AFU.id

Indeks Berita

DPR Prihatin Penangkapan Ketua Ombudsman RI oleh Kejaksaan Agung

Komisi II DPR sesalkan Ketua Ombudsman diduga terlibat korupsi nikel Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menyesalkan penetapan tersangka Ketua Ombudsman RI periode 2026-2031 Hery Susanto oleh Kejaksaan Agung karena diduga terlibat korupsi tata kelola tambang nikel periode 2013-2025. "Kami sangat terkejut. Kami syok dan tentu menyayangkan berita ini," kata Rifqinizamy di Jakarta, Kamis. Ia menjelaskan, sebagai mitra kerja Ombudsman, Komisi II DPR RI sudah berdiskusi informal dan terkejut

DPR Prihatin Penangkapan Ketua Ombudsman RI oleh Kejaksaan Agung

Baru 6 Hari Dilantik, Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Ditangkap Kejagung. Terima Rp1,5 Miliar dari Pengusaha Nikel

Entah apa yang Hery Susanto rasakan di saat baru enam hari menjabat sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia (RI), kini berstatus tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana suap tata kelola pertambangan nikel pada 2013-2025. Pada Kamis, 16 April 2026, Hery ditangkap oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) RI dan langsung berstatus tersangka lantaran diduga menerima suap Rp1,5 miliar dari perusahaan nikel. “Tersangka HS (Hery Susanto, red ) menerima sejumlah uang dari Saudara LKM yang merupakan Direktu

Baru 6 Hari Dilantik, Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Ditangkap Kejagung. Terima Rp1,5 Miliar dari Pengusaha Nikel

Tolak Wacana Tarif Kapal, Jerman: Selat Hormuz Tak Boleh Dikendalikan oleh Negara Tertentu

Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul menyatakan bahwa gagasan mengenakan tarif bagi kapal yang melintasi Selat Hormuz tidak dapat diterima dan menegaskan pentingnya kebebasan navigasi di jalur tersebut. “Tidak dapat diterima jika jalur laut seperti Selat Hormuz dikendalikan oleh negara tertentu dan dikenakan tarif. Hal ini tidak dapat diterima, dan kami akan menegaskan pemulihan penuh kebebasan navigasi di Selat Hormuz,” kata Wadephul dalam konferensi pers di Berlin, Rabu (15/4). Ia menamb

Tolak Wacana Tarif Kapal, Jerman: Selat Hormuz Tak Boleh Dikendalikan oleh Negara Tertentu

Kongkalikong Pembelian Gas, Eks Dirut PGN Didakwa Rugikan Negara Rp225 Miliar

Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk periode 2008–2017 Hendi Prio Santoso merugikan keuangan negara sebesar 15 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan Rp255 miliar (kurs Rp17 ribu per dolar AS) terkait kasus korupsi di perusahaan itu. Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agung Nugroho menyebut kerugian negara diakibatkan adanya beberapa pihak yang diperkaya dalam kegiatan perolehan dana dari PGN untuk Isargas Grou

Kongkalikong Pembelian Gas, Eks Dirut PGN Didakwa Rugikan Negara Rp225 Miliar

Morat Marit Kebijakan Ekonomi Indonesia, Ahli: Ekonomi Bukan Sekadar Angka-angka Pertumbuhan

Tahun 2026 belum benar-benar membuka lembaran baru bagi ekonomi Indonesia. Awan ketidakpastian masih menggantung, hanya kini terasa lebih dekat dan nyata dalam keseharian. Harga perlahan merangkak naik, lapangan kerja belum sepenuhnya pulih, dan kepercayaan terhadap arah kebijakan mulai diuji. Dalam lanskap seperti ini, yang dibutuhkan bukan sekadar kehati-hatian, melainkan kejernihan membaca situasi dan keberanian mengambil langkah. Survei Ahli Ekonomi Semester I 2026 yang dirilis oleh Lembaga

Morat Marit Kebijakan Ekonomi Indonesia, Ahli: Ekonomi Bukan Sekadar Angka-angka Pertumbuhan

Guru Besar Unpad Terjerat Kasus Kekerasan Seksual, Langsung Dinonaktifkan

Universitas Padjadjaran (Unpad) menonaktifkan sementara seorang dosen sekaligus Guru Besar di Fakultas Ilmu Keperawatan Unpad yang diduga terlibat dalam kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus. Rektor Unpad Prof Arief Sjamsulaksan Kartasasmita menegaskan kampus tidak menoleransi segala bentuk kekerasan seksual serta akan menindaklanjuti setiap laporan secara serius sesuai ketentuan yang berlaku. “Setelah menerima laporan secara lengkap, pada hari yang sama Unpad segera mengambil langkah teg

Guru Besar Unpad Terjerat Kasus Kekerasan Seksual, Langsung Dinonaktifkan

Gerakan Surabaya Tanpa Gawai, Efektif atau Sekedar Imbauan?

Di tengah derasnya arus digital yang membentuk kebiasaan baru masyarakat, pengaturan penggunaan gawai menjadi salah satu isu paling mendesak dalam perlindungan anak. Kota Surabaya, Jawa Timur, mengambil langkah yang tidak biasa dengan menetapkan jeda kolektif selama dua jam, pukul 18.00–20.00 WIB, sebagai waktu tanpa gawai bagi keluarga. Kebijakan ini bukan sekadar imbauan, melainkan gerakan sosial yang dirancang untuk mengembalikan ruang interaksi yang perlahan tergerus layar. Langkah tersebut

Gerakan Surabaya Tanpa Gawai, Efektif atau Sekedar Imbauan?

Kasus Penyiraman Air Keras kepada Aktivis Masuk Persidangan, Empat Prajurit Jadi Terdakwa

Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjadwalkan sidang perdana kasus dugaan penganiayaan terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Andrie Yunus pada Rabu, 29 April 2026. "Atas dasar itu, kami mempertimbangkan hari Rabu. Sehingga, sementara ini, kami jadwalkan sidang perdana pada Rabu, 29 April 2026," kata Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto setelah penyerahan berkas dan bukti dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap ak

Kasus Penyiraman Air Keras kepada Aktivis Masuk Persidangan, Empat Prajurit Jadi Terdakwa

Anak Polisi Tebar Tembakan Membabi Buta di Turki, 9 Tewas

Sebuah penembakan di sekolah menengah di Kahramanmaras, Turki, menyebabkan sembilan korban tewas dan 13 lainnya terluka, enam di antaranya dalam kondisi kritis, kata Menteri Dalam Negeri Mustafa Ciftci. Gubernur Kahramanmaras Mukerrem Unluer mengatakan, serangan tersebut dilakukan oleh seorang siswa laki-laki kelas 8 di Sekolah Menegah Ayser Calik, Rabu waktu setempat, dengan alasan yang belum diketahui. Pelaku membawa senjata api di ranselnya, kemudian menembak secara membabi buta setelah memas

Anak Polisi Tebar Tembakan Membabi Buta di Turki, 9 Tewas

Mengarang Opini, Jubir KPK Dilaporkan Dewas

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dituding membuat penyesatan opini dalam penanganan tindak pidana korupsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). KPK melalui juru bicaranya, Budi Prasetyo sebelumnya mengungkapkan, pihaknya telah menyita sejumlah barang dari para tersangka, berupa beberapa barang bukti elektronik. Narasi ini dituding menggiring opini, seolah-olah perkara korupsi ini telah jelas dengan diperkuat sejumlah aset yang disita KPK. Namun pernyataan KPK ini oleh pihak terperiksa dise

3 media, Cenderung netral
Mengarang Opini, Jubir KPK Dilaporkan Dewas