Anggota Komisi XIII DPR Soroti Krisis Overkapasitas Lapas Akibat Kasus Narkotika

AFU.ID - Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, mendesak pemerintah segera melakukan reformasi total dalam penanganan narkotika di Indonesia. Ia menilai penanganan saat ini masih terjebak pada pendekatan pemenjaraan yang mengakibatkan krisis sistemik dan kepadatan berlebih (overcapacity) di lembaga pemasyarakatan (lapas).

Rieke mengungkapkan bahwa dari sekitar 271 ribu penghuni lapas dan rutan di Indonesia, lebih dari 54 persen merupakan narapidana kasus narkotika. Angka tersebut dinilai telah melampaui kapasitas ideal nasional secara signifikan.

Salah satu contoh nyata terjadi di Lapas Narkotika Bangli. Fasilitas yang memiliki kapasitas 468 orang tersebut saat ini dihuni oleh lebih dari 1.100 warga binaan, atau mengalami kelebihan kapasitas hingga 138 persen.

Menurut Rieke, kondisi ini memperlemah pengawasan akibat rasio petugas yang tidak ideal, menghambat program pembinaan, serta justru meningkatkan potensi peredaran narkotika di dalam lapas. Ia menyebut terjadi ketimpangan antara aturan hukum dan praktik penegakan hukum di lapangan.

“Terjadi kesenjangan antara norma dan implementasi, serta ketidaksesuaian antara kompleksitas masalah dengan kebijakan yang digunakan,” ujar Rieke di Jakarta, Senin 13 April 2026.

Ia menambahkan, penyalahguna narkotika yang seharusnya mendapatkan pendekatan kesehatan dan sosial justru dibebankan ke sistem peradilan pidana. Akibatnya, beban penanganan bergeser ke hilir dan memperberat kerja lembaga pemasyarakatan.

Guna mengatasi persoalan tersebut, Rieke memberikan lima rekomendasi kepada pemerintah:

1. Menempatkan rehabilitasi sebagai pendekatan utama dan menjadikan penjara sebagai upaya terakhir (ultimum remedium).

2. Mendorong regulasi pelaksanaan rehabilitasi terpadu pascaputusan.

3. Memperkuat peran pemerintah daerah dalam penyediaan layanan rehabilitasi medis dan sosial.

4. Mengintegrasikan penanganan lintas sektor yang melibatkan Kemenkumham, Kemenkes, Kemensos, BNN, Mahkamah Agung, dan Kejaksaan.

5. Mengembalikan fungsi lapas sebagai institusi pembinaan bagi pelaku berisiko tinggi.

Rieke menegaskan bahwa rekonstruksi kebijakan ini merupakan kunci untuk mengembalikan fungsi pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan dan reintegrasi sosial, bukan sekadar tempat penampungan akibat kegagalan kebijakan. (fad/asw)