AFU.id

Indeks Berita

AS Sanksi Penggerak Flotilla, Bantuan Gaza Dicap Pro-Hamas

Departemen Keuangan (Depkeu) Amerika Serikat resmi menjatuhkan sanksi kepada empat orang atas dugaan keterlibatan mereka dengan armada flotilla yang menuju Jalur Gaza. "Hari ini, Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) Depkeu AS mengambil tindakan terhadap empat individu terkait dengan armada pro-Hamas, yang diorganisir oleh organisasi advokasi rakyat Palestina di Luar Negeri (PCPA), karena berupaya masuk ke Gaza untuk mendukung Hamas," kata Depkeu AS dalam siaran pers pada Selasa, (19/5/2026). Sank

AS Sanksi Penggerak Flotilla, Bantuan Gaza Dicap Pro-Hamas

Kasus Korupsi Bupati Ponorogo, KPK Terbitkan Sprindik Dugaan Pencucian Uang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan pengembangan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Ponorogo nonaktif Sugiri Sancoko. "Dari perkara Ponorogo ini, KPK kembali menerbitkan sprindik (surat perintah penyidikan) baru per akhir April kemarin," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (19/5/2026) malam. Budi menjelaskan KPK menerbitkan dua sprindik baru terkait kasus tersebut, yakni sprindik umum atau belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersang

Kasus Korupsi Bupati Ponorogo, KPK Terbitkan Sprindik Dugaan Pencucian Uang

Flotilla Gaza Disergap Israel, PBB Nilai Israel Tak Patuhi Hukum Internasional

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Selasa menyatakan "amat prihatin" atas nasib dan keselamatan para aktivis Global Sumud Flotilla (GSF) setelah pasukan Zionis Israel menyergap seluruh kapal dalam konvoi kemanusiaan ke Jalur Gaza itu. "Kami sangat prihatin atas keselamatan semua orang di kapal. Mereka harus dilindungi, dan mereka harus dipastikan tetap aman," kata Juru Bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stephane Dujarric, dalam konferensi pers. "Hukum internasional di laut lepas harus dipatuhi,"

Flotilla Gaza Disergap Israel, PBB Nilai Israel Tak Patuhi Hukum Internasional

AS Jatuhkan Sanksi ke Empat Aktivis Global Sumud Flotilla, Dituding Terafiliasi Hamas

Departemen Keuangan (Depkeu) Amerika Serikat resmi menjatuhkan sanksi kepada empat orang atas dugaan keterlibatan mereka dengan armada Global Sumud Flotilla yang menuju Jalur Gaza. "Hari ini, Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) Depkeu AS mengambil tindakan terhadap empat individu terkait dengan armada pro-Hamas, yang diorganisir oleh organisasi advokasi rakyat Palestina di Luar Negeri (PCPA), karena berupaya masuk ke Gaza untuk mendukung Hamas," kata Depkeu AS dalam siaran pers pada Selasa, (19/

AS Jatuhkan Sanksi ke Empat Aktivis Global Sumud Flotilla, Dituding Terafiliasi Hamas

Anggaran Rp14,1 Triliun, Kesejahteraan Guru Honorer Masih Minus

Penerbitan Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (SE Mendikdasmen) Nomor 7 Tahun 2026 tentang Penugasan Guru Non-Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah merupakan instrumen krusial dalam merespons ketidakpastian regulasi bagi ratusan ribu guru honorer di Indonesia. Kebijakan ini lahir sebagai jembatan hukum untuk mengatasi kebuntuan administratif pascaberlakunya Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. UU tersebut men

5 media, Cenderung kiri
Anggaran Rp14,1 Triliun, Kesejahteraan Guru Honorer Masih Minus

Mahasiswi Unhas Tewas di Parkiran Kampus, Barang Pribadi Ditemukan di Rooftop

Penyidik Polres Gowa masih menyelidiki kasus kematian mahasiswi semester akhir Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin (Unhas) berinisial PJT (19) yang ditemukan tewas di area parkir kampus tersebut. "Kami masih melakukan langkah-langkah penyelidikan dan masih mencari fakta-fakta terkait kematian yang bersangkutan," ujar Kepala Unit Resmob Polres Gowa Ipda Andi Muhammad Alfian kepada wartawan di Gowa, Selasa, (19/5/2026) Awalnya satpam kampus bersama rekannya menemukan korban t

Mahasiswi Unhas Tewas di Parkiran Kampus, Barang Pribadi Ditemukan di Rooftop

Menkeu Bantah Ada Kuota Restitusi Pajak, Pencairan Tetap Berjalan

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah adanya pembatasan atau kuota pencairan restitusi pajak di setiap kantor pelayanan pajak (KPP). Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Mei 2026 di Jakarta, Selasa, (19/5/2026) menjelaskan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada wajib pajak tetap berjalan. Menurut dia, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mencairkan restitusi pajak lebih dari Rp160 triliun sepanjang Januari-April 2026. “Enggak, enggak ada kuota. Cuma kita lihat, kita p

Menkeu Bantah Ada Kuota Restitusi Pajak, Pencairan Tetap Berjalan

Pakar: PPPK Paruh Waktu Hemat Anggaran, tetapi Lemahkan Kepastian Hukum dan Karier Pegawai

Pakar hukum administrasi kepegawaian Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Prof Tedi Sudrajat mengusulkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu diintegrasikan menjadi PPPK penuh guna memperkuat kepastian hukum, kesejahteraan, dan jenjang karier aparatur sipil negara. "Menurut pandangan saya, PPPK paruh waktu sebaiknya dihilangkan saja dan diintegrasikan menjadi PPPK," katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Selasa, (19/5/2026) Ia mengatakan keberadaan

Pakar: PPPK Paruh Waktu Hemat Anggaran, tetapi Lemahkan Kepastian Hukum dan Karier Pegawai

Thailand Ubah Aturan Visa, Bebas Visa 60 Hari Resmi Dihapus

Thailand membatalkan kebijakan bebas visa 60 hari yang sebelumnya berlaku bagi lebih dari 90 negara dan kembali menerapkan aturan lama dengan masa tinggal maksimal sekitar 30 hari tanpa visa. Menteri Pariwisata dan Olahraga Thailand, Surasak Phancharoenworakul, mengatakan keputusan tersebut telah disetujui kabinet dan akan diberlakukan setelah diumumkan dalam Royal Gazette. Kebijakan baru ini juga akan ditinjau lebih lanjut oleh komite kebijakan visa dengan mempertimbangkan aspek keamanan dan ke

Thailand Ubah Aturan Visa, Bebas Visa 60 Hari Resmi Dihapus

Skenario Terburuk Kasus Flotilla: Israel Berpotensi Minta Kompensasi Diplomatik dari Indonesia

Tidak adanya hubungan bilateral antara Indonesia dengan Israel dinilai dapat menimbulkan skenario terburuk dan perlu diantisipasi oleh pemerintah dalam upaya membebaskan jurnalis serta relawan Indonesia yang ditangkap oleh militer Israel. Pengamat Internasional, Broto Wardoyo, mengungkapkan kepada AFU.ID , intersepsi atau penangkapan yang dilakukan militer Israel tersebut memungkinkan Israel menuntut imbalan politis tertentu atau kompensasi diplomatik dari negara asal tawanan. "Kalau skenario te

Skenario Terburuk Kasus Flotilla: Israel Berpotensi Minta Kompensasi Diplomatik dari Indonesia