AFU.id

Indeks Berita

Menkeu Purbaya Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan jaminan bahwa pemerintah tidak akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi hingga akhir tahun 2026. Kepastian ini disampaikan di tengah fluktuasi harga minyak mentah dunia yang dipicu oleh dinamika ketegangan geopolitik global. Komitmen tersebut ditegaskan Menkeu Purbaya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (6/4/2026). Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mempertanyakan

Menkeu Purbaya Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026

Sebut Kasus Dugaan Fitnah Dana Ijazah Terafiliasi ‘Solo’, Siapa Pihak yang Tim Hukum JK Maksud?

Tim Kuasa Hukum Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI) ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla alias JK melaporkan sejumlah pembuat konten YouTube ke Badan Reserse dan Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri) pada Senin, 6 April 2026. Laporan tersebut atas dugaan penyebaran berita bohong dan fitnah terkait isu dana ijazah sebesar Rp5 miliar. Pihak JK menduga kelompok pemilik kanal YouTube yang menyebarkan informasi tersebut memiliki keterkaitan dengan pihak tertentu di wilayah

Sebut Kasus Dugaan Fitnah Dana Ijazah Terafiliasi ‘Solo’, Siapa Pihak yang Tim Hukum JK Maksud?

Komisi III DPR Soroti Potensi Pelanggaran HAM dalam RUU Perampasan Aset

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyoroti potensi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana. Anggota Komisi III DPR RI, Bimantoro Wiyono bahkan memberikan catatan kritis terhadap pembahasan regulasi baru tersebut. Bimantoro Wiyono menekankan pentingnya prinsip kehati-hatian agar tak menimbulkan ketidakadilan hingga berujung pelanggaran HAM di masyarakat. Ia menyampaikannya dalam Rapat Dengar Pendap

Komisi III DPR Soroti Potensi Pelanggaran HAM dalam RUU Perampasan Aset

Pakai UU ITE dan KUHP Baru, Kuasa Hukum JK Akan Uji Keaslian Video Rismon Sianipar Yang Diklaim AI

Tim Kuasa Hukum Jusuf Kalla alias JK menjerat Rismon Sianipar dengan pasal berlapis terkait pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong. Pihak Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI) ke-10 dan ke-12 bahkan telah resmi melaporkan Rismon secara resmi ke Badan Reserse dan Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri). “Pencemaran nama baik itu di Pasal 439 Juncto Pasal 441 Undang-Undang Nomor 1 2023 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, red ) yang baru,” ungkap Kuasa

Pakai UU ITE dan KUHP Baru, Kuasa Hukum JK Akan Uji Keaslian Video Rismon Sianipar Yang Diklaim AI

Komisi III DPR RI Apresiasi Langkah Kejagung Amankan Oknum Jaksa Kejari Karo

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengapresiasi langkah cepat nan tegas Kejaksaan Agung (Kejagung). Yang mana, Kejagung telah resmi menarik Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Karo, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus), dan sejumlah Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menangani kasus videografer Amsal Christy Sitepu ke Jakarta. Langkah tersebut guna melakukan pemeriksaan secara intensif terkait dugaan ketidakprofesionalan dalam penanganan perkara tersebu

Komisi III DPR RI Apresiasi Langkah Kejagung Amankan Oknum Jaksa Kejari Karo

Buntut Tudingan Pendanaan Rp5 Miliar, Pihak JK Laporkan Rismon Sianipar dan Sejumlah YouTuber

Tim Kuasa Hukum Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia (RI), Jusuf Kalla alias JK resmi melaporkan Rismon Sianipar beserta empat YouTuber. Ada pula sejumlah narasumber yang laporannya masuk ke Badan Reserse dan Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri). Rismon beserta sejumlah YouTuber dan narasumber tersebut atas dugaan pencemaran nama baik hingga penyebaran berita bohong ( hoaks ). “Sesuai dengan rencana yang sudah disampaikan oleh kami dan juga Pak JK

Buntut Tudingan Pendanaan Rp5 Miliar, Pihak JK Laporkan Rismon Sianipar dan Sejumlah YouTuber

Pihak Rismon Sebut Video AI, Kuasa Hukum JK: Uji Dulu

Isu “bohir” di balik polemik ijazah Joko Widodo kembali memanas. Kali ini, bola liar bergulir dari video yang menyeret nama Jusuf Kalla dari Rismon. Namun kuasa hukum Rismon langsung membantah dan mempertanyakan keasliannya. Kuasa hukum JK, Abdul Haji Talaohu, menilai pihak yang menyebut video beredar—yang menuding kliennya mendanai isu tersebut—adalah tipuan AI, tidak bisa langsung dipercaya. Ia menegaskan, keaslian konten itu harus diuji secara hukum dan forensik digital sebelum disimpulkan. “

Pihak Rismon Sebut Video AI, Kuasa Hukum JK: Uji Dulu

Diseret Isu Ijazah Jokowi, JK Lapor ke Bareskrim Hari Ini

Langkah hukum ditempuh mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menyusul beredarnya tudingan yang menyeret namanya dalam polemik isu ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ia memastikan laporan akan diajukan ke Bareskrim Polri pada hari ini. Kalla menegaskan kabar yang menyebut dirinya menjadi donatur dalam kasus tersebut, termasuk isu aliran dana Rp5 miliar, tidak berdasar. Ia juga menolak dikaitkan dengan pihak-pihak yang menggulirkan isu itu. “Saya katakan itu pasti dan yakin tidak benar,” ujarnya dal

Diseret Isu Ijazah Jokowi, JK Lapor ke Bareskrim Hari Ini

77 Dokumen Dibuka, Polemik Ijazah Jokowi Masuk Babak Baru: Bon Jowi Klaim Temukan Kejanggalan

Polemik dugaan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali memanas. Kali ini, bola bergulir dari temuan aliansi Bongkar Ijazah Jokowi (Bon Jowi) yang mengklaim telah mengantongi 77 dokumen resmi dari penyelenggara pemilu—sebuah angka yang disebut membuka lapisan baru kontroversi. Dalam podcast Madilog Forum Keadilan yang dipandu jurnalis senior Darmawan Sepriyossa, anggota Bon Jowi Lukas Luwarso membeberkan rincian data yang mereka kumpulkan. Sekitar 40 dokumen berasal dari KPU pusat terkait Pil

77 Dokumen Dibuka, Polemik Ijazah Jokowi Masuk Babak Baru: Bon Jowi Klaim Temukan Kejanggalan

Kargo Minyak Putar Haluan, Negara Seolah Dipermainkan: CERI Bongkar Jejak Buronan Riza Chalid

Langit energi nasional kembali menggelap, bukan karena badai alam, melainkan kabut misteri yang menyelimuti dua kapal raksasa pembawa minyak mentah. Di tengah kebutuhan energi yang mendesak, dua kargo Very Large Crude Carrier (VLCC) milik PT Pertamina (Persero) justru berbalik arah—sebuah manuver yang memantik pertanyaan keras: siapa sebenarnya yang mengendalikan arus minyak negeri ini? Nama Riza Chalid kembali mencuat. Sosok yang kini berstatus buronan internasional dalam kasus dugaan korupsi t

 Kargo Minyak Putar Haluan, Negara Seolah Dipermainkan: CERI Bongkar Jejak Buronan Riza Chalid