AFU.id

Indeks Berita

Pertumbuhan Ekonomi 2027 Ditargetkan 6,5 Persen, Kemiskinan Turun ke 6 Persen

Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu mencapai kisaran 5,8 hingga 6,5 persen pada tahun 2027 melalui penerapan strategi ekonomi yang tepat serta kebijakan fiskal yang prudent dan berkelanjutan. "Dengan strategi ekonomi yang tepat, kebijakan fiskal yang prudent dan berkelanjutan, saya yakin ekonomi Indonesia dapat tumbuh pada kisaran 5,8 hingga 6,5 persen di tahun 2027 menuju pertumbuhan ekonomi 8 persen pada tahun 2029," kata Presid

Pertumbuhan Ekonomi 2027 Ditargetkan 6,5 Persen, Kemiskinan Turun ke 6 Persen

APBN 2027 Jangan Cuma Kejar Pertumbuhan, Harus Tekan Kemiskinan

Ketua DPR RI Puan Maharani berharap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2027 dapat menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas itu, kata Puan, ialah pertumbuhan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan angka produk domestik bruto tinggi, tetapi juga menciptakan kesejahteraan rakyat. “Pertumbuhan yang menciptakan lapangan kerja, meningkatkan penghasilan rakyat, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan,

APBN 2027 Jangan Cuma Kejar Pertumbuhan, Harus Tekan Kemiskinan

Menteri Pertanian Pecat ASN Terduga Korupsi Rp500 Juta, Pelaku Masih Buron

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memecat seorang aparatur sipil negara (ASN) di kementeriannya terkait dugaan penyelewengan anggaran pertanian hampir Rp500 juta dan kini masuk daftar pencarian orang (DPO) aparat penegak hukum. Pemecatan terhadap ASN tersebut resmi dilakukan pada 7 Mei 2026 sebagai bagian langkah bersih-bersih internal Kementerian Pertanian dalam menindak dugaan praktik penyalahgunaan anggaran negara secara tegas. "Kami baru tanda tangan pemecatannya, tanggal 7 Mei 2026 kami

Menteri Pertanian Pecat ASN Terduga Korupsi Rp500 Juta, Pelaku Masih Buron

Defisit APBN 2027 Ditargetkan Maksimal 2,4 Persen dari Ekonomi Nasional

Presiden Prabowo Subianto berjanji pemerintah terus menekan defisit APBN dengan menargetkan angka defisit pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2027 kurang dari 3 persen dari PDB, yaitu pada kisaran 1,80 persen sampai dengan maksimal 2,40 persen. Di hadapan 400 lebih anggota DPR RI dan sejumlah pejabat negara, Presiden Prabowo menegaskan pemerintahannya akan terus berjuang menekan dan memperkecil angka defisit APBN. "Dari sisi pembiayaan, defisit kita di tahun 2027,

Defisit APBN 2027 Ditargetkan Maksimal 2,4 Persen dari Ekonomi Nasional

APBN 2027 Disiapkan Hadapi Konflik Global dan Ketidakpastian Ekonomi

Presiden Prabowo Subianto mengungkap alasan dirinya menyampaikan langsung Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 dalam Rapat Paripurna Ke-19 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di kompleks parlemen DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu, (20/5/2026). Prabowo mengatakan dirinya menyampaikan langsung hal tersebut karena Indonesia saat ini sedang menghadapi tantangan geopolitik dan geoekonomi global yang penuh konflik, ketegangan, dan ketidakpastian. "Kita sek

APBN 2027 Disiapkan Hadapi Konflik Global dan Ketidakpastian Ekonomi

APBN 2027 Dibahas, Belanja Negara Dituntut Berdampak ke Rakyat

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan kehadiran Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2027 merupakan momentum penting dan strategis. Puan, saat membuka Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan V di Gedung DPR, Jakarta, Rabu, (20/5/2026) juga menyebut rapat tersebut spesial karena dihadiri langsung oleh Presiden. "Kehadiran Bapak Presiden tentu saja akan menjadi momentum yang penting dan strategis untuk menega

APBN 2027 Dibahas, Belanja Negara Dituntut Berdampak ke Rakyat

Geledah Dua Kantor Dinas Ponorogo, KPK Bawa Tiga Koper Barang Bukti Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa tiga koper diduga berisi dokumen dan barang bukti terkait dugaan korupsi Bupati Ponorogo nonaktif Sugiri Sancoko, usai menggeledah Kantor Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Ponorogo di Gedung Terpadu Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Tonatan, Kecamatan Ponorogo, Ponorogo , Jawa Timur, Selasa, (19/5/2026). Penggeledahan berlangsung lebih dari delapan jam dengan pengamanan ketat dari aparat kepolisian. Selama proses berlangsung, aktivitas pegawai di li

Geledah Dua Kantor Dinas Ponorogo, KPK Bawa Tiga Koper Barang Bukti Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Polisi Tangkap Dua Pelaku Begal Bersenjata Api di Cikarang

Polisi menangkap dua pelaku pencurian dengan kekerasan atau begal menggunakan senjata api di kawasan Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin saat ditemui di Jakarta, Selasa, (19/5/2026), menjelaskan aksi kedua pelaku berinisial JF dan AS itu sempat viral di media sosial. "Terhadap kedua tersangka, pada saat petugas kami di lapangan akan melakukan penangkapan, tersangka membawa senjata api sehingga dengan pertimbangan kese

Polisi Tangkap Dua Pelaku Begal Bersenjata Api di Cikarang

Anggaran Makan Bergizi Gratis Dipangkas Rp67 Triliun, Pemerintah Benahi Belanja Badan Gizi Nasional

Pemerintah memangkas pagu program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2026 dari semula senilai Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Mei 2026 di Jakarta, Selasa, (19/5/2026) menjelaskan keputusan itu merupakan instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan dana program MBG dapat dikelola dengan lebih efisien. Adapun realisasi penyaluran anggaran hingga 30 Apri

Anggaran Makan Bergizi Gratis Dipangkas Rp67 Triliun, Pemerintah Benahi Belanja Badan Gizi Nasional

Distribusi Dapur MBG Tidak Tepat Sasaran, Tak Prioritaskan Daerah Rawan Pangan

Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak menargetkan wilayah-wilayah yang memiliki tingkat kerawanan pangan. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia ,Burhanuddin Muhtadi, menyampaikan sebagian besar dapur MBG (Makan Bergizi Gratis) justru dibangun di daerah yang memiliki prevalensi ketidakcukupan pangan di bawah 15 persen. “Ini kan artinya tidak sesuai dengan tujuan awal MBG. Jadi saya berharap, karena ini datanya dari pemerintah sendiri, itu sebaiknya jadi acuan untuk men

Distribusi Dapur MBG Tidak Tepat Sasaran, Tak Prioritaskan Daerah Rawan Pangan