AFU.id

Indeks Berita

Akali Absensi, Tiga Ribu ASN Brebes Terancam Sanksi

Sejumlah 3000 aparatur sipil negara (ASN) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Brebes terancam sanksi. Sekretaris daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno melaporkan, para ASN tersebut kedapatan mengakali absensi dengan cara menggunakan aplikasi presensi fiktif. Menurut Sumarno, pihaknya tengah menyiapkan sanksi tegas atas pelanggaran tersebut. "Sanksi itu harus. Sanksinya bertingkat. Ada yang teguran, lisan, tertulis. Bisa saja berupa penurunan atau penundaan kenaikan pangkat, bahkan penurunan jabatan. S

Akali Absensi, Tiga Ribu ASN Brebes Terancam Sanksi

Pusdatin Kemendikdasmen Ungkap Hampir 40 Ribu Anak Papua Selatan Tidak Sekolah

Data dari Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengungkapkan, di Papua Selatan ada hampir 40 ribu anak usia sekolah yang tidak bersekolah. Hal tersebut disampaikan Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo, dalam keterangan persnya, Rabu (6/5/2026). Apolo meyebutkan, menyebutkan sebanyak 38.732 anak yang tersebar di empat kabupaten tidak sekolah. Terbanyak ada di Kabupaten Asmat yaitu berjumlah 14.623 orang. Kedua, Kabupaten Mappi be

Pusdatin Kemendikdasmen Ungkap Hampir 40 Ribu Anak Papua Selatan Tidak Sekolah

Nasib Pekerja Migran, Masih Terabaikan dan Terlupakan di Gegap Gempita Peringatan Hari Buruh Internasional

Gegap gempita perayaan Hari Buruh Internasional pada 1 Mei lalu, ternyata masih menyisakan satu lubang besar. Di tengah perhatian besar terhadap pekerja kapal ikan, pekerja transportasi online dan buruh pabrik, nasib pekerja migran ternyata masih lolos dari perhatian. Padahal kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sangat rentan dihadapi para pekerja mingran. Kasus terbaru terungkap saat jagat maya dihebohkan pengakuan dua orang perempuan pekerja migran yang diduga menjadi korban tind

Nasib Pekerja Migran, Masih Terabaikan dan Terlupakan di Gegap Gempita Peringatan Hari Buruh Internasional

Korupsi Dana Bencana, Bupati Kepulauan Sitaro Ditahan Kejati Sulut

Bupati Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara berinisial CK ditahan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. CK ditahan atas dugaan korupsi dana bencana erupsi Gunung Ruang, senilai Rp22,7 miliar. Dana tersebut adalah untuk stimulan perbaikan rumah rusak terdampak bencana. "Yang bersangkutan ditahan untuk kepentingan penyidikan," kata Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara (Kejati Sulut), Zein Yusri Munggaran di Manado, Rabu, *6/5/2026). Ia menjelaskan, berdasarkan hasil pemeriksaan saks

Korupsi Dana Bencana, Bupati Kepulauan Sitaro Ditahan Kejati Sulut

40 Persen Masyarakat Butuh Kerja, Mendagri Jadikan Urusan Perut Syarat Wajib Prestasi Pemda

Kegelisahan akar rumput terkait mahalnya kebutuhan pokok dan susahnya mencari pekerjaan resmi dijadikan tolak ukur utama pemerintah pusat dalam mengganjar rapor kinerja para bupati hingga gubernur. "Persoalan masyarakat nomor satu," tegas Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian Rabu, (6/5/2026). Ultimatum tersebut diserukan dalam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Regional Kalimantan guna mengunci stabilitas daya beli warga melalui target penahanan inflasi nasional di level 2,42 p

40 Persen Masyarakat Butuh Kerja, Mendagri Jadikan Urusan Perut Syarat Wajib Prestasi Pemda

Stop Impor, SPBU Swasta Kini Wajib Beli Solar Pertamina

Ketergantungan kronis terhadap bahan bakar impor kini mulai dipangkas paksa usai pemerintah resmi mengunci seluruh jaringan SPBU swasta untuk wajib menyerap pasokan solar domestik milik Pertamina. "Pasti sudah ada (pembelian)," ungkap Dirjen Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman di Jakarta, Rabu (6/5/2026). Secara teknis, transisi pengambilalihan suplai yang berlaku efektif sejak April 2026 ini telah melalui serangkaian negosiasi mitigasi logistik terkait kesiapan pelabuhan muat, volume kargo, h

Stop Impor, SPBU Swasta Kini Wajib Beli Solar Pertamina

Polisi Cari Kiai Tersangka Kekerasan Seksual di Pati, Sejumlah Saksi Cabut Keterangan

Polresta Pati melayangkan surat pemanggilan kedua bagi tersangka dugaan kekerasan seksual terhadap santriwati di Ponpes Ndolo Kusumo, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. "Sebelumnya, kami sudah melayangkan pemanggilan pertama pada 4 Mei 2026, namun yang bersangkutan tidak hadir tanpa keterangan yang jelas. Penyidik kembali melayangkan pemanggilan kedua pada tanggal 7 Mei 2026," kata Kapolresta Pati Kombes Pol Jaka Wahyudi melalui Wakasat Reskrim Polresta Pati AKP Iswantoro di Pati

Polisi Cari Kiai Tersangka Kekerasan Seksual di Pati, Sejumlah Saksi Cabut Keterangan

Rekrutmen Polri Diduga Masih Pakai Jalur Khusus, KPRP Minta Dihapus

Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) menjelaskan soal rekomendasi penghapusan praktik "kuota khusus" dalam proses rekrutmen anggota Polri sebagai bagian dari pembenahan pada aspek manajerial. Anggota KPRP Jenderal Polisi (Purn.) Ahmad Dofiri dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Rabu, (6/5/26) menjelaskan bahwa rekrutmen Polri menjadi salah satu aspirasi yang banyak disampaikan masyarakat kepada Komisi Reformasi. Ia mengungkapkan bahwa KPRP mendapatkan informasi terkait adanya pembayaran

Rekrutmen Polri Diduga Masih Pakai Jalur Khusus, KPRP Minta Dihapus

241 Ribu Kasus TBC Ditemukan, Pengobatan dan Pelacakan Masih Tertinggal

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI (Bakom RI) Muhammad Qodari menyampaikan hingga 3 Mei 2026 temuan penyakit tuberkulosis (TBC) mencapai 241.000 kasus, sehingga diperlukan percepatan penanganan melalui berbagai upaya. "Penemuan kasus, lebih dari 241.000 kasus, inisiasi pengobatan 84 persen dari target 95 persen, dan keberhasilan pengobatan 80 persen dari target 90 persen," kata Qodari dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu, (6/5/26). "Perlu kami sampaikan bahwa capaian penemuan kasus TBC masih mem

241 Ribu Kasus TBC Ditemukan, Pengobatan dan Pelacakan Masih Tertinggal

Polemik Lelang Sepatu Sekolah Rakyat, Kemensos Rombak Laporan Sebelum Hadapi KPK

Kacaunya pencatatan data anggaran bantuan pendidikan memaksa Pemerintah Republik Indonesia (RI), melalui Kementerian Sosial (Kemensos), turun tangan. Kemensos RI kini merapikan arsip lantaran skema pembelian sepatu mandiri memicu perbedaan harga ekstrem di 166 Sekolah Rakyat. “Supaya orang umum bisa lihat,” ungkap Menteri Sosial (Mensos) RI, Saifullah Yusuf, meratapi ruwetnya pelaporan daerah, Rabu (6/5/2026). Kekacauan arsip tersebut merupakan implikasi langsung dari kebijakan desentralisasi da

Polemik Lelang Sepatu Sekolah Rakyat, Kemensos Rombak Laporan Sebelum Hadapi KPK