media, Cenderung netral
Paradoks Dinasti di Balik Topeng Inklusif, Siasat PSI Poles Citra Lewat Klaim Eksodus Kader

Abaikan Peringatan Dini TII, KPK Baru Temukan Celah Korupsi Usai Anggaran MBG Terlanjur Tembus Rp171 Triliun

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru merilis peringatan serius terkait delapan celah korupsi dalam program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG). Lembaga antirasuah Indonesia ini baru menyampaikan pernyataan sikap pada Jumat lalu, (17/4/2026). Peringatan tersebut muncul ke publik usai alokasi anggaran program melonjak drastis hingga menembus angka Rp171 triliun. Padahal, Transparency International Indonesia (TII) telah membunyikan alarm risiko sistemik tersebut sejak pertengahan tahun 2025 lal

3 media, Cenderung kanan
Abaikan Peringatan Dini TII, KPK Baru Temukan Celah Korupsi Usai Anggaran MBG Terlanjur Tembus Rp171 Triliun

Ironi Pelecehan Digital di FH UI dan Ancaman Pidana UU TPKS

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengambil langkah proaktif guna mengintervensi kasus dugaan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang mengguncang Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI). Langkah tersebut hadir di tengah sorotan tajam publik terhadap 16 mahasiswa FH UI yang justru diduga menjadi aktor intelektual di balik pelecehan seksual berbasis digital. LPSK menggunakan mandat Pasal 29 Ayat 2 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban untu

4 media, Cenderung kiri
Ironi Pelecehan Digital di FH UI dan Ancaman Pidana UU TPKS