AFU.id

Indeks Berita

Iran Batasi Kapal di Selat Hormuz 12 per Hari, Tarif Capai Rp34 Miliar

Iran berencana membatasi jumlah kapal yang melintas di Selat Hormuz menjadi sekitar 12 unit per hari. Selain pembatasan tersebut, biaya lintasan dilaporkan bisa mencapai hingga 2 juta dolar AS atau sekitar Rp34,2 miliar per kapal tanker raksasa. Laporan The Wall Street Journal menyebutkan, para pemilik kapal dari berbagai negara saat ini tengah bernegosiasi dengan Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) untuk mendapatkan izin melintasi jalur strategis tersebut. Selain itu, kapal-kapal yang diiz

Iran Batasi Kapal di Selat Hormuz 12 per Hari, Tarif Capai Rp34 Miliar

BGN Gunakan Jasa EO Rp113 Miliar, Dadan Hindayana: Demi Efektivitas Program

Badan Gizi Nasional (BGN) angkat bicara terkait anggaran sebesar Rp113 miliar untuk jasa event organizer (EO) yang menjadi sorotan publik. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan penggunaan EO merupakan kebutuhan strategis di masa awal pembentukan lembaga. Menurut Dadan, BGN saat ini masih berada dalam tahap pembangunan sistem, struktur organisasi, serta tata kelola operasional. Kondisi tersebut membuat sumber daya internal belum sepenuhnya siap untuk menangani kegiatan berskala besar secara man

BGN Gunakan Jasa EO Rp113 Miliar, Dadan Hindayana: Demi Efektivitas Program

Perundingan AS-Iran Gagal Capai Kesepakatan, Ini Penyebabnya

Perundingan damai antara Amerika Serikat dan Iran yang berlangsung di Islamabad, Sabtu, 11 April 2026, berakhir tanpa kesepakatan. Meski sejumlah isu berhasil disepakati, perbedaan pandangan pada poin krusial menjadi penghambat utama. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei, mengungkapkan bahwa kedua pihak hanya berselisih pada dua hingga tiga isu penting. “Kami mencapai kesepahaman mengenai sejumlah isu, tapi berbeda pandangan pada dua atau tiga isu penting, sehingga pembicaraa

Perundingan AS-Iran Gagal Capai Kesepakatan, Ini Penyebabnya

Kronologi Pemerasan yang Diduga Dilakukan Bupati Tulungagung Cs

Operasi senyap Komisi Pemberantasan Korupsi di Tulungagung membuka tabir praktik kekuasaan yang diduga disalahgunakan dari dalam. Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, ditangkap bersama sejumlah pejabat daerah dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat (10/4/2026). Sebanyak 18 orang sempat diamankan dalam operasi tersebut. Dari jumlah itu, 13 orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan. Mereka terdiri dari lingkar dalam pemerintahan daerah—mulai dari kepala d

Kronologi Pemerasan yang Diduga Dilakukan Bupati Tulungagung Cs

12 Orang Susul Bupati Tulungagung ke KPK

Langit Jakarta masih menyimpan sisa tegang dari operasi senyap yang menjalar dari daerah. Satu per satu, mereka yang terjaring mulai tiba di Gedung Merah Putih. Bukan untuk disambut, tetapi untuk diperiksa. Sebanyak 12 orang yang sebelumnya diamankan dalam operasi tangkap tangan di Tulungagung kini menyusul sang kepala daerah, Gatut Sunu Wibowo, menjalani pemeriksaan lanjutan di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, Sabtu (11/4/2026). Mereka datang bertahap, dalam irama yang senyap namun sarat ma

12 Orang Susul Bupati Tulungagung ke KPK

OTT Bupati Tulungagung karena Pemerasan

Belum genap sehari publik mencerna kabar operasi senyap, satu kata kunci langsung mengunci arah perkara: pemerasan. Gatut Sunu Wibowo, kepala daerah aktif di Tulungagung, ditangkap dalam operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Sabtu (11/4/2026). Konfirmasi datang singkat, tanpa banyak ornamen. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, hanya melontarkan satu kata: “Pemerasan.” Tak ada uraian panjang, tak ada kronologi rinci—seolah cukup untuk memberi arah bahwa kas

OTT Bupati Tulungagung karena Pemerasan

OTT Bupati Tulungagung, KPK Amankan Barang Bukti Uang Ratusan Juta Rupiah

Operasi senyap kembali mengguncang panggung birokrasi daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menciduk Gatut Sunu Wibowo bersama 15 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang berlangsung cepat dan tertutup. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan barang bukti berupa uang tunai bernilai ratusan juta rupiah. Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan adanya temuan uang tersebut, meski belum merinci jumlah pasti yang disita. Sejauh ini, konstruksi perkara masih belum dibuka ke p

OTT Bupati Tulungagung, KPK Amankan Barang Bukti Uang Ratusan Juta Rupiah

Motor Listrik MBG Belum Usai, Kini Muncul Truk Kopdes

Isu bergulir cepat di linimasa. Belum reda perdebatan soal motor listrik program makan bergizi, publik kembali disuguhi angka yang lebih besar—lebih bising—lebih mengundang tanya. Sebanyak 20.600 unit truk, dengan nilai kontrak mencapai Rp10,83 triliun, disebut-sebut terkait program Koperasi Desa Merah Putih. Narasi ini pertama kali mencuat dari unggahan media sosial, lalu menjalar menjadi diskursus publik. Namun di balik riuh itu, sumber utamanya justru berasal dari dokumen resmi keterbukaan in

Motor Listrik MBG Belum Usai, Kini Muncul Truk Kopdes

Terjaring OTT, Bupati Tulungagung Sunu Gatut Wibowo Digelandang ke KPK

Pagi masih menggantung di langit Jakarta ketika sebuah mobil hitam berhenti di pelataran Komisi Pemberantasan Korupsi. Dari dalamnya, Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, turun tanpa banyak kata, Sabtu, 11 April 2026, sekitar pukul 06.50 WIB. JAKARTA, AFU.ID - Langkahnya singkat. Dikawal aparat kepolisian dan penyidik, ia langsung diarahkan masuk ke Gedung Merah Putih. Jaket dan topi hitam yang dikenakannya menutup sebagian ekspresi, sementara sorot kamera dan pandangan petugas mengikuti tanpa

Terjaring OTT, Bupati Tulungagung Sunu Gatut Wibowo Digelandang ke KPK

DPR Minta Pemerintah Kaji Ulang Dampak Ekonomi Kebijakan Zero ODO

Anggota Komisi V DPR RI, Sofwan Dedy Ardyanto, menyatakan bahwa penerapan kebijakan Zero Over Dimension Over Loading (ODOL) tidak mudah dilakukan. Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi memicu inflasi nasional akibat melonjaknya biaya operasional di sektor logistik. Sofwan menjelaskan, meskipun tujuan kebijakan ini adalah untuk menekan kerusakan infrastruktur, pemerintah dihadapkan pada dilema ekonomi. Pembatasan muatan berlebih akan memaksa pelaku usaha menambah jumlah armada, yang secara ot

DPR Minta Pemerintah Kaji Ulang Dampak Ekonomi Kebijakan Zero ODO