AFU.id

Indeks Berita

Disebut jadi Calon Gubernur BI Gantikan Perry Warjiyo, Ini Tanggapan Destry Damayanti

Rekomendasi calon pengganti Perry Warjiyo sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) definitif belum juga dibahas pemerintah. Hal tersebut disampaikan Pejabat Sementara Gubernur BI, Destry Damayanti usai mengikuti rapat koordinasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) bersama Presiden Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/7/2026). Proses pergantian disebut masih mengikuti mekanisme yang berlaku dalam undang-undang BI. "Oh belum, karena tadi kita mengikuti saja aturan

Disebut jadi Calon Gubernur BI Gantikan Perry Warjiyo, Ini Tanggapan Destry Damayanti

Hasil ASEAN Championship 2026: Indonesia Gilas Kamboja 5-1, Mitchell Baker-Thom Haye Hattrick Gol dan Assist

Tim Nasional (Timnas) Indonesia menggilas Kamboja dengan skor 5-1 pada Babak Penyisihan Grup A ASEAN Championship 2026. Skuad Garuda berpesta gol di hadapan puluhan ribu suporternya di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat, Senin (27/7/2026) malam. Dua pemain keturunan, Mitchell Baker dan Thom Haye menjadi bintang kemenangan atas Angkor Warriors . Mitchell Baker berhasil menorehkan hattrick dalam pertandingan debutnya bersama Skuad Garuda. Penyerang berusia 19 tahun ini merobek gawang Angkor Warr

Hasil ASEAN Championship 2026: Indonesia Gilas Kamboja 5-1, Mitchell Baker-Thom Haye Hattrick Gol dan Assist

Alasan BGN Larang Keras Makan Bergizi Gratis Pakai MinyaKita

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilarang menggunakan bahan pangan bersubsidi, termasuk minyak goreng MinyaKita, demi menjaga hak masyarakat berpenghasilan rendah sebagai sasaran utama subsidi tersebut. Larangan tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono, Senin (27/7/2026). Larangan ini disebut akan berlaku bagi seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyediakan makanan program MBG. Larangan ini juga mencakup penggunaan gas elpiji subsidi 3 kilogram

Alasan BGN Larang Keras Makan Bergizi Gratis Pakai MinyaKita

Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Merasa Dikriminalisasi, Ini Kata Febri Diansyah

Persoalan adanya kriminalisasi dalam proses penetapan tersangka eks Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah disebut belum dibahas secara spesifik. Pernyataan belum adanya terminologi spesifik terkait isu tersebut disampaikan kuasa hukum Febrie Adriansyah, Febri Diansyah pada Senin (27/7/2026). Diketahui, usai melakukan besukan ke Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri menekankan persoalan yang menjadi fokus utama pihaknya adalah dasar hukum ya

Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Merasa Dikriminalisasi, Ini Kata Febri Diansyah

Babak Baru Kasus Febrie Adriansyah, Tim 9 Kejagung Periksa 3 Saksi TPPU

Kejaksaan Agung memeriksa tiga saksi dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Febrie Adriansyah. Para saksi terdiri atas dua pihak swasta berinisial HH dan HJ serta seorang penyidik Polri berinisial HK. Pemeriksaan dilakukan oleh tim khusus Kejagung yang dikenal sebagai Tim 9. Kejagung sebenarnya memanggil sembilan saksi untuk dimintai keterangan dalam perkara tersebut. Namun, hanya tiga orang yang memenuhi pangg

Babak Baru Kasus Febrie Adriansyah, Tim 9 Kejagung Periksa 3 Saksi TPPU

Dua Jam Besuk Eks Jampidsus Febrie Adriansyah, Febri Diansyah Soroti Dasar Penetapan Tersangka

Persoalan substansi tindak pidana awal atau predicate crime menjadi fokus utama diskusi dalam pertemuan pengacara Febri Diansyah dengan Eks Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah. Hal tersebut disampaikan oleh Febri usai melakukan besuk Febrie di Rumah Tahanan (Rutan) KPK, Senin (27/7/2026). Febri menuturkan, persoalan predicate crime yang disangkakan menjadi isu krusial. “Karena masih banyak sekali zona yang abu-abu, zona yang samar secara hukum dan belum clear ,”

Dua Jam Besuk Eks Jampidsus Febrie Adriansyah, Febri Diansyah Soroti Dasar Penetapan Tersangka

Heboh: Setnov Rayakan Pesta Mewah Istri Bertema K-Pop BTS, Netizen Geram

Mantan Ketua DPR RI sekaligus terpidana kasus korupsi pengadaan KTP Elektronik (e-KTP), Setya Novanto (Setnov), kembali bikin heboh dan menjadi pusat sorotan publik. Kali ini, kemunculannya di ruang publik memicu kegaduhan di media sosial usai menghadiri pesta ulang tahun yang digelar secara mewah dengan mengusung tema grup musik global asal Korea Selatan BTS, Senin (27/7/2026). Momen bahagia yang memperlihatkan Setya Novanto tampil santai membaur bersama keluarga dan kerabat tersebut dengan cep

Heboh: Setnov Rayakan Pesta Mewah Istri Bertema K-Pop BTS, Netizen Geram

Bentrokan Maut Menteng Berujung Damai, Tujuh Tersangka Tetap Diproses

Dua kelompok yang terlibat bentrokan maut di kawasan Matraman, Menteng, Jakarta Pusat, sepakat berdamai setelah menjalani mediasi di Polda Metro Jaya, Senin (27/7/2026). Kesepakatan tersebut tidak menghentikan penyidikan terhadap tujuh tersangka dalam perkara perusakan dan pengeroyokan yang menewaskan satu orang. Mediasi dihadiri perwakilan warga setempat dan keluarga Paskalis, korban yang meninggal setelah mengalami pengeroyokan. Kedua pihak sepakat menghentikan perselisihan dan mencegah serang

Bentrokan Maut Menteng Berujung Damai, Tujuh Tersangka Tetap Diproses

Spanyol Tetapkan Darurat Nasional, Kabakaran Hutan Paksa 250 Ribu Warga Mengungsi

Spanyol menetapkan status darurat nasional setelah kebakaran hutan dan lahan terus meluas akibat gelombang panas ekstrem. Hingga Minggu (26/7/2026), lebih dari 250.000 warga di Spanyol dan Prancis dievakuasi. Aparat kedua negara masih berjibaku memadamkan kebakaran yang menyebar di sejumlah wilayah. Berdasarkan laporan The Guardian , sekitar 70.000 warga dievakuasi dari wilayah tengah Spanyol, sedangkan hampir 197.000 orang lainnya mengungsi di Prancis, termasuk puluhan ribu penduduk di kawasan

Spanyol Tetapkan Darurat Nasional, Kabakaran Hutan Paksa 250 Ribu Warga Mengungsi

PDIP Desak Negara Akui Kudatuli sebagai Pelanggaran HAM Berat: 30 Tahun Para Korban Menanti Keadilan

Desakan agar peristiwa 27 Juli 1996 atau Kudatuli diakui sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat kembali mengemuka bertepatan dengan peringatan 30 tahun tragedi tersebut. Tuntutan itu disampaikan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam rangkaian peresmian Monumen Kudatuli di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Senin (27/7/2026). PDIP menyebut para korban dan keluarga korban peristiwa Kudatuli belum memperoleh keadilan dari negara sampai hari ini. Kepala Bidang Sejarah DPP PDIP B

PDIP Desak Negara Akui Kudatuli sebagai Pelanggaran HAM Berat: 30 Tahun Para Korban Menanti Keadilan