AFU.id

Indeks Berita

Ketua DPD Papua Minta RUU Pemilu Akomodasi 50 Persen Kuota Penduduk Asli

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Papua, Yanni mengusulkan adanya ruang lebih untuk kader Orang Asli Papua (OAP) dalam daftar calon anggota legislatif di Papua pada pemilihan umum mendatang. Dia berharap usulan tersebut diakomodir dalam pembahasan revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Usulan tersebut dilatarbelakangi masih adanya ketidaksesuaian antara harapan aturan Otonomi Khusus Papua dengan kenyataannya di lapangan. Yanni menilai kehadiran OAP di lembaga legislatif

Ketua DPD Papua Minta RUU Pemilu Akomodasi 50 Persen Kuota Penduduk Asli

5 Langkah BI Perkuat Stabilisasi Rupiah, Termasuk Naikkan Lagi Suku Bunga Acuan Jadi 5,50%

Rupiah telah menembus Rp18.000 per dolar Amerika Serikat (USD) pada awal Juni 2027. Hal itu membuat pemerintah dan regulator terus memutar otak untuk menjaga stabilisasi mata uang garuda. Seperti Bank Indonesia (BI) yang menaikkan lagi suku bunga acuan sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,50%. Keputusan itu hadir usai berlangsungnya Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI, Selasa (9/6/2026). Forum tersebut juga sepakat menaikkan suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 4,50%. Begitu pula dengan

5 Langkah BI Perkuat Stabilisasi Rupiah, Termasuk Naikkan Lagi Suku Bunga Acuan Jadi 5,50%

Temui Kim Jong Un, China Perkuat Aliansi Strategis dengan Korea Utara

Presiden China Xi Jinping dan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un mencapai sejumlah kesepakatan untuk memperkuat hubungan bilateral dalam pertemuan tingkat tinggi di Pyongyang, Senin (8/6/2026). Dalam pembicaraan itu, kedua pemimpin sepakat memperluas kerja sama di berbagai bidang sekaligus meningkatkan koordinasi terkait isu-isu regional dan internasional yang menjadi kepentingan bersama. Pertemuan tersebut juga menegaskan komitmen Beijing dan Pyongyang untuk menjaga komunikasi strategis di tengah

Temui Kim Jong Un, China Perkuat Aliansi Strategis dengan Korea Utara

Penyidikan Tuntas, Mantan Ketua Ombudsman Bersiap Hadapi Sidang Korupsi

Kejaksaan Agung (Kejagung) menyerahkan mantan Ketua Ombudsman RI, Hery Susanto (HS), beserta barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dalam kasus korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara, Senin (8/6/2026). Pelaksana Tugas Harian Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Mochammad Jefry, mengatakan pelimpahan tahap II dilakukan setelah penyidik menyatakan berkas perkara lengkap dan siap memasuki proses penuntutan. Menurut Jefry, penyidi

Penyidikan Tuntas, Mantan Ketua Ombudsman Bersiap Hadapi Sidang Korupsi

Resmi Jadi UU, Polri Pertahankan Syarat Pendidikan Minimal SMA

DPR tetap mempertahankan syarat minimal lulusan SMA atau sederajat dalam UU Polri yang baru disahkan pada Selasa (9/6/2026). Ketentuan tersebut sebelumnya disepakati dalam rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Polri antara Komisi III DPR RI dan pemerintah. Dalam aturan baru itu, calon anggota Polri tetap dapat direkrut dengan latar belakang pendidikan minimal SMA, sesuai kebutuhan pembentukan personel kepolisian. Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menjelaskan syarat pendidikan tersebut ter

Resmi Jadi UU, Polri Pertahankan Syarat Pendidikan Minimal SMA

Rekonstruksi Kasus Daycare Little Aresha Digelar, Orang Tua Korban Tuntut Hukuman Berat

Polisi menggelar rekonstruksi kasus dugaan kekerasan terhadap anak di Daycare Little Aresha, Sorosutan, Umbulharjo, Yogyakarta, Selasa (9/6/2026). Proses rekonstruksi dimulai sekitar pukul 10.00 WIB melibatkan penyidik serta tim Inafis Polresta Yogyakarta. Para tersangka dihadirkan untuk memperagakan sejumlah adegan. Rekonstruksi juga disaksikan langsung oleh orang tua para korban. Salah satu orang tua korban, Ismanto, mengatakan rekonstruksi menjadi bagian penting dalam pembuktian perkara sekal

Rekonstruksi Kasus Daycare Little Aresha Digelar, Orang Tua Korban Tuntut Hukuman Berat

Tak Hanya Korupsi, Dadan Hindayana CS Juga Dituding Menipu, Investor Dapur Perintis SPPG Tuntut BGN Kembalikan Uang Rp218 Miliar

Kasus yang menimpa Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dan para wakilnya, Lodewijk Pusung serta Sony Sonjaya ternyata tak hanya sekadar masalah korupsi. Tiga serangkai yang kini menjadi tahanan Kejaksaan Agung itu juga terindikasi melakukan penipuan. Hal itu terungkap dari protes yang dilayangkan beberpa pengusaha lokal yang mengaku terlibat dalam proyek awal pendirian Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) di Sukabumi. Sang pengusaha lokal tersebut, Ir. H. Mujazin dalam keterangan persnya,

Tak Hanya Korupsi, Dadan Hindayana CS Juga Dituding Menipu, Investor Dapur Perintis SPPG Tuntut BGN Kembalikan Uang Rp218 Miliar

Dana Konflik dan Bukti Kecurangan Pemilu Dipertanyakan, Donald Trump Murka

Wawancara Donald Trump bersama National Broadcasting Company (NBC) berakhir ricuh akibat perdebatan mengenai anggaran dan integritas pemilihan umum (pemilu). Bahkan, Presiden Amerika Serikat (AS) itu memilih menghentikan sesi dialog secara sepihak. Presiden Trump menghadiri program wawancara milik NBC, yakni ‘Meet the Press’ untuk membahas berbagai hal. Sesi berlangsung di sebuah peternakan Wisconsin, Jumat (7/6/2026) waktu AS lalu. Awalnya, Trump sangat antusias menjawab rangkaian pertanyaan da

Dana Konflik dan Bukti Kecurangan Pemilu Dipertanyakan, Donald Trump Murka

Pembahasan Kilat UU Polri, Eddy Hiariej: Cuma Bahas Tujuh Poin

Wakil Menteri Hukum, Eddy Hiariej menjelaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berlangsung singkat karena hanya mencakup tujuh materi. Menurut Eddy, perubahan dalam UU Polri kali ini bersifat terbatas dan telah melalui berbagai tahapan pembahasan. “Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) sudah mengundang ahli dan masyarakat untuk memberikan masukan terhadap substansi RUU Polri,”

Pembahasan Kilat UU Polri, Eddy Hiariej: Cuma Bahas Tujuh Poin

Sahkan RUU Polri dalam Rapat Paripurna, DPR Klaim Libatkan Publik

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri) menjadi undang-undang. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna Ke-21 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2026). Pengesahan dilakukan setelah seluruh fraksi partai politik menyatakan persetujuannya terhadap hasil pembahasan RUU ters

Sahkan RUU Polri dalam Rapat Paripurna, DPR Klaim Libatkan Publik