AFU.id

Indeks Berita

KPK Periksa Komisaris PT Tarracon Pratama, Fokus Telusuri Alur Pemberian Uang ke Bupati Bekasi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Komisaris PT Tarracon Pratama Indonesia, yakni M Reza Reynaldi terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi suap ijon proyek Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi. Pemeriksaan yang berlangsung di Gedung Merah Putih, Jakarta pada Senin, 6 April 2026 tersebut berfokus untuk menelusuri dugaan aliran dana pelicin. Penyidik lembaga antirasuah Indonesia pun mendalami keterangan dari saksi yang berlatar belakang sebagai wiraswasta. Terutama mengenai indikasi pe

KPK Periksa Komisaris PT Tarracon Pratama, Fokus Telusuri Alur Pemberian Uang ke Bupati Bekasi

Bantah Peras PJK3, Noel Klaim Tak Ada Bukti Keterlibatan

Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Wamenaker RI), Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel membantah telah memeras Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3). Pria yang berstatus tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pemerasan Sertifikasi K3 di lingkungan Kemnaker RI ini pun menepis seluruh tuduhan yang mengarah kepadanya. Ia menegaskan, tak ada satu pun bukti atau keterangan saksi yang membenarkan sangkaan tindak pidana tersebut. “Saksi-saksi dari awal sampai

Bantah Peras PJK3, Noel Klaim Tak Ada Bukti Keterlibatan

Komisi XI DPR RI Apresiasi Kinerja Kemenkeu dan Kesiapan Fiskal Hadapi Gejolak Global, Tapi…!

Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengapresiasi kinerja Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam menjaga capaian pendapatan negara pada Triwulan I Tahun Anggaran 2026. Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun yang mewakili pihaknya menyampaikan pujian tersebut dalam rapat kerja bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Forum tersebut berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin, 6 April 2026. Selain capaian penerimaan, fokus utama dalam r

Komisi XI DPR RI Apresiasi Kinerja Kemenkeu dan Kesiapan Fiskal Hadapi Gejolak Global, Tapi…!

Uang Negara Masih Tebal, Purbaya Yudhi Sadewa Bongkar Posisi Kas: Rp120 Triliun di BI, Total Rp420 Triliun

Di tengah riuh isu fiskal yang simpang siur, Purbaya Yudhi Sadewa memilih membuka angka—bukan opini. Posisi kas negara, katanya, masih jauh dari kata kritis. Saat ini, saldo pemerintah yang tersimpan di Bank Indonesia berada di kisaran Rp120 triliun. Sementara jika ditarik lebih luas, total bantalan fiskal yang dimiliki pemerintah mencapai Rp420 triliun. Angka ini penting, bukan sekadar statistik. Ia adalah penegasan bahwa narasi “kas negara menipis” tidak berdiri di atas data. Purbaya menjelask

Uang Negara Masih Tebal, Purbaya Yudhi Sadewa Bongkar Posisi Kas: Rp120 Triliun di BI, Total Rp420 Triliun

2 Saksi Absen, KPK Cecar 3 Petinggi Travel Haji Terkait Dugaan Keuntungan Ilegal Kuota Tambahan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tiga petinggi travel terkait dugaan tindak pidana korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024. Pemeriksaan terhadap pimpinan perusahaan biro perjalanan tersebut berfokus pada indikasi adanya aliran dana ilegal dari pembagian kuota haji tambahan. “Penyidik meminta keterangan para saksi seputar pengisian kuota dan perolehan illegal gain atau keuntungan yang diduga tidak sah dari kuota tambahan,” ungkap Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo pada

2 Saksi Absen, KPK Cecar 3 Petinggi Travel Haji Terkait Dugaan Keuntungan Ilegal Kuota Tambahan

Siswa di Kudus Minta Anggaran MBG Dialihkan untuk Kesejahteraan Guru, Banggar DPR Limpahkan ke Pemerintah

Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Banggar DPR RI) menanggapi permintaan seorang siswa di Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah (Jateng). Sebagai informasi, Muhammad Rafif Arsya Maulidi yang merupakan siswa kelas XI Sekolah Menengah Kejuruan Nahdlatul Ulama (SMK NU) Miftahul Falah Kudus meminta anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) miliknya dialihkan untuk membantu kesejahteraan guru. Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah lantas menegaskan bahwa keputusan mengenai pen

Siswa di Kudus Minta Anggaran MBG Dialihkan untuk Kesejahteraan Guru, Banggar DPR Limpahkan ke Pemerintah

Negara “Rela Kehilangan” Rp500 Miliar, Demi Tiket Pesawat Tak Makin Mencekik

Pemerintah mengambil langkah yang secara fiskal terlihat “merugikan”, tapi secara politik-ekonomi justru strategis: bea masuk suku cadang pesawat dipangkas menjadi nol persen. Keputusan ini diumumkan langsung oleh Airlangga Hartarto di tengah tekanan berat industri penerbangan. Harga avtur melonjak, biaya operasional maskapai membengkak, dan ujungnya—yang paling cepat terasa—harga tiket mulai menjauh dari jangkauan publik. Negara tahu titik rawannya di mana: perawatan pesawat. Suku cadang bukan

Negara “Rela Kehilangan” Rp500 Miliar, Demi Tiket Pesawat Tak Makin Mencekik

Isu APBN Hanya Cukup Dua Minggu, Purbaya: Salah Besar

Riuh kabar itu beredar cepat di ruang-ruang digital, menyelinap ke percakapan publik dengan nada cemas: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disebut-sebut hanya cukup untuk dua minggu. Namun di balik kegaduhan itu, pemerintah berdiri dengan satu kalimat tegas—isu tersebut keliru. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyanggah keras narasi yang terlanjur viral itu. Di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (6/4/2026), ia menepisnya dengan nada lugas, seolah ingin memutus rantai kekhawatira

Isu APBN Hanya Cukup Dua Minggu, Purbaya: Salah Besar

Laporkan Rismon Sianipar ke Bareskrim, Pengacara JK Ngaku Belum Terima Nomor Laporan Polisi

Abdul Haji Talaohu selaku Pengacara Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI) ke-10 dan ke-12, yakni Jusuf Kalla alias JK telah merampungkan proses konsultasi terkait dugaan fitnah oleh Rismon Sianipar. Agenda tersebut berlangsung di Kantor Badan Reserse dan Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri) pada Senin, 6 April 2026. Kendati telah menyerahkan bukti ke dua direktorat Polri, nomor Laporan Polisi (LP) resmi hingga sekarang tak kunjung terbit. Abdul Haji Talaohu cs

Laporkan Rismon Sianipar ke Bareskrim, Pengacara JK Ngaku Belum Terima Nomor Laporan Polisi

LHKPN Wapres Gibran Terbaru Rilis, Harta Kekayaannya Sentuh Rp27,9 Miliar

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI), Gibran Rakabuming Raka periode pelaporan tahun 2025 telah rilis. Gibran mengumpulkan dokumen LHKPN dengan total kekayaan menyentuh Rp27.915.654.176 kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 23 Maret 2026. “Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban penyelenggara negara,” tulis keterangan resmi dalam dokumen pengumuman L

LHKPN Wapres Gibran Terbaru Rilis, Harta Kekayaannya Sentuh Rp27,9 Miliar