Indeks Berita

Diteror Usai Kritik MBG, Mahfud MD: Aparat Jangan Pura-pura Tidak Tahu, Cari Pelakunya

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD memberikan pembelaan terbuka terhadap Ketua BEM UGM, Tio Ardianto, yang belakangan mengaku mendapat teror sistematis usai melontarkan kritik keras terhadap kebijakan pemerintah. Mahfud secara tegas meminta aparat kepolisian tidak "tutup mata" dan segera meringkus dalang di balik intimidasi tersebut. Dalam tayangan di kanal YouTube pribadinya, Mahfud mengungkapkan rasa bangganya terhadap sosok Tio yang dinilai kritis berbasis data namun tetap santun. Ia menyayangka

5 bulan lalu

Mahfud MD Soal Viral Ibu Muda Tolak Status WNI untuk Anak: Efek Putus Asa Rakyat Terhadap Penguasa

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD blak-blakan merespons fenomena viral seorang ibu muda penerima beasiswa LPDP, Dwi Tias, yang secara terbuka menolak anaknya menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Mahfud mengaku geram dengan sikap tersebut, namun secara mengejutkan, ia juga memaklumi alasan di balik matinya rasa nasionalisme sang penerima beasiswa. Melalui podcast di kanal YouTube pribadinya, Mahfud menilai fenomena ini adalah puncak gunung es dari rasa putus asa masyarakat terhadap tata kelola neg

5 bulan lalu

Anak 12 Tahun Tewas di Rumah Sendiri, DPR Sebut Ini Alarm Keras yang Terlambat Didengar

Seorang anak berinisial NS (12) di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, meregang nyawa dengan luka lebam dan luka bakar di tubuhnya. Ia diduga menjadi korban penganiayaan ibu tirinya sendiri. Tragedi ini tak hanya menyisakan duka, tetapi juga pertanyaan: di mana sistem deteksi dini ketika tanda-tanda itu mulai muncul? Anggota Komisi VIII DPR RI, Dini Rahmania, menyebut peristiwa tersebut sebagai alarm keras bagi negara. Ia menegaskan bahwa kekerasan fatal di ruang domestik menunjukkan masih lemahnya

5 bulan lalu

Ujian Negara di Tengah Bencana: Sistem Pembayaran Lumpuh, Siapa Bertanggung Jawab?

Di tengah puing dan lumpur, ada satu hal yang tak boleh ikut runtuh: sistem pembayaran. Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menegaskan pemulihan sistem keuangan di wilayah terdampak bencana bukan sekadar urusan teknis, melainkan soal kehadiran negara. Misbakhun mendesak Bank Indonesia (BI) memastikan operasional ATM dan layanan perbankan tetap berjalan. Listrik, jaringan internet, hingga sistem pembayaran digital harus dipastikan aktif. Bahkan, suplai bahan bakar untuk genset diminta dia

5 bulan lalu

Tak Bisa Mangkir Selamanya: KPK Jadwalkan Ulang Pemeriksaan Budi Karya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tak akan berhenti pada satu panggilan yang terlewat. Setelah sempat mangkir, mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (BKS) kini menunggu jadwal baru pemeriksaan terkait dugaan suap proyek di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA). Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan penyidik sebelumnya telah menjadwalkan pemeriksaan BKS sebagai saksi dalam kapasitasnya sebagai Menteri Perhubungan yang membawahi DJKA saat perkara terjadi. “Penyidik sebe

5 bulan lalu

Jangan Biarkan Atlet Jadi Korban Sistem: Komisi X Desak Akses Kuliah Bukan Sekadar Janji

Negeri ini gemar mengarak piala, tapi kerap lupa menyiapkan masa depan mereka yang mengangkatnya. Di tengah euforia medali dan seremoni kemenangan, nasib pendidikan atlet sering kali terpinggirkan. Komisi X DPR RI kini angkat suara: akses pendidikan tinggi bagi atlet berprestasi tak boleh lagi jadi wacana kosong. Anggota Komisi X DPR RI, Karmila Sari, menegaskan bahwa pembinaan olahraga nasional harus melampaui target podium. Atlet, terutama yang masih muda, wajib mendapat kesempatan mengenyam p

5 bulan lalu

Kuasa Hukum Yaqut Klaim Tak Ada Kerugian, KPK Pastikan Temuan BPK

Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkapkan tanggapan terhadap klaim kuasa hukum eks Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas (YQC) terkait ketiadaan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2024 dengan menegaskan Badan Pemeriksa Keuangan telah mengonfirmasi temuan tersebut. “Dalam prosesnya kami sudah banyak berkoordinasi dengan pihak BPK, dan pihak BPK juga sudah confirmed menyatakan bahwa ini masuk dalam lingkup keuangan negara,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan

5 bulan lalu

KPK Temukan Modus Pinjam Bendera di Kasus Korupsi Iklan Bank BJB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan modus operandi “pinjam bendera” perusahaan dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan iklan di Bank BJB. Praktik peminjaman identitas badan usaha ini disinyalir menjadi cara agar pihak-pihak tertentu yang tidak memenuhi kualifikasi dapat menggarap proyek tersebut. “Sehingga pihak-pihak ini yang semula tidak bisa masuk untuk ikut mengerjakan pekerjaan di BJB dengan modus-modus pinjam bendera ini kemudian bisa masuk untuk ikut mengerjakan,” ujar Juru B

5 bulan lalu

KPK Periksa Plt Bupati Pati, Dalami Keterlibatan Tim 8 pada Pilkada 2024

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap saksi Risma Ardhi Chandra selaku Plt Bupati Pati di Kantor Polrestabes Semarang pada Selasa, 24 Febuari 2026. “Pemeriksaan terhadap saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi pemerasan di lingkungan pemerintah kabupaten Pati,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Selasa 24 Febuari 2026. Tak hanya Risma, diketahui KPK juga periksa 11 saksi termasuk dari pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan lainnya dalam perkara tersebut, di antarany

5 bulan lalu

ICW Kritik Keterlibatan TNI dan Polri di Proyek Makan Bergizi Gratis

Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik keras pelibatan institusi militer dan kepolisian dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam ranah sipil dinilai menciptakan iklim kompetisi yang tidak adil. Staf Divisi Advokasi ICW Yassar Aulia menyatakan bahwa kedua institusi tersebut memiliki monopoli atas kekerasan karena memiliki kewenangan memegang senjata. “Tentu tidak akan fair apalagi ada k

5 bulan lalu