AFU.id

Indeks Berita

Solar Nonsubsidi Tembus Rp30 Ribu dan Pasokan Dibatasi, Ribuan Nelayan di Pati hingga Sibolga Mogok Melaut

Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis solar nonsubsidi yang meroket hingga Rp30 ribu per liter dari Rp17 ribu per liter membuat ribuan kapal nelayan di pesisir Pati, Jawa Tengah, mangkrak dan mogok melaut selama sepekan terakhir. "Ya tidak berangkat semua, ada sekitar seribu lebih kapal yang tidak melaut," ungkap nelayan setempat, Agus, dikutip liputan 6 SCTV pada (16/5/2026). Melonjaknya harga bahan bakar dari yang sebelumnya berada di angka Rp17 ribu per liter tersebut dinilai sangat m

Solar Nonsubsidi Tembus Rp30 Ribu dan Pasokan Dibatasi, Ribuan Nelayan di Pati hingga Sibolga Mogok Melaut

Presiden Resmikan Museum Marsinah, Negara Masih Utang Keadilan

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi membuka Museum Marsinah dan Rumah Singgah di Desa Nglundo, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026). "Pada pagi hari ini, Sabtu, 16 Mei 2026, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan Museum Ibu Marsinah dan Rumah Singgah," ujar Presiden Prabowo dalam pidato resminya. Gelar pahlawan yang disematkan sejak 10 November 2025 melalui Keputusan Presiden Nomor 116/TK/Tahun 2025, disusul pembangunan museum

Presiden Resmikan Museum Marsinah, Negara Masih Utang Keadilan

Nasib IKN Pasca-Putusan MK: Akankah Prediksi Kota Hantu Menjadi Kenyataan?

Proyek ambisius pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur terus menjadi pusat perhatian publik, baik di tingkat internasional maupun domestik. Perjalanan mega-proyek ini kini berada di tengah dinamika baru pasca-putusan Mahkamah Konstitusi. Sebelum dinamika hukum di dalam negeri menghangat, pandangan skeptis sempat datang dari ranah internasional. Media terkemuka asal Inggris, The Guardian , menerbitkan artikel tajam berjudul "Indonesia's New Capital, Nusantara, in Danger of Becom

Nasib IKN Pasca-Putusan MK: Akankah Prediksi Kota Hantu Menjadi Kenyataan?

Silang Pendapat TNI dan Pemerintah soal Film Pesta Babi: Ini Isi Dokumenter yang Picu Kontroversi

Polemik maraknya penayangan film dokumenter "Pesta Babi" memicu silang pendapat antara TNI AD yang menuntut kelengkapan izin sensor, dengan Menko Yusril Ihza Mahendra serta Komnas HAM yang sepakat membela kebebasan berekspresi masyarakat. Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa pemerintah pusat maupun aparat penegak hukum tidak pernah menginstruksikan pembubaran acara nonton bareng (nobar) dokumenter tersebut. Sikap terbuka pemerintah ini sej

Silang Pendapat TNI dan Pemerintah soal Film Pesta Babi: Ini Isi Dokumenter yang Picu Kontroversi

Tumbuh Tapi Rapuh, Potret Ekonomi Nasional Truwilan I 2026

Perekonomian Indonesia mencatat pertumbuhan sebesar 5,61% yoy pada triwulan pertama tahun 2026. Angka yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) ini diklaim cukup baik oleh pemerintah, bahkan menempatkan Indonesia papan atas negara G20. Akan tetapi di saat yang sama nilai tukar ruoiah runtuh hingga Rp17.600 per US$, kurs terendah sepanjang sejarah nasonal. Tentu saja dua indikator ini paradoks, karena biasanya dua parameter ini berjalan selaras. Angka pertumbuhan ekonomi mencerminkan kepercayaan i

5 media, Cenderung netral
Tumbuh Tapi Rapuh, Potret Ekonomi Nasional Truwilan I 2026

Dead Press Society: Laporan Project Multatuli dan Survei SMRC Tunjukkan Upaya Bungkam Media Kritis, Rakyat Takut Bicara Politik

Jagat media sosial memang tak pernah sepi dari berbagai isu. Terbaru, unggahan dari laman Project Multatuli--sebuah organisasi jurnalisme nirlaba independen di Indonesia--merilis laporan soal bagaimana Istana Negara mencoba mengontrol media. Istilah "Dead Press Society" -plesetan dari film terkenal "Dead Poets Society"-- mencuat dari judul laporan Project Multatuli sendiri yang bertajuk: "Dead Press Society: Saat Hari-Hari Kembali Penuh Omong Kosong". Seri pertama laporan ini menceritakan bagaim

8 media, Cenderung kiri
Dead Press Society: Laporan Project Multatuli dan Survei SMRC Tunjukkan Upaya Bungkam Media Kritis, Rakyat Takut Bicara Politik

Kepada Pihak yang Mau Rebut Hotel Sultan, Pontjo Sutowo: Ayo Duduk Bersama!

Pemilik Hotel Sultan, Pontjo Sutowo, bersama kuasa hukumnya Hamdan Zoelva, membuka suara terkait sengketa pengelolaan Hotel Sultan di kawasan Senayan dalam podcast Akbar Faizal Uncensored yang tayang 14 Mei 2026. Dalam perbincangan tersebut, Pontjo menegaskan tidak pernah ada tawaran ganti rugi, meski muncul wacana pengambilalihan bisnis hotel oleh pihak lain. Pontjo menyebut, hingga saat ini proses hukum masih berjalan dan belum berkekuatan hukum tetap. Namun di tengah proses tersebut, ia menil

Kepada Pihak yang Mau Rebut Hotel Sultan, Pontjo Sutowo: Ayo Duduk Bersama!

Dari Senayan ke Meja Hukum: Pontjo Sutowo Sebut Ada Upaya Ambil Alih Hotel Sultan

Pemilik Hotel Sultan, Pontjo Sutowo, mengungkap adanya dugaan upaya pengambilalihan aset bisnis miliknya yang telah berdiri puluhan tahun di kawasan strategis Senayan, Jakarta. Hal itu ia sampaikan dalam podcast Akbar Faizal Uncensored bersama host Akbar Faizal, dengan menghadirkan kuasa hukum Hamdan Zoelva. Pontjo menegaskan, sengketa yang mencuat bukan sekadar soal bangunan hotel, melainkan status hukum lahan yang kini diklaim berada dalam penguasaan negara melalui Sekretariat Negara. Ia menye

Dari Senayan ke Meja Hukum: Pontjo Sutowo Sebut Ada Upaya Ambil Alih Hotel Sultan

Laporkan Empat Pejabat KPU soal Sewa Helikopter, Koalisi Masyarakat Sipil: Tidak Ada Urgensi yang Jelas

Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan empat pejabat Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas dugaan pelanggaran kode etik terkait penggunaan helikopter dalam perjalanan dinas pada Januari 2024. Laporan tersebut disampaikan pada Rabu (13/5/2026). Laporan itu didasarkan pada dugaan pemborosan anggaran negara serta pelanggaran prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan jabatan. “Penggunaan helikopter nomor re

Laporkan Empat Pejabat KPU soal Sewa Helikopter, Koalisi Masyarakat Sipil: Tidak Ada Urgensi yang Jelas

LHKPN 2025: Presiden Prabowo Tambah Kaya Sebesar Rp2,06 Triliun, Dari Mana Saja Sumber Hartanya?

Kekayaan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, tercatat mengalami kenaikan di tahun 2026 sebesar 0,22 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan data tertulis, total hartanya pada tahun 2025 kini menembus angka Rp2,06 triliun, meningkat dari sebelumnya yang berada di angka Rp2,062 triliun. "Total Harta Kekayaan (II-III) Rp. 2.066.764.868.191, (2,062 triliun)" tulis rincian dokumen Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dari total h

LHKPN 2025: Presiden Prabowo Tambah Kaya Sebesar Rp2,06 Triliun, Dari Mana Saja Sumber Hartanya?