AFU.id

Indeks Berita

BRIN Bersama JAAI, PPI, dan JSPS Bahas Peran Ilmuwan Menuju Indonesia Emas 2045

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersama JSPS Alumni Association of Indonesia (JAAI), Perhimpunan Periset Indonesia (PPI), dan Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) menyelenggarakan The General Assembly Meeting and the 9th International Symposium of JSPS Alumni Association of Indonesia (JAAI) mengusung tema ‘The JAAI Roles Towards a Golden Indonesia 2045’ . Kepala BRIN, Arif Satria menyampaikan bahwa JAAI dan PPI memiliki peran strategis dalam membangun dan menjaga jejaring ko

BRIN Bersama JAAI, PPI, dan JSPS  Bahas Peran Ilmuwan Menuju Indonesia Emas 2045

DPRD DKI Jakarta Apresiasi Pergub Efisiensi Energi, Langkah Nyata Mitigasi Perubahan Iklim

Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Wahyu Dewanto mendukung penerbitan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 5 Tahun 2026 tentang Efisiensi Energi dan Air pada Bangunan Gedung. Ia menilai, kebijakan tersebut sebagai langkah konkret dalam upaya mitigasi perubahan iklim. Pergub Efisiensi Energi dan Air ini merupakan bagian dari pelaksanaan program Climate Action Implementation (CAI) yang dijalankan Pemprov DKI bekerja sama dengan Pemerintah Inggris serta jaringan kota dunia, C40 Cities. Wahyu menil

DPRD DKI Jakarta Apresiasi Pergub Efisiensi Energi, Langkah Nyata Mitigasi Perubahan Iklim

Kawasan Manggarai Bakal Jadi Pusat Integrasi Antarmoda di DKI Jakarta

PT Jakarta Propertindo (Perseroda) atau Jakpro menegaskan komitmennya mendorong kawasan Manggarai sebagai pusat integrasi antarmoda strategis. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas, konektivitas, serta nilai ekonomi masyarakat sekitar. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pembangunan Stasiun Manggarai LRT Jakarta Fase 1B (Velodrome-Manggarai). Pembangunan stasiun ini merupakan bagian dari dukungan Jakpro terhadap upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam mengemb

Kawasan Manggarai Bakal Jadi Pusat Integrasi Antarmoda di DKI Jakarta

Siapa Sebenarnya Jeffrey Epstein? Ini 7 Fakta Mengerikan di Balik Dokumen Rahasianya yang Baru Bocor

Nama Jeffrey Epstein kembali menjadi sorotan dunia setelah Kementerian Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) merilis jutaan dokumen baru terkait kasus kejahatan seksualnya. Rilisan terbaru pada Januari 2026 ini mengungkap fakta-fakta mengejutkan yang menyeret banyak tokoh elit global. Lantas, siapa sebenarnya sosok kontroversial ini dan apa saja fakta kasusnya? Siapa Itu Jeffrey Epstein? Epstein adalah mantan pengajar matematika dan fisika yang banting setir menjadi pengusaha keuangan sukses di Wall S

Siapa Sebenarnya Jeffrey Epstein? Ini 7 Fakta Mengerikan di Balik Dokumen Rahasianya yang Baru Bocor

Gelar Rapat Konsultasi, DPR RI Evaluasi Ekosistem Tata Kelola JKN dan Kepesertaan PBI

DPR RI menyelenggarakan rapat konsultasi tingkat tinggi guna membedah sengkarut tata kelola Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Fokus utama pertemuan ini adalah membahas isu penonaktifan peserta segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Rapat strategis ini menghadirkan jajaran menteri kabinet, di antaranya Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, serta Menteri PPN/Ke

Gelar Rapat Konsultasi, DPR RI Evaluasi Ekosistem Tata Kelola JKN dan Kepesertaan PBI

Ketua Komisi VIII DPR Desak Pemerintah Aktifkan Kembali PBI BPJS Kesehatan: Jangan Sampai Rakyat Menjerit

Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang melayangkan desakan kepada Kementerian Sosial dan BPJS Kesehatan untuk segera mengaktifkan kembali status kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI). Langkah ini dinilai mendesak guna meredam keluhan masyarakat di lapangan. Marwan memandang persoalan ini seharusnya bisa segera dituntaskan lantaran ketersediaan anggaran pemerintah masih mencukupi dan tidak mengalami pemotongan. Ia meminta agar warga yang telah dinonak

12 media, Cenderung netral
Ketua Komisi VIII DPR Desak Pemerintah Aktifkan Kembali PBI BPJS Kesehatan: Jangan Sampai Rakyat Menjerit

Status PBI 11 Juta Orang Dicoret, Pemerintah Pastikan Hanya Relokasi ke Warga Lebih Berhak

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menegaskan bahwa pemerintah tidak memangkas kuota penerima BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Kebijakan yang sedang berjalan saat ini adalah relokasi kepesertaan dari warga mampu kepada masyarakat miskin yang lebih berhak. Penegasan tersebut disampaikan dalam pertemuan dengan Pimpinan DPR RI di Gedung Senayan, Jakarta pada Senin, 9 Februari 2026. Langkah ini diambil untuk menanggapi kekhawatiran publik mengenai berkurangnya jumlah

Status PBI 11 Juta Orang Dicoret, Pemerintah Pastikan Hanya Relokasi ke Warga Lebih Berhak

Meski 79,9% Publik Puas, Dasco Sebut Presiden Prabowo Tetap Evaluasi Catatan Minor

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa angka ketidakpuasan publik sebesar dua persen terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto akan menjadi catatan penting bagi pemerintah. Meski mayoritas masyarakat merasa puas, pemerintah berkomitmen menjadikan kritik tersebut sebagai bahan evaluasi. “Walaupun cuma sekitar 2-3 persen, tapi itu cukup berarti dan penting,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin, 9 Februari 2026. Dasco menjelaskan bahwa catatan-catatan kritis y

Meski 79,9% Publik Puas, Dasco Sebut Presiden Prabowo Tetap Evaluasi Catatan Minor

Coreng Marwah Peradilan, MA Ajukan Pemecatan Petinggi PN Depok ke Presiden

Mahkamah Agung (MA) mengambil langkah tegas merespons operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat pimpinan Pengadilan Negeri (PN) Depok. Lembaga peradilan tertinggi ini memutuskan untuk memberhentikan sementara seluruh hakim dan aparatur yang terlibat dalam skandal suap tersebut. Juru Bicara MA, Yanto menegaskan Ketua MA Sunarto telah menyetujui proses administrasi pemberhentian para tersangka. “Ketua MA akan memberhentikan sementara hakim dan aparatur PN Depok yang tertangkap tangan tersebut,” u

Coreng Marwah Peradilan, MA Ajukan Pemecatan Petinggi PN Depok ke Presiden

Tok! DPR dan Pemerintah Sepakati 5 Poin Perbaikan Tata Kelola Jaminan Kesehatan

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama Pemerintah resmi menyepakati lima poin utama guna memperbaiki tata kelola jaminan sosial kesehatan yang terintegrasi. Salah satu keputusan krusial dalam pertemuan tersebut adalah kepastian bahwa iuran Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) akan tetap dibayarkan pemerintah selama tiga bulan ke depan. Kesepakatan ini diambil dalam rapat yang berlangsung di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin, 9 Februari 2026. Rapat dipimpin oleh Wakil

1 media, Cenderung netral
Tok! DPR dan Pemerintah Sepakati 5 Poin Perbaikan Tata Kelola Jaminan Kesehatan