AFU.id

Indeks Berita

UU Perampasan Aset Tak Kunjung Selesai, Malah Mau Diganti Nama Jadi UU "Asset Recovery"

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset di Komisi III DPR RI tidak juga selesai. Salah satu isu yang mencuat adalah terkait penamaan atau nomenklatur beleid tersebut, di mana muncul usulan agar istilah "perampasan aset" diganti dengan "asset recovery" atau "pemulihan aset" sebagaimana dikenal dalam instrumen internasional. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengungkapkan bahwa perdebatan nomenklatur ini menjadi salah satu substansi krusial yang masih dibahas. Menurutnya, te

UU Perampasan Aset Tak Kunjung Selesai, Malah Mau Diganti Nama Jadi UU "Asset Recovery"

Pengirim Ancaman Bom SD Jagakarsa Diduga Warga Sekitar, Kini Diamankan

Polda Metro Jaya mengamankan pria berinisial MY yang diduga mengirimkan ancaman bom ke SDN Srengseng Sawah 15 Pagi, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Terduga pengirim ancaman disebut tinggal di sekitar sekolah yang menjadi sasaran teror. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan MY telah diamankan untuk menjalani pemeriksaan. Namun, kepolisian belum mengungkap identitas lengkap maupun kronologi penangkapannya. “Kegiatan teror yang terjadi, untuk pelaku satu orang inisial MY, ala

Pengirim Ancaman Bom SD Jagakarsa Diduga Warga Sekitar, Kini Diamankan

Keberadaan Febrie Adriansyah Simpang Siur, Komisi III Bentuk Panja, Kawal Ketat Kasus Ini

Keberadaan mantan Jampidsus Febrie Adriansyah masih simpang siur. Padahal penyidikan kasus yang membelitnya kini tengah ditangani pihak Kejaksaan Agung setelah diserahkan oleh pihak kepolisian. Terkait kondisi ini, Komisi III DPR RI resmi membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk mengawal ketat penanganan perkara ini, seraya mendesak transparansi penuh, termasuk kejelasan penahanan sang mantan jenderal lapangan Kejaksaan Agung tersebut. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa pihakn

 Keberadaan Febrie Adriansyah Simpang Siur, Komisi III Bentuk Panja, Kawal Ketat Kasus Ini

Izin Ponpes Berakhir sejak 2021, Polisi Ungkap Minim Pengawasan sebelum Santri Tewas Terbakar

Polisi mengungkap izin operasional Pondok Pesantren Rosyidatusshaulatiyyah Al Ibrahimy NW, Lombok Tengah, telah berakhir sejak 2021 dan tidak pernah diperbarui. Temuan itu muncul dalam penyidikan kasus santri terbakar yang menewaskan satu anak dan melukai tiga lainnya. Kasat Reskrim Polres Lombok Tengah AKP Punguan Hutahaean mengatakan pesantren tersebut hanya dikelola pimpinan pondok berinisial AMR bersama istrinya. Pengelola juga disebut tidak merekrut tenaga tambahan untuk membantu mengawasi

Izin Ponpes Berakhir sejak 2021, Polisi Ungkap Minim Pengawasan sebelum Santri Tewas Terbakar

Dicopot sebagai Kuasa Hukum Roy Suryo, Ahmad Khozinudin: Pengecut Hanya Ingin Cari Selamat

Ahmad Khozinudin buka suara setelah dicopot Roy Suryo dari Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis (TAAKAA) sebagai kuasa hukum dalam perkara dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Menanggapi keputusan tersebut, Ahmad Khozinudin mengaku tidak mempermasalahkan pencabutan kuasa itu dan menyindir pihak yang dinilainya hanya ingin menyelamatkan diri dari proses hukum. Ahmad Khozinudin mengatakan sejak awal dirinya bersama tim TAAKAA memberikan pendampingan hukum bukan sekadar u

Dicopot sebagai Kuasa Hukum Roy Suryo, Ahmad Khozinudin: Pengecut Hanya Ingin Cari Selamat

Sebut Kemenangan Praperadilan Bagian dari Skenario Jokowi, Roy Suryo Copot Ahmad Khozinudin dari Tim Kuasa Hukum

Tersangka kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo, Roy Suryo, mencopot Ahmad Khozinudin dari Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis (TAAKAA) sebagai kuasa hukumnya. Keputusan itu diambil menjelang sidang praperadilan yang diajukannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (13/7/2026). Roy menjelaskan pencabutan kuasa tersebut dipicu pernyataan Ahmad Khozinudin dalam sebuah diskusi yang disiarkan salah satu kanal YouTube. Saat itu, Ahmad menyebut dua skenario yang

Sebut Kemenangan Praperadilan Bagian dari Skenario Jokowi, Roy Suryo Copot Ahmad Khozinudin dari Tim Kuasa Hukum

Bansos Cair Mulai 20 Juli, Cek NIK karena Daftar Penerima Berubah

Pemerintah menargetkan penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) untuk kuartal III dimulai pada 20 Juli 2026. Daftar penerima kembali diperbarui, sehingga penerima lama belum tentu mendapatkan bantuan pada tahap ini. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa penyaluran untuk periode Juli hingga September saat ini sedang dalam proses. Bantuan tersebut ditujukan kepada lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. “Penyaluran bansos untuk

Bansos Cair Mulai 20 Juli, Cek NIK karena Daftar Penerima Berubah

Jendela Pesawat Terlepas di Udara, Penumpang Nyaris Tersedot Keluar

Seorang penumpang nyaris tersedot keluar setelah jendela pesawat terlepas di udara dalam penerbangan dari Thessaloniki, Yunani, menuju Memmingen, Jerman, Jumat (10/07/26). Insiden terjadi dalam penerbangan Ryanair FR1879 yang dioperasikan menggunakan pesawat Boeing 737-800. Pesawat terpaksa berbalik arah dan melakukan pendaratan darurat di Bandara Thessaloniki. Dua sumber bandara mengatakan sebagian tubuh seorang penumpang sempat tertarik keluar melalui jendela yang terbuka akibat hilangnya teka

Jendela Pesawat Terlepas di Udara, Penumpang Nyaris Tersedot Keluar

Ribuan ASN Jabar Terindikasi Judi Online, Pemprov Siapkan Pemeriksaan Besar-besaran

Sebanyak 2.663 aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terindikasi terlibat judi online berdasarkan hasil verifikasi data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Menindaklanjuti temuan tersebut, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Barat membentuk tim gabungan bersama Inspektorat dan Biro Hukum untuk memeriksa seluruh ASN yang masuk dalam daftar. Kepala BKD Jawa Barat Dedi Supandi mengatakan PPATK awalnya menyerahkan data berisi 2.694 nama. N

Ribuan ASN Jabar Terindikasi Judi Online, Pemprov Siapkan Pemeriksaan Besar-besaran

Token Listrik Rp100 Ribu Dapat Berapa kWh? Ini Hitungannya untuk Daya 900–2.200 VA

Pemerintah mempertahankan tarif listrik PLN untuk periode Juli hingga September 2026. Dengan tarif tersebut, pembelian token Rp100 ribu oleh pelanggan rumah tangga bisa menghasilkan sekitar 69 hingga 74 kilowatt hour (kWh), tergantung daya listrik yang digunakan. Untuk pelanggan rumah tangga nonsubsidi berdaya 900 VA, tarif listrik tetap Rp1.352 per kWh. Jika dihitung langsung tanpa potongan pajak dan biaya lain, token Rp100 ribu setara dengan sekitar 73,96 kWh. Pelanggan berdaya 1.300 VA dan 2.

Token Listrik Rp100 Ribu Dapat Berapa kWh? Ini Hitungannya untuk Daya 900–2.200 VA