AFU.id

Indeks Berita

KPK: Pemerasan Izin Tinggal WNA Diduga Meluas ke Sejumlah Kantor Imigrasi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima informasi tambahan terkait praktik pemerasan di lingkungan kantor imigrasi pada sejumlah daerah. Informasi tersebut kini ditelusuri untuk mengembangkan penyidikan kasus yang telah berjalan. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan laporan itu berasal dari berbagai sumber, termasuk masyarakat. Ia menyebut informasi tersebut menjadi bahan pengayaan dalam proses penyidikan. Menurut Budi, temuan tersebut membuka peluang pengembangan kasus pemerasan izin

KPK: Pemerasan Izin Tinggal WNA Diduga Meluas ke Sejumlah Kantor Imigrasi

Eksekusi Hotel Sultan Dijaga Ketat, Ribuan Personel TNI-Polri Dikerahkan

Eksekusi lahan Blok 15 Gelora Bung Karno eks Hotel Sultan dijadwalkan berlangsung di Jakarta, Kamis (18/6/2027). Aparat gabungan mengerahkan ribuan personel untuk mengamankan proses eksekusi di lokasi tersebut. "Untuk pengamanan eksekusi eks Hotel Sultan, 3.161 personel disiagakan, terdiri dari TNI, Polri, dan pemerintah daerah," kata Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Erlyn Sumantri, di Jakarta, Kamis (18/6). Pengamanan dilakukan untuk memastikan proses eksekusi berjalan tertib

Eksekusi Hotel Sultan Dijaga Ketat, Ribuan Personel TNI-Polri Dikerahkan

Laporan Bloomberg: Lingkaran Dalam Prabowo Bikin Pasar tak Nyaman dan Guncang Rupiah

Media keuangan dan data terkemuka Bloomberg menurukan laporan yang cukup mengejutkan. Tajuknya adalah "Lingkaran Dalam Prabowo Bikin Pasar tak Nyaman dan Guncang Rupiah". Laporan yang diturunkan pada Selasa (16/6/2026) tersebut, menyoroti kekhawatiran investor global terhadap konsentrasi kekuasaan pada lingkaran dalam Presiden Prabowo Subianto. Menguatnya peran orang dekat di istana dinilai melemahkan peran teknokrat, memicu ketidakpastian kebijakan, dan mendorong fenomena jual bersih (sell Indo

Laporan  Bloomberg: Lingkaran Dalam Prabowo Bikin Pasar tak Nyaman dan Guncang Rupiah

Supratman Minta Tambahan Anggaran Rp837 Miliar, Bantuan Hukum Warga Miskin Jadi Porsi Terbesar

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp837 miliar untuk tahun anggaran 2027. Usulan itu diajukan karena pagu indikatif Kementerian Hukum sebesar Rp3,4 triliun dinilai masih membutuhkan penyesuaian untuk membiayai sejumlah program strategis. Tambahan anggaran tersebut disiapkan untuk 11 kegiatan utama di lingkungan Kementerian Hukum. Porsi terbesar diarahkan untuk pembinaan literasi dan pembudayaan hukum, termasuk bantuan hukum bagi masyarakat miskin. D

Supratman Minta Tambahan Anggaran Rp837 Miliar, Bantuan Hukum Warga Miskin Jadi Porsi Terbesar

Ribuan Mahasiswa Kepung DPRD Jawa barat, Guillotine Jadi Simbol Protes

Ribuan mahasiswa menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Kota Bandung, Rabu (17/6/2026). Dalam aksi tersebut, massa membawa replika guillotine sebagai simbol protes terhadap kondisi pemerintahan. Aksi dipusatkan di Jalan Diponegoro, Kota Bandung, dan melibatkan mahasiswa dari puluhan kampus. Demonstrasi ini menjadi lanjutan dari aksi serupa yang sebelumnya digelar di lokasi yang sama. Koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia (BEM SI) Jawa Barat, Muhammad Risaldi, men

Ribuan Mahasiswa Kepung DPRD Jawa barat, Guillotine Jadi Simbol Protes

77 Persen UMKM Belum Punya Legalitas, Pemerintah Perluas Layanan Perizinan dan Pembiayaan

Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memperluas layanan legalitas usaha, sertifikasi, pelindungan produk, dan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro melalui Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro 2026. Program tersebut digelar untuk mendorong pelaku UMKM masuk ke ekosistem usaha formal. Pemerintah mencatat sekitar 77 persen pelaku UMKM masih belum memiliki legalitas usaha. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan festival itu menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat eko

77 Persen UMKM Belum Punya Legalitas, Pemerintah Perluas Layanan Perizinan dan Pembiayaan

Ribuan Warga dan Rumah Terdampak Gempa Sigi, Status Darurat 14 Hari Diberlakukan

Gempa magnitudo 6,7 mengguncang Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, dan merusak permukiman warga di sejumlah titik. Pemerintah daerah menetapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari. Status darurat berlaku mulai 17 hingga 30 Juni 2026 untuk mempercepat penanganan di lapangan. Wakil Bupati Sigi, Samuel Pongi, menyampaikan keputusan itu pada Rabu, (17/6/2026). Samuel menegaskan langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat koordinasi penanganan bencana. Data sementara BPBD mencatat sekitar 5.

Ribuan Warga dan Rumah Terdampak Gempa Sigi, Status Darurat 14 Hari Diberlakukan

Buruh Tuli Korban Kekerasan Seksual di Kebun Sawit Di-PHK, Proses Hukum Mandek 7 Bulan

Seorang buruh harian lepas penyandang disabilitas tuli dan wicara di perusahaan sawit PT Usaha Sawit Unggul, Mandailing Natal, Sumatera Utara, diduga menjadi korban kekerasan seksual di tempat kerja. Tujuh bulan setelah kejadian dilaporkan ke polisi, proses hukum disebut belum menunjukkan kemajuan berarti. Korban berinisial EZ, 19 tahun, bekerja sebagai buruh harian lepas di bagian penyemprotan pestisida. Hubungan kerjanya disebut berlangsung tanpa kontrak tertulis, sementara penugasan harian be

Buruh Tuli Korban Kekerasan Seksual di Kebun Sawit Di-PHK, Proses Hukum Mandek 7 Bulan

Trump Ancam Serang Iran Lagi jika Tak Patuhi Kesepakatan Awal

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Washington terbuka untuk melanjutkan serangan terhadap Iran jika Teheran dinilai tidak mematuhi ketentuan dalam kesepakatan awal terbaru antara kedua negara. Pernyataan itu disampaikan Trump saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi G7 di Evian-les-Bains, Prancis, Rabu, (17/6/2026). Ia menegaskan memorandum antara Amerika Serikat dan Iran belum bersifat final. Kesepakatan awal tersebut disebut mencakup penghentian pertempuran serta pembukaan kemba

Trump Ancam Serang Iran Lagi jika Tak Patuhi Kesepakatan Awal

Skor Kredit Diubah, Pinjol Rp1 Juta ke Bawah Tak Lagi Hambat KUR BRI

Pinjaman daring di bawah Rp1 juta kini tidak lagi menghambat akses Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pelaku usaha mikro dapat mengajukan pembiayaan setelah aturan penilaian kredit dilonggarkan. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menyatakan kebijakan tersebut membuka akses pembiayaan UMKM lebih luas. Ketentuan itu merupakan bagian dari relaksasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Data SLIK kini hanya mencatat kredit dengan nilai di atas Rp1 juta. “Untuk merek

Skor Kredit Diubah, Pinjol Rp1 Juta ke Bawah Tak Lagi Hambat KUR BRI