Indeks Berita

KDM Larang Izin Wisata dan Perumahan Baru di Kawasan Hutan

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengambil langkah radikal dalam mitigasi bencana. KDM--panggilan akrab Dedi Mulyadi--menginstruksikan seluruh bupati dan wali kota di wilayahnya untuk segera menghentikan penerbitan izin pembangunan tempat wisata serta perumahan baru di kawasan hutan dan perkebunan. Kebijakan tegas ini dituangkan dalam Surat Edaran Nomor 60/PEM.04.04.01/ASDA EKBANG tentang Pelaksanaan Teknis Pengendalian Alih Fungsi Lahan di Wilayah Provinsi Jawa Barat. Penerbitan surat edaran

2 bulan lalu

DPR Minta Aparat Penegak Hukum Usut Tuntas Aliran Dana Kasus Penipuan Hanania Travel

Komisi VIII DPR RI meminta aparat penegak hukum bergerak cepat menelusuri aliran dana (follow the money) dalam kasus dugaan penipuan investasi dan perjalanan umrah yang dilakukan oleh Hanania Travel. Langkah tegas ini diperlukan untuk memastikan transparansi pengelolaan dana jamaah dan memberikan keadilan bagi para korban. Anggota Komisi VIII DPR RI, Dini Rahmania, menegaskan bahwa praktik biro travel yang tidak bertanggung jawab seperti ini sudah berada di batas yang tidak bisa ditoleransi. Men

2 bulan lalu

Dinilai Menguntungkan, Purbaya Pede PT DSI Beri Dampak Positif Bagi Investor Pasar Modal

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan bahwa pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) akan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap ekosistem pasar modal domestik. Kehadiran BUMN baru ini dinilai bakal menguntungkan para investor lewat penguatan transparansi dan kinerja keuangan emiten. Purbaya menjelaskan, implementasi sistem tata kelola ekspor satu pintu melalui PT DSI secara otomatis akan menanamkan kedisiplinan yang ketat bagi para pelaku usaha dalam melapor

2 bulan lalu

Benahi Menyeluruh Data Penerima Bansos, Kemensos Ungkap 45 Persen Penerima PKH Salah Sasaran

Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan bakal melakukan perombakan dan pembenahan secara menyeluruh terhadap sistem pendataan penerima manfaat bantuan sosial (bansos). Langkah tegas ini diambil sebagai respons atas temuan krusial dari Dewan Ekonomi Nasional (DEN) tahun 2025 yang mengindikasikan masih tingginya angka penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran. Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menjelaskan bahwa evaluasi besar-besaran ini menjadi landasan utama bagi pemerintah untuk mengonsolidasi

2 bulan lalu

Atasi Bau Menyengat di Tempat Pembuangan Sampah, Pemkot Jakbar Uji Coba Cairan Eco Lindi

Pemerintah Kota Jakarta Barat (Pemkot Jakbar) resmi menggelar uji coba penggunaan cairan inovatif bernama "Eco Lindi" untuk menetralisasi bau sampah menyengat. Program percontohan ini menyasar dua Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di wilayah Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Wali Kota Jakarta Barat, Iin Mutmainnah, berharap penerapan teknologi ramah lingkungan ini mampu menjadi jawaban konkret atas keluhan masyarakat terkait polusi bau sekaligus meningkatkan efektivitas tata kelola sampah di tingka

2 bulan lalu

Komisi XIII DPR Tegaskan Revisi UU HAM Fokus Lindungi Warga, Bukan Rebutan Kewenangan Lembaga

Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menegaskan, rencana revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) tidak dirancang sebagai ajang perebutan kewenangan antarlembaga negara. Ia memastikan arah perubahan regulasi yang telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) ini murni difokuskan untuk memperkuat proteksi hak-hak mendasar masyarakat. Willy mengingatkan agar substansi pembenahan regulasi ini tidak terjebak dalam ego sektoral institusi tertentu, kare

2 bulan lalu

KKP Perluas Akses Ekspor Perikanan ke China, 638 Unit Pengolahan Ikan Resmi Kantongi Izin

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil memperluas akses pasar ekspor produk perikanan nasional ke China. Langkah ini terealisasi setelah lebih dari 600 Unit Pengolahan Ikan (UPI) asal Indonesia resmi memperoleh nomor registrasi dan izin edar dari otoritas karantina Negara Tirai Bambu tersebut. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu) KKP, Ishartini, menjelaskan bahwa pihaknya bertindak sebagai competent authority (CA) jaminan mutu ikan In

2 bulan lalu

Kemenkeu Obral Insentif Pajak Hingga 0 Persen Bagi Eksportir yang Simpan Devisa di Dalam Negeri

Kementerian Keuangan resmi menerbitkan fasilitas perpajakan berupa insentif Pajak Penghasilan (PPh) hingga nol persen bagi para eksportir yang patuh menempatkan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) di dalam negeri. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2026 yang mengatur tentang perubahan ketiga atas tata kelola devisa ekspor sektor komoditas alam. “Pemerintah memberikan fasilitas perpajakan bagi eksportir yang patuh menempatkan DHE SDA di dalam negeri.

2 bulan lalu

Percepat Cetak Sawah, Mekanisme Modernisasi Pertanian Diperketat di 5 Wilayah

Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan RI) kini memperkuat pengawalan program di seluruh wilayah tanah air. Melansir website Kementan RI, Minggu (31/5/2026), koordinasi wilayah di 38 provinsi akan berada di bawah kendali Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP). Langkah taktis tersebut bertujuan memastikan program prioritas berjalan tepat sasaran, guna memacu produksi dan mempercepat swasembada pangan nasional. Penguatan tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Pertanian (Pe

2 bulan lalu

Kejahatan Siber Tembus Rp9,5 Triliun, Wajib Registrasi Biometrik Berlaku Penuh Juli 2026

Total kerugian akibat kejahatan siber di Indonesia menembus Rp9,5 triliun per April 2026 berdasarkan data Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) dan Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI). Merespons tingginya angka kriminalitas tersebut, Pemerintah Republik Indonesia (RI) memberlakukan kebijakan registrasi biometrik secara penuh mulai 1 Juli 2026 untuk setiap aktivasi nomor baru. Langkah taktis tersebut mengincar pemberantasan sindikat akun anonim, serangan siber berupa p

2 bulan lalu