Indeks Berita

Indonesia Tidak Punya Potas, Pemerintah Jajaki Saham Tambang Belarus untuk Amankan Bahan Baku Pupuk

Indonesia tidak memiliki sumber daya potas, salah satu bahan baku utama pupuk. Kondisi ini membuat pemerintah berupaya mengamankan akses langsung ke sumber bahan baku tersebut dengan menjajaki kepemilikan saham di tambang potas di Belarus. Melalui PT Pupuk Indonesia, pemerintah saat ini tengah melakukan uji tuntas atau due diligence untuk masuk dalam pengembangan tambang potas di negara tersebut. Langkah ini ditempuh agar pasokan bahan baku pupuk tidak sepenuhnya bergantung pada impor. Menteri K

1 bulan lalu

Polisi Bongkar Perdagangan 4.000 Benih Lobster Ilegal, Empat Tersangka Diciduk

Polisi bongkar praktik perdagangan ilegal 4.000 benih bening lobster (BBL) tanpa izin usaha di Kabupaten Pangandaran. Dalam kasus tersebut, polisi menetapkan empat orang sebagai tersangka yang diduga menjalankan bisnis ilegal tersebut sejak 2024. Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat AKBP Edi Rahmat Mulyana mengatakan keempat tersangka berinisial HS, HR, BL, dan AS. Edi menjelaskan HS berperan sebagai pemilik usaha sekaligus pihak yang mengendalikan seluruh kegiatan. HR bertuga

1 bulan lalu

Uang Hari Tua Pekerja Masih Kena Pajak, DJP: Negara Belum Mampu

Pencairan Jaminan Hari Tua atau JHT pekerja masih dikenai pajak. Direktorat Jenderal Pajak atau DJP menyebut negara belum mampu menghapus sepenuhnya pajak JHT karena kondisi APBN masih defisit. Pernyataan itu disampaikan Penyuluh Pajak Ahli Madya DJP Pusat Kementerian Keuangan, Eddy Triono, saat menjawab kemungkinan penghapusan pajak pencairan JHT seperti yang berlaku di Malaysia dan Singapura. Eddy mengatakan penghapusan total pajak JHT tidak bisa dilakukan secara mudah. Pemerintah, kata dia, h

1 bulan lalu

Polemik Pajak JHT: Mengapa Tabungan Hari Tua Buruh Tetap Dipotong Pemerintah?

Kebijakan pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 5 persen atas pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) kembali memicu polemik. Berbagai organisasi buruh menilai kebijakan itu tidak adil karena uang tersebut merupakan tabungan yang dikumpulkan dari potongan gaji selama puluhan tahun. Terlebih, saat ini buruh sedang terancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) dan tekanan ekonomi. Ketentuan pajak atas JHT bukan kebijakan baru, ia telah berlaku sejak 2009 dan merupakan bagian dari sistem perpajakan y

1 bulan lalu

Peredaran Rokok Ilegal Digulung, 847 Ribu Batang Dimusnahkan

Sebanyak 847.064 batang rokok ilegal senilai Rp1,3 miliar dimusnahkan Bea Cukai Cilacap, Jawa Tengah, pada Selasa (30/6/2026). Pemusnahan dilakukan secara simbolis dengan cara dibakar di halaman Kantor Bea Cukai Cilacap, sedangkan sisa barang dimusnahkan di fasilitas PT Solusi Bangun Indonesia. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Cilacap, Shinta Dewi Arini, mengatakan pemusnahan tersebut merupakan yang pertama dilakukan Bea Cukai Cilacap sepanjang 202

1 bulan lalu

DPR Akan Bahas RUU Siber Sembunyi-Sembunyi, Drafnya Tidak Melalui Sosialisasi

Komisi I DPR RI menyepakati pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan dan Ketahanan Siber bersama pemerintah. Namun, publik belum dapat mengakses draf RUU yang memuat pengaturan pemantauan anomali lalu lintas internet hingga ketentuan pidana siber tersebut. Ketua Komisi I DPR Utut Adianto meminta draf RUU belum disebarluaskan pada tahap awal pembahasan dengan alasan mencegah beredarnya informasi yang dinilainya menyesatkan. “Dan mohon juga di tahapan ini saya meminta untuk draf-draf in

1 bulan lalu

Gempa Putus Akses Air Bersih, Baznas Salurkan 10 Ribu Liter untuk Warga Sigi

Warga terdampak gempa di Desa Kamarora B, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, mulai menerima bantuan 10 ribu liter air bersih untuk memenuhi kebutuhan selama masa tanggap darurat. Bantuan tersebut disalurkan setelah gempa merusak jaringan air, sumur, dan fasilitas sanitasi. Penyaluran bantuan dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) sebagai bagian dari respons darurat bagi penyintas gempa. Pimpinan Baznas RI Bidang Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pemberdayaan, Idy Muzayyad, mengatakan

1 bulan lalu

Hakim Sebut Nadiem Menempatkan Jurist Tan dan Fiona di Luar Kewenangan Sejak Belum Jadi Menteri

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menyatakan dua staf khusus eks Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim, Jurist Tan dan Fiona Handayani, terbukti melampaui kewenangan normatif jabatannya selama menjabat. Pernyataan ini disampaikan Ketua Majelis Hakim Purwanto S. Abdullah dalam sidang vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (30/6/2026). Hakim Purwanto menegaskan, fakta tersebut terungkap berdasarkan keterangan sejumlah saksi yang dihad

1 bulan lalu

Anggaran Riset Nasional Naik Rp4 Triliun, DPR Sebut Idealnya Rp7-8 Triliun

Tambahan anggaran riset nasional sebesar Rp4 triliun pada 2026 dinilai belum ideal. DPR menyebut kebutuhan anggaran riset seharusnya berada di kisaran Rp7 triliun hingga Rp8 triliun agar mampu menjawab kebutuhan banyak sektor. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengatakan riset nasional tidak bisa dibiayai secara terbatas karena mencakup banyak bidang strategis. Karena itu, tambahan anggaran harus disertai perencanaan yang tepat dan hasil yang dapat diterapkan. “Kalau perhitungan ka

1 bulan lalu

Usai Regulasi BUMN Berubah, BPK Ingatkan Tata Kelola dan Data Bansos Harus Diperkuat

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2025. Meski demikian, BPK mencatat dua pekerjaan rumah pemerintah: penguatan akuntabilitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pascaperubahan undang-undang serta peningkatan ketepatan data penerima subsidi dan program kesejahteraan. Ketua BPK Isma Yatun mengatakan perubahan regulasi BUMN melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 membawa kon

1 bulan lalu