AFU.id

Indeks Berita

Pernah Jadi Brand Ambassador, Dude Herlino dan Istri Diperiksa Terkait Kasus PT DSI

Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menjadwalkan pemanggilan pasangan selebriti Dude Herlino dan Alyssa Soebandono sebagai saksi kasus dugaan penipuan dan pencucian uang PT Dana Syariah Indonesia (DSI) pada Kamis, 2 April 2026. "Terhadap keduanya akan dilakukan pemeriksaan dalam kapasitas sebagai saksi yang dijadwalkan pada hari Kamis, tanggal 2 April 2026 di ruang pemeriksaan Dittipideksus Bareskrim Polri lantai 5," kata Direktur Tipideksus Bareskrim Polri Br

Pernah Jadi Brand Ambassador, Dude Herlino dan Istri Diperiksa Terkait Kasus PT DSI

Komisi III DPR Tekankan Kurikulum Lemdiklat Polri Harus Berbasis HAM dan Demokrasi

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Dede Indra Permana, menegaskan pentingnya penerapan kurikulum berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) dan nilai demokrasi di lembaga pendidikan kepolisian. Hal ini bertujuan untuk menciptakan personel Polri yang profesional, berintegritas, dan sesuai dengan semangat "Tribrata". Dede menyebut bahwa Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri memiliki peran vital sebagai fondasi utama dalam membentuk kualitas SDM Polri. Menurutnya, visi Polri yang Presisi tidak akan

Komisi III DPR Tekankan Kurikulum Lemdiklat Polri Harus Berbasis HAM dan Demokrasi

Anggaran Rp2 Miliar Terblokir Akibat Data Karut-Marut, Komisi XIII DPR Tagih Hak Korban Pelanggaran HAM Berat

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, mengkritik keras buruknya koordinasi antar-instansi pemerintah pascapemisahan Kementerian Hukum dan HAM. Ia menilai ego sektoral tersebut menjadi penghambat utama penyaluran kompensasi bagi para korban pelanggaran HAM berat yang hingga kini belum menemui titik terang. Dalam rapat koordinasi di Kompleks Parlemen, Andreas mengungkapkan adanya ketidakjelasan pembagian tugas antara kementerian teknis dan kementerian koordinator. Kondisi ini membu

Anggaran Rp2 Miliar Terblokir Akibat Data Karut-Marut, Komisi XIII DPR Tagih Hak Korban Pelanggaran HAM Berat

Bukan Sekadar Data, Ini Soal Nasib Negara: Rieke–Akbar Bongkar Akar Masalah yang Tak Viral tapi Vital

Percakapan di Akbar Faizal Uncensored bersama Rieke Diah Pitaloka berjalan tenang, tapi isinya seperti alarm panjang tentang satu hal yang sering diremehkan: data. Di tengah obrolan, Akbar Faizal sengaja membiarkan Rieke menjelaskan panjang lebar. Bukan tanpa alasan. Ia ingin menunjukkan kepada publik bahwa para pendiri bangsa dulu sudah berpikir jauh melampaui zamannya—sementara hari ini, negara justru tersandung pada hal paling mendasar. “Kadang kalau baca arsip itu, kita malah malu,” kata Rie

Bukan Sekadar Data, Ini Soal Nasib Negara: Rieke–Akbar Bongkar Akar Masalah yang Tak Viral tapi Vital

Data Kita Dijual, Negara Diam? Rieke Diah Pitaloka Bongkar ‘Bisnis Sunyi’ yang Menjerat Rakyat

Keresahan itu datang dari hal yang tampak sepele: pesan singkat. Notifikasi yang masuk hampir tiap hari—dari pinjaman online, asuransi, hingga pembiayaan kendaraan—menyapa dengan nama lengkap, seolah mengenal begitu dekat. Tapi di balik itu, ada sesuatu yang lebih dalam: data yang bocor, dan negara yang dipertanyakan. Dalam perbincangan di podcast Akbar Faizal Uncensored, Rieke Diah Pitaloka menyingkap wajah lain dari krisis data di Indonesia. Ia tidak memulai dari teori, melainkan dari realitas

Data Kita Dijual, Negara Diam? Rieke Diah Pitaloka Bongkar ‘Bisnis Sunyi’ yang Menjerat Rakyat

Data Kacau, Uang Rakyat Bocor Tanpa Jejak

Dalam percakapan yang mengalir tajam di podcast Akbar Faizal Uncensored, Rieke Diah Pitaloka melontarkan kegelisahan yang tak lagi bisa disembunyikan. Bukan sekadar soal kebijakan, melainkan fondasi negara yang menurutnya retak dari dalam: data. Di hadapan Akbar Faizal, Rieke mempertanyakan sesuatu yang terdengar sederhana, tapi mengguncang: mengapa sistem data di Indonesia tak kunjung diperbaiki sejak era reformasi? “Harusnya ini sudah selesai,” ujar Rieke, pelan tapi tegas. Namun realitas berk

Data Kacau, Uang Rakyat Bocor Tanpa Jejak

Rieke Diah Pitaloka Bongkar Skandal NIK Ganda dan Bansos Fiktif di AFU

Di tengah hiruk pikuk isu global, sebuah percakapan di podcast Akbar Faizal Uncensored justru menohok ke dalam: negara ini bocor—bukan dari senjata, tapi dari data. Dalam dialog bersama Akbar Faizal, anggota DPR Rieke Diah Pitaloka membuka kembali luka lama yang belum sembuh: amburadulnya sistem data nasional. Ia mengingat masa ketika duduk di Komisi II DPR, saat proyek e-KTP digadang sebagai solusi tunggal identitas warga. “IKTP itu konsepnya hebat. Satu orang, satu data. Tapi kenyataannya, sat

Rieke Diah Pitaloka Bongkar Skandal NIK Ganda dan Bansos Fiktif di AFU

Data Bocor, Negara Bocor: Rieke Diah Pitaloka Bongkar Rapuhnya ‘Satu Data Indonesia’

Podcast Akbar Faizal Uncensored kembali menampar ruang publik—kali ini lewat isu yang jarang jadi bahan obrolan warung kopi, tapi diam-diam menentukan nasib bangsa: data. Dipandu Akbar Faizal, forum ini sejak awal memang tak berniat menyenangkan telinga. “Mungkin tidak enak didengar, tapi kita butuh,” katanya, membuka diskusi yang terasa seperti membuka luka lama: kebocoran data yang tak pernah benar-benar sembuh. Angka-angka yang dipaparkan bukan sekadar statistik. Dari kebocoran data Facebook

Data Bocor, Negara Bocor: Rieke Diah Pitaloka Bongkar Rapuhnya ‘Satu Data Indonesia’

Usai Divonis 5 Tahun Penjara, Mantan Sekretaris MA Nurhadi Singgung Soal Azab

Mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi menyinggung perihal datangnya balasan hukuman usai dirinya divonis lima tahun penjara atas kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang pada Rabu, 1 April 2026. "Ya nanti kita aja, lihat aja ya, siapa azabnya yang kena siapa," ujar Nurhadi usai menjalani persidangan pembacaan putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Rabu 1 April 2026. Menyikapi putusan majelis hakim tersebut, tim kuasa hukum terdakwa secara tegas menyatakan

Usai Divonis 5 Tahun Penjara, Mantan Sekretaris MA Nurhadi Singgung Soal Azab

Aher Desak Kebijakan WFH ASN Diatur Berbasis Kinerja dan Layanan Publik

Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Heryawan (Aher), mendorong pemerintah agar kebijakan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) diatur secara lebih terukur. Ia menegaskan bahwa fleksibilitas lokasi kerja tidak boleh menjadi alasan menurunnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Aher menilai penerapan WFH merupakan langkah adaptasi birokrasi di era digital. Namun, ia menekankan perlunya indikator kinerja yang jelas untuk memastikan produktivitas ASN tidak berkurang meski tidak

Aher Desak Kebijakan WFH ASN Diatur Berbasis Kinerja dan Layanan Publik