AFU.id

Indeks Berita

DPR Tegaskan Kasus Kekerasan Seksual 50 Santriwati Pati Sebagai Pelanggaran HAM Berat dan Sistematis

Kasus kekerasan seskual terhadap 50 santriwati di Pondok Pesantren (Ponpes) Ndholo Kusumo, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah (Jateng) benar-benar menjadi perhatian serius bagi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, mendesak lembaga-lembaga nasional hak asasi manusia (LN HAM) agar segera mengambil langkah konkret. Mafirion menekankan, kehadiran negara dalam kasus tersebut bersifat darurat dan tak boleh ada tawar-menawar. Kasus yang mencuat ke

DPR Tegaskan Kasus Kekerasan Seksual 50 Santriwati Pati Sebagai Pelanggaran HAM Berat dan Sistematis

Disukai Rakyat Kecil Tapi Sering Bikin Sakit, Riset UI Nilai Aturan MBG Perlu Dirombak

Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program prioritas nasional bahkan menimbulkan pemborosan anggaran akibat kakunya tata kelola sentralisasi pendistribusian makanan. Ironi pemenuhan gizi seimbang yang Pemerintah Republik Indonesia (RI) janjikan tersebut bahkan memicu ancaman risiko kesehatan massal. “Menimbulkan risiko bagi kesehatan siswa,” ungkap Dosen dan Peneliti Sosiologi Universitas Indonesia (UI), yakni Hari Nugroho di Jakarta, Rabu (6/5/2026). Secara analitis, Pusat Kajian Sosiologi

Disukai Rakyat Kecil Tapi Sering Bikin Sakit, Riset UI Nilai Aturan MBG Perlu Dirombak

Komisi III DPR RI Pastikan KUHAP Baru Sudah Rangkum Rekomendasi Reformasi Polri

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) versi terbaru hampir seluruhnya sudah merangkum poin-poin rekomendasi dari Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Habiburokhman, yang menyampaikan hal tersebut di Jakarta, Rabu (6/5/2026). Sebagai informasi, KUHAP versi terbaru sudah mulai berlaku efektif sejak Januari 2026 lalu. Habiburokhman lantas menyatakan, materi dalam KUHAP baru merupakan hasil serapan aspir

Komisi III DPR RI Pastikan KUHAP Baru Sudah Rangkum Rekomendasi Reformasi Polri

Anggota DPR Minta Lembaga HAM Investigasi Kasus Kekerasan Seksual di Pesantren

Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion meminta lembaga nasional hak asasi manusia (LN HAM) ikut turun tangan mengatasi kasus dugaan kekerasan seksual oleh pengasuh pondok pesantren di Pati, Jawa Tengah. Komnas HAM, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komnas Perempuan dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) harus turun melakukan investigasi maupun menjangkau korban. “Kami mengecam kejahatan seksual ini. Negara wajib hadir secara aktif. Peran lembaga negara seperti LPSK, Komnas HAM, K

Anggota DPR Minta Lembaga HAM Investigasi Kasus Kekerasan Seksual di Pesantren

Menag: Tidak Ada Toleransi untuk Kekerasan, Pesantren Harus Jadi Ruang Aman

Kementerian Agama menegaskan, tidak toleransi untuk kekerasan di lembaga pendidikan, khususnya pesantren. Pesantren juga harus menjadi ruang aman dan bermartabat bagi seluruh peserta didik. Hal tersebut ditegaskan Menteri Agama Nasaruddin Umar, di Jakarta, Rabu (6/5/2026). Nasaruddin menegaskan, pihaknya tidak akan menoleransi segala bentuk tindakan kekerasan dan pelecehan seksual, baik fisik, verbal, maupun seksual. “Tidak ada toleransi untuk tindak kekerasan seksual. Saya tidak pernah menolera

Menag: Tidak Ada Toleransi untuk Kekerasan, Pesantren Harus Jadi Ruang Aman

Rp19 Miliar dari Proyek Pemkab Ditukar ke Valas, KPK Telusuri Aset Fadia Arafiq

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri penukaran mata uang asing atau valuta asing yang dilakukan Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafiq (FAR). Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penelusuran tersebut dilakukan dengan cara memeriksa dua orang saksi pada Selasa, 5 Mei 2026, yakni LAA selaku staf perusahaan keluarga Fadia Arafiq bernama PT Raja Nusantara Berjaya dan IS selaku pihak swasta. "Pemeriksaan berkaitan dengan penelusuran aset, khususnya terkait dengan penukaran-penukaran val

Rp19 Miliar dari Proyek Pemkab Ditukar ke Valas, KPK Telusuri Aset Fadia Arafiq

THR Pejabat Daerah Diperas hingga Rp750 Juta, KPK Telusuri Praktik Berulang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami pengetahuan Pelaksana Tugas Bupati Cilacap Ammy Amalia Fatma Surya (AAF) mengenai dugaan praktik pemerasan yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. KPK mendalami hal tersebut pada Selasa, 5 Mei 2026, saat memeriksa Ammy Amalia sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan pemerasan untuk tunjangan hari raya (THR) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Cilacap, yang salah satu tersangkanya adalah Bupati Cilac

THR Pejabat Daerah Diperas hingga Rp750 Juta, KPK Telusuri Praktik Berulang

Gaji 30 Ribu Manajer Plus Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih, Diperkirakan Bakal Jadi Beban APBN

Proses rekrutmen sejumlah 30 ribu manajer untuk Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih masih terus berlanjut. Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Pengarah Panitia Seleksi Nasional Zulkifli Hasan mengatakan rekrutmen manajer koperasi desa/kelurahan Merah Putih menjadi investasi sumber daya manusia (SDM) terbesar yang pernah dilakukan pemerintah di tingkat desa. Zulkifli menegaskan, program tersebut dirancang untuk melibatkan generasi muda dalam membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru d

Gaji 30 Ribu Manajer Plus Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih, Diperkirakan Bakal Jadi Beban APBN

Banjir dan Longsor Rusak Kebun Kopi Gayo, Kualitas Panen Menurun

Peneliti Pusat Riset Kopi dan Kakao Universitas Syiah Kuala (USK) Abu Bakar mengatakan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor mempercepat tekanan terhadap sektor kopi Sebelumnya sektor tersebut sudah terdampak perubahan iklim, sehingga berpotensi menurunkan produktivitas kopi Gayo di dataran tinggi Aceh. “Kerusakan lahan akibat longsor bisa menghilangkan lapisan tanah atas yang penting bagi tanaman kopi. Ini berdampak langsung pada produktivitas,” kata Abu Bakar dalam keterangannya

Banjir dan Longsor Rusak Kebun Kopi Gayo, Kualitas Panen Menurun

Anak 12 Tahun Diperkosa setelah Diberi Tumpangan, Pelaku Masih Buron

Pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan, mengawal ketat kasus dugaan pemerkosaan terhadap seorang anak perempuan berusia 12 tahun oleh orang tidak dikenal (OTK) di Kecamatan Gandus yang terjadi pada Minggu (3/5). Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan pihaknya telah menerima laporan mengenai peristiwa memprihatinkan tersebut. Ia menegaskan akan segera meninjau langsung kediaman korban untuk mengetahui kronologi kejadian secara mendalam. "Kami mengawal penuh kasus ini. Penanganan maksimal a

Anak 12 Tahun Diperkosa setelah Diberi Tumpangan, Pelaku Masih Buron