AFU.id

Indeks Berita

Tersangka Pelecehan Seksual di Luar Negeri, Polisi Belum Ajukan Pencekalan

Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) belum menerima permohonan dari aparat penegak hukum terkait pencekalan terhadap Syekh Ahmad Al Misry atau SAM, tersangka kasus dugaan pelecehan seksual. "Direktorat Jenderal Imigrasi sampai saat ini belum menerima permohonan pencegahan keluar negeri dari pihak aparat penegak hukum manapun," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Hendarsam Marantoko dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Senin, (27/4/26). Terk

Tersangka Pelecehan Seksual di Luar Negeri, Polisi Belum Ajukan Pencekalan

Curhat Tanpa Arah, Pemicu Stres yang Sering Diabaikan

Sebagian besar stres menumpuk secara diam-diam melalui pola-pola kecil yang berulang yang luput dari kesadaran kita. Seiring waktu, akumulasi halus ini dapat menjadi berlebihan bahkan berbahaya tanpa kita menyadari apa yang terjadi menurut siaran Hindustan Times pada Minggu, (26/4/2026) waktu setempat. CEO ConsciousLeap sekaligus penulis Sanjay Desai membeberkan ada beberapa penyebab rasa stres bisa terjadi. Memeriksa ponsel di pagi hari Sanjay menyoroti bahwa sebelum sistem saraf sepenuhnya ter

Curhat Tanpa Arah, Pemicu Stres yang Sering Diabaikan

Noel Serang Balik Irvian Bobby, Bongkar Kepemilikan KTP Palsu Gegara Dituduh Palak Saksi Rp1 Miliar

Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Wamenaker RI), Immanuel Ebenezer melancarkan serangan balik kepada Irvian Bobby Mahendro. Noel, sapaan akrab Immanuel Ebenezer, membantah keras kesaksian Irvian Bobby Mahendro yang berstatus terdakwa dalam kasus dugaan tindak pidana pemerasan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI. Noel menduga pernyataan dari pria berjuluk ‘Sultan Kemnaker’ tersebut menyimpang dan menyudutkann

Noel Serang Balik Irvian Bobby, Bongkar Kepemilikan KTP Palsu Gegara Dituduh Palak Saksi Rp1 Miliar

Menanti Respons Serius Pemerintah Soal Kasus Pembajakan Kapal di Somalia, 4 WNI Masih Disandera

Keluarga korban pembajakan Kapal Tanker Honour 25 oleh perompak di perairan Somalia meminta Presiden RI Prabowo Subianto segara menyikapi kasus tersebut setelah kapal yang membawa total 17 orang kru ini, empat di antaranya Warga Negara Indonesia (WNI) masih disandera pihak perompak. "Saya minta tolong ke Pak Prabowo, minta tolong bantu anak saya. Anak saya sekarang dalam keadaan minta pertolongan dari pak Prabowo," ujar Sitti Aminah ibu kandung Kapten Kapal Honour Ashari Samadikun, di Kabupaten

Menanti Respons Serius Pemerintah Soal Kasus Pembajakan Kapal di Somalia, 4 WNI Masih Disandera

Perilaku Anak Berubah Setelah Daycare, Larangan Kunjungan Mendadak Jadi Sinyal Bahaya

Psikolog Devi Yanti, M. Psi., Psikolog menganjurkan para orang tua untuk memperhatikan perilaku anak setelah dititipkan di tempat penitipan anak dan segera menindaklanjuti jika mendapati perubahan perilaku yang mencurigakan pada anak. "Jangan menunggu sampai ada bukti nyata. Naluri orang tua adalah sinyal yang tidak boleh diabaikan," kata Bendahara Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) Wilayah Aceh itu saat dihubungi ANTARA dari Jakarta pada Senin, (27/4/26). Devi menyarankan orang tua mencatat

Perilaku Anak Berubah Setelah Daycare, Larangan Kunjungan Mendadak Jadi Sinyal Bahaya

Kasus Kematian Balita di Cianjur, BGN: 2.174 Penerima Manfaat MBG, Tak Ada Keluhan Keracunan

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi Nanik Sudaryati Deyang menegaskan kabar meninggalnya balita bernama M Abdul Bais di Cianjur, Jabar, akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebagai tidak benar. "Tidak benar meninggalnya bayi usia dua tahun di Cianjur karena program MBG," ujarnya di Jakarta, Minggu. Ia menjelaskan MBG diberikan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sukasirna 02 Leles kepada penerima manfaat pada 14 April 2026 dan langsung di

Kasus Kematian Balita di Cianjur, BGN: 2.174 Penerima Manfaat MBG, Tak Ada Keluhan Keracunan

Geopolitik Global Memanas, Arah Pemerintahan Dinilai Perlu Kembali ke Trisakti

Ketua Umum DPP Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Areif Hidayat menilai pemerintah harus menyelaraskan arah pemerintahan saat ini dengan konsep Trisakti yang digagas oleh Sang Proklamator, Soekarno. "Saya kira perlu harus lebih fokus ke arah apa yang sudah ditanamkan oleh Bung Karno. Itu saya, itu menurut saya," kata Arief saat ditemui dalam acara Halalbihalal Alumni GMNI bertajuk "Pembangunan Karakter Bangsa Memperkuat Toleransi dan Gotong Royong," di gedung TVRI, Jaka

Geopolitik Global Memanas, Arah Pemerintahan Dinilai Perlu Kembali ke Trisakti

Kekerasan Daycare di Yogyakarta, Bukti Negara Gagal Menjamin Keamanan Anak

Wakil ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko menegaskan anak adalah amanah sekaligus masa depan bangsa sehingga negara tidak boleh lengah dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Ia mengatakan kasus kekerasan terhadap anak di daycare Yogyakarta merupakan tragedi kemanusiaan yang sangat memprihatinkan dan harus menjadi momentum untuk melakukan pembenahan total terhadap sistem pengasuhan anak di Indonesia. "Daycare seharusnya menjadi ruang aman bagi tumbuh kembang anak. Namun dalam kasus

Kekerasan Daycare di Yogyakarta, Bukti Negara Gagal Menjamin Keamanan Anak

Disrupsi Global Ubah Dunia Kerja, Profesi Baru Muncul dan Tuntutan Adaptasi Meningkat

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengajak mahasiswa di Maluku untuk mampu menangkap peluang di tengah disrupsi global yang terus berkembang pesat, khususnya dalam perubahan dunia kerja dan dinamika global yang memengaruhi berbagai sektor kehidupan. Dalam kuliah umum yang disampaikan kepada para wisudawan Universitas Pattimura (Unpatti) di Ambon, Kamis, (23/4/26) Eddy menekankan dunia saat ini tengah menghadapi perubahan yang sangat cepat, sehingga kemampuan beradaptasi menjadi kunci utama bagi p

Disrupsi Global Ubah Dunia Kerja, Profesi Baru Muncul dan Tuntutan Adaptasi Meningkat

Kocar-kacir Pengawasan Daycare, Beroperasi Tanpa Standar Jelas

Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI) meminta pemerintah daerah melakukan pengawasan berkala terhadap lembaga penitipan anak (daycare) yang beroperasi di wilayah mereka. Permintaan itu secara khusus disampaikan pula kepada Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kota Yogyakarta, menyusul kasus penganiayaan anak di sebuah "daycare". “Pengawasan harus dilakukan sec

Kocar-kacir Pengawasan Daycare, Beroperasi Tanpa Standar Jelas