AFU.id

Indeks Berita

Sinyal Merah Pendidikan Kedokteran: Dugaan Bunuh Diri dr. Adrian Rantung Tambah Daftar Panjang Dokter Meninggal Akibat Perundungan

Dunia pendidikan kedokteran Indonesia kembali dihantam kabar duka. Meninggalnya dr. Adrian Rantung, seorang dokter yang tengah menempuh Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesiologi di Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi (Unsrat),diduga akibat bunuh diri, memicu gelombang duka mendalam sekaligus kemarahan masyarakat. Almarhum ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di kamar kosnya di Manado, Sulawesi Utara, pada Minggu (5/7/2026). Penemuan tragis ini terjadi setelah dr. Adrian

Sinyal Merah Pendidikan Kedokteran: Dugaan Bunuh Diri dr. Adrian Rantung Tambah Daftar Panjang Dokter Meninggal Akibat Perundungan

Kejati Bongkar Pengendali Proyek Fiktif di Kementerian PU, Kerugian Negara Tembus Rp16 Miliar

Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta menetapkan satu tersangka baru dalam pengembangan kasus korupsi belanja rutin di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) periode 2023-2024. Tersangka berperan dalam merekayasa proyek-proyek fiktif yang menyebabkan kerugian negara lebih dari Rp16 miliar. Tersangka berinisial Junaidi (JND) merupakan Direktur PT CV Asaykhana sekaligus pengendali sejumlah perusahaan yang terlibat dalam perkara tersebut. Penetapan tersangka diu

Kejati Bongkar Pengendali Proyek Fiktif di Kementerian PU, Kerugian Negara Tembus Rp16 Miliar

Gugatan Pegawainya Dikabulkan PTUN, Pigai Bakal Ajukan Banding

Pegawai Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM), Ernie Nurheyanti M Toelle atau Yanti, memenangkan gugatan melawan Menteri HAM Natalius Pigai di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Majelis hakim mengabulkan seluruh gugatan Yanti dan membatalkan surat keputusan yang memindahkannya dari jabatan manajerial ke jabatan fungsional. Putusan perkara Nomor 59/G/2026/PTUN.JKT itu dibacakan pada Kamis (2/7/2026). “Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya,” demikian bunyi amar putusan yang tercan

Gugatan Pegawainya Dikabulkan PTUN, Pigai Bakal Ajukan Banding

Ketua MPR Diutus Prabowo ke Iran, Politisi PDIP: Mekanismenya Keliru

Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul mempersoalkan mekanisme Presiden Prabowo Subianto mengutus Ketua MPR Ahmad Muzani untuk menghadiri pemakaman Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Bambang mengaku belum menerima informasi resmi mengenai penugasan tersebut. Namun, ia menilai Presiden tidak bisa memberikan perintah langsung kepada Ketua MPR dalam kapasitasnya sebagai pimpinan lembaga negara. “Saya belum terinfo. Tapi, kalau Pak Presiden mengutus Ketua MPR, saya kira

Ketua MPR Diutus Prabowo ke Iran, Politisi PDIP: Mekanismenya Keliru

Aturan Baru Terbit, PPPK Paruh Waktu Bisa Diangkat Tanpa Seleksi Ulang

Aturan baru mengenai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu resmi berlaku. Salah satu ketentuannya menghapus kewajiban seleksi ulang bagi PPPK paruh waktu yang akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu. Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu. Peraturan tersebut ditandatangani Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widiyantini, pada 19 Juni

Aturan Baru Terbit, PPPK Paruh Waktu Bisa Diangkat Tanpa Seleksi Ulang

Kemenhut Buka Pintu, Hutan Lindung Kini Bisa Jadi Proyek Karbon

Kawasan hutan lindung yang selama beberapa dekade nyaris haram disentuh untuk kepentingan bisnis, kini resmi dibuka pintunya. Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mengubah haluan besar tata kelola hutan nasional melalui revisi Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) 2011-2030, meninggalkan pendekatan lama yang kaku menuju skema baru yang memungkinkan kawasan lindung dimanfaatkan lewat bisnis karbon hingga pemulihan ekosistem. Perubahan itu dituangkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 8 Tahun

Kemenhut Buka Pintu, Hutan Lindung Kini Bisa Jadi Proyek Karbon

Bonus Demografi Tinggal Angka, Ruang Anak Muda Menyempit di Kursi Kekuasaan

Indonesia punya modal jutaan anak muda usia produktif, tapi kursi-kursi kekuasaan di panggung politik nasional tetap dikuasai wajah-wajah lama. Kondisi ini dinilai bukan kebetulan, melainkan buah dari desain aturan pemilu yang tak kunjung berubah sehingga secara sistematis mempersempit ruang kompetisi bagi generasi muda untuk naik ke tampuk kepemimpinan. Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar, menyoroti paradoks antara besarnya populasi anak muda Indone

Bonus Demografi Tinggal Angka, Ruang Anak Muda Menyempit di Kursi Kekuasaan

Penelitian IDAI: 13,3 Persen Anak Alami Penurunan Fungsi Paru Akibat Polusi

Penelitian yang dipaparkan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) menemukan 13,3 persen anak sekolah di Jakarta mengalami penurunan fungsi paru-paru setelah terpapar polusi udara selama enam bulan. Temuan itu menunjukkan dampak polusi dapat terjadi meski anak tidak mengalami keluhan pernapasan. Anggota Unit Kerja Koordinasi Respirologi IDAI, dr. Cynthia Centauri, mengatakan penelitian tersebut dilakukan pada 2024 terhadap anak-anak sekolah yang tinggal di wilayah dengan tingkat polusi udara tinggi

Penelitian IDAI: 13,3 Persen Anak Alami Penurunan Fungsi Paru Akibat Polusi

Sekjen PU Klaim Biaya Keluarga Menteri ke AS Tak Pakai APBN, Ini Alasan Nama Anak Tercantum

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan tidak ada uang negara yang dipakai untuk membiayai keberangkatan anak Menteri PU Dody Hanggodo Lasmono ke New York, Amerika Serikat (AS), meski namanya tercantum dalam surat dinas resmi kementerian yang belakangan viral di media sosial. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PU, Apri Artoto menegaskan seluruh biaya untuk keluarga akan ditanggung pribadi, bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Apri menjelaskan surat yang beredar yang

Sekjen PU Klaim Biaya Keluarga Menteri ke AS Tak Pakai APBN, Ini Alasan Nama Anak Tercantum

Sinyal Darurat Fiskal Daerah: Pemda Terjepit Pemangkasan TKD, Pelayanan Publik Bisa Terabaikan

Pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat, membuat pemerintah daerah makin megap-megap untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah. Khususnya terkait pembayaran gaji para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Contoh teranyar terjadi di Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara. Ratusan PPPK menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor wali kota pada Senin (6/7/2026). Pemicunya adalah wacana merumahkan sekitar 2000 orang PPPK lantaran Anggara

Sinyal Darurat Fiskal Daerah: Pemda Terjepit Pemangkasan TKD, Pelayanan Publik Bisa Terabaikan