AFU.id

Indeks Berita

Upah Riil Hanya Rp35 Ribu, Hak Normatif Pekerja Perikanan Bali Terabaikan

Bali menjadi provinsi kedua di Indonesia setelah Sulawesi Utara (Sulut) yang merumuskan rencana aksi sinergi lintas sektor. Melansir ANTARA , Minggu (31/5/2026), langkah tersebut untuk memperketat pengawasan keselamatan pekerja pada sektor kelautan dan perikanan. Provinsi Bali menetapkan 24 rencana aksi taktis yang mengintegrasikan peran Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Dinas Tenaga Kerja, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI) melalui Pelabuhan Perikanan Nusanta

Upah Riil Hanya Rp35 Ribu, Hak Normatif Pekerja Perikanan Bali Terabaikan

Jelang Satu Tahun Sekolah Rakyat, Mensos Sadari Masih Banyak Aspek yang Kurang

Program prioritas nasional (PSN) Sekolah Rakyat akan genap beroperasi satu tahun pada Juli 2027 mendatang. Menteri Sosial Republik Indonesia (Mensos RI), Saifullah Yusuf menilai momentum tersebut harus menjadi ruang pembuktian nyata dalam memutus rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan. “Satu tahun Sekolah Rakyat bukan seremoni, ini pembuktian bahwa programnya nyata, berdampak, dan menjawab akar persoalan kemiskinan,” ungkapnya dikutip AFU.ID dari website Kementerian Sosial (Kemensos) RI, Min

Jelang Satu Tahun Sekolah Rakyat, Mensos Sadari Masih Banyak Aspek yang Kurang

Target Produsen Produk Halal Nomor 1 Dunia, Literasi Ekonomi Syariah jadi Hambatan

Pemerintah Republik Indonesia (RI) menargetkan posisi sebagai produsen produk halal nomor satu di dunia, bukan sekadar menjadi pasar konsumen. Melansir website Kementerian Agama (Kemenag) RI, Minggu (31/5/2026), ekonomi syariah Indonesia kini telah mencapai peringkat kedua global. “Ambisi kita sebagai negara Musim terbesar di dunia adalah menjadi produsen produk halal tertinggi,” ungkap Menteri Agama (Menag) RI, Nasaruddin Umar. “Ekonomi syariah kita sekarang urutan kedua dan insyaallah nanti bi

Target Produsen Produk Halal Nomor 1 Dunia, Literasi Ekonomi Syariah jadi Hambatan

Alokasi 150 Kursi Afirmasi, Kuota Pendidikan KKP RI Prioritaskan Anak Nelayan Sumatra

Pemerintah Republik Indonesia (RI) mengalokasikan kuota pendidikan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) gratis bagi anak-anak pelaku utama sektor kelautan dan perikanan. Secara spesifik, kuota pendidikan Tahun Akademik 2026/2027 tersebut khusus untuk mereka yang terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar). Kebijakan afirmatif tersebut merupakan bagian program khusus dalam penerimaan peserta didik baru jalur Anak Pelaku Utama (APU) di seluruh satuan pendidikan

Alokasi 150 Kursi Afirmasi, Kuota Pendidikan KKP RI Prioritaskan Anak Nelayan Sumatra

Kementan Gandeng Satgas Pangan Polri Jaga Harga TBS Petani, Pemda Wajib Tegakkan Aturan

Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan RI) menggandeng Satuan Tugas (Satgas) Pangan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menjaga harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani sawit. Kementerian yang dipimpin oleh Andi Amran Sulaiman ini mewajibkan seluruh pemerintah daerah (pemda) di Indonesia untuk menegakkan aturan. Di sisi lain, Kementan RI turut mengumpulkan para pelaku industri sawit nasional untuk menyepakati langkah bersama menjaga stabilitas harga TBS. Para pe

Kementan Gandeng Satgas Pangan Polri Jaga Harga TBS Petani, Pemda Wajib Tegakkan Aturan

3.033 Sekolah Terdampak Bencana Sumatra Masuk Tahap I Revitalisasi, Anggarannya Rp2 Triliun

Bencana hidrometeorologi di Provinsi Aceh, Sumatra Barat (Sumbar), dan Sumatra Utara (Sumut) sangat berdampak terhadap layanan pendidikan. Melansir website Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia (Kemendikdasmen RI), Minggu (31/5/2026), sebanyak 4.922 unit satuan pendidikan terdampak. Yang mana, implikasinya terhadap layanan pembelajaran bagi sekitar 707.161 peserta didik, aktivitas 59.620 guru dan tenaga kependidikan (GTK). Oleh karenanya, percepatan revitalisasi, penyediaa

3.033 Sekolah Terdampak Bencana Sumatra Masuk Tahap I Revitalisasi, Anggarannya Rp2 Triliun

Penyelundupan BBL di Lampung Gagal, KKP RI Selamatkan Valuasi Ekonomi Rp4,68 Miliar

Otoritas berhasil menyelamatkan kerugian negara senilai Rp4,68 miliar usai menggagalkan aksi penyelundupan BBL (Benih Bening Lobster) ilegal di Provinsi Lampung. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI) mengamankan sebanyak 31.255 ekor komoditas laut tersebut dalam sebuah operasi di Jalur Lintas Barat wilayah Tenumbang, Kabupaten Pesisir Barat menuju Kota Bandar Lampung, Sabtu (23/5/2026) lalu.

Penyelundupan BBL di Lampung Gagal, KKP RI Selamatkan Valuasi Ekonomi Rp4,68 Miliar

Tarik Investasi Global, Industri Pariwisata Akan Terapkan Prinsip ESG Berkelanjutan

Prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) kini menjadi instrumen vital untuk mendongkrak daya saing sektor pariwisata nasional. Melansir website Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (Kemenpar RI), Minggu (31/5/2026), Menteri Widiyanti Putri Wardhana menyatakan prinsip tersebut juga dapat menarik investasi asing. Hal tersebut karena investor dan mitra internasional kini tak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi semata. Akan tetapi, telah menyoroti keberlanjutan lingkungan hidup, dam

Tarik Investasi Global, Industri Pariwisata Akan Terapkan Prinsip ESG Berkelanjutan

Anggaran BSPS 2026 di Sultra Tembus Rp179,46 Miliar, Target Perbaikan 8.973 Unit Rumah

Pemerintah Republik Indonesia (RI) menggelontorkan anggaran ratusan miliar rupiah guna mendanai program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS 2026) di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Melansir website Kementerian Perumahan dan Permukiman Republik Indonesia (PKP RI), Minggu (31/5/2026), alokasinya mencapai sebesar Rp179,46 milar. Yang mana, Kementerian PKP RI menargetkan perbaikan 8.973 unit rumah tidak layak huni (RTLH) milik Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Melalui skema stimulus

Anggaran BSPS 2026 di Sultra Tembus Rp179,46 Miliar, Target Perbaikan 8.973 Unit Rumah

Penyelundupan 31.255 Ekor BBL Ilegal Senilai Miliaran Rupiah Kandas di Pesisir Lampung

Aksi penyelundupan benih bening lobster (BBL) ilegal sebanyak 31.255 ekor kandas di pesisir Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Otoritas penegak hukum menggagalkan pengiriman jalur darat tersebut yang berpotensi merugikan negara hingga miliaran rupiah. Penindakan tegas tersebut menjadi bagian dari komitmen pengawasan ruang laut dari eksploitasi ilegal. Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI), Ardiyansyah mengonfirmasi jajara

Penyelundupan 31.255 Ekor BBL Ilegal Senilai Miliaran Rupiah Kandas di Pesisir Lampung